Bappeda Jatim 'Teriak' soal Dana Ketahanan Pangan Rp 70 M, Zulhas: Gak Ada yang Dipotong!

SURABAYA | Barometer Jatim – Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jatim, Mohammad Yasin meminta pagu dana transfer untuk ketahanan pangan sebesar Rp 70 miliar tidak ditangguhkan karena kebijakan efisiensi.

Hal itu disampaikannya kepada Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Menko Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas) saat keduanya menghadiri rapat koordinasi ketahanan pangan Jatim di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jumat (14/3/2025).

“Terkait dengan ketahanan pangan kami menyampaikan, alhamdulillah sebenarnya kemarin kami sudah mendapatkan pagu dana transfer untuk ketahanan pangan itu sebesar Rp 70 miliar. Tapi alhamdulillah ada efisiensi ditangguhkan,” katanya.

Yasin merinci, pagu tersebut untuk ketahanan pangan pengembangan sumber daya air sebesar Rp 52,4 miliar, ketahanan pangan Rp 17 miliar, serta pengembangan benih padi dan palawija Rp 10,2 miliar.

“Tapi sementara ini dipending karena penangguhan dari dana transfer daerah. Barang kali, karena kemarin kami mendapatkan info di media PU (Kementerian Pekerjaan Umum) kan dapat pengembalian Rp 52 triliun, mungkin ini bisa dikembalikan lagi supaya bisa kami melanjutkan program ketahanan pangan,” pintanya.

Selain minta pagu dana ketahanan pangan tidak ditangguhkan, Yasin menyampaikan salah satu permasalahan di Jatim yakni ketimpangan antara wilayah utara dan selatan. Jika wilayah utara sudah bisa memberikan kontribusi ekonomi sebesar 52%, sebaliknya wilayah Pacitan hingga Banyuwangi baru 23%.

“Barangkali Pansela (jalur Pantai Selatan) bisa didorong, supaya kalau akses jalan Pacitan sampai Banyuwangi bisa tuntas dua tahun ini mudah-mudahan sekaligus konektivitas tol bisa sampai ke Malang selatan, insyaallah bisa membuka investasi untuk Malang selatan sehingga ekonomi Jatim wilayah selatan bisa tumbuh,” ujarnya.

Tak Boleh Ditunda

TAK DIPENDING: Mohammad Yasin, meminta dana ketahanan pangan Rp 70 tak dipending. | Foto: Barometerjatim.com/HPJ

Menanggapi permintaan sekaligus aspirasi Yasin, AHY menyampaikan pernyataan Presiden Prabowo Subianto sudah jelas kalau untuk urusan ketahanan pangan memang tidak boleh ditunda atau dipotong. Karena itu, anggaran yang sudah disiapkan untuk irigasi misalnya agar bisa digunakan kembali untuk berbagai wilayah, termasuk Jatim.

“Oleh karena itu nanti bisa duduk bersama, bapak dengan Kementerian PU untuk lebih jelas lagi berapa porsi Jatim, sehingga tidak ada hambatan-hambatan terkait dengan irigasi dan pertanian,” ujarnya.

Lalu soal ketimpangan wilayah Jatim utara dan selatan, AHY menyadari ketimpangan pembangunan sekaligus kesejahteraan mamang masih terus terjadi.

“Oleh karena itu, kita harus berpihak untuk juga bisa meningkatkan konektivitas dan pertumbuhan ekonomi, sekaligus juga kesejahteraan masyarakat di wilayah selatan. Ini bukan karena kita dari Pacitan ya, tapi ini memang benar menjadi problem dan tantangan tersendiri,” ucap AHY.

“Jadi artinya wilayah selatan, dari Pacitan sampai Banyuwangi ini harus terus kita perkuat, dan saya sudah bicara dengan Menteri PU untuk konektivitas sekaligus jalan-jalan ini juga harus diprioritaskan juga. Nah, tentu dihadapkan pada anggaran yang tersedia untuk pembangunan jalan,” kata AHY.

“Tapi tidak lepas dari perhatian, dari prioritas kita untuk mengurangi ketimpangan utara-selatan dan pada akhirnya Jatim lebih terintegrasi semuanya. Jadi tidak ada yang terputus-putus, terhambat, tapi semuanya memberikan daya dukung karena setiap bagian punya potensi dan sumber daya yang berbeda,” imbuhnya.

Anggaran Tak Berubah

Sementara itu Zulhas menandaskan, anggaran untuk ketahanan pangan di pemerintah pusat tidak ada yang dipotong tapi kalau di daerah dirinya memang belum mengecek.

Dia lalu meminta stafnya untuk menayangkan slide anggaran ketahanan pangan 2025. “Masih tetap ini. Saya enggak bapak masih masuk di situ apa enggak, kan saya enggak sampai satuan..” kata Zulhas.

“Total anggaran yang terkait ketahanan pangan itu Rp 144,6 triliun itu pak, karena kita kan kebijakan, detail enggak sampai ke sana. Ada Kementan, KKP, Kemen PU, Rp 63 triliun itu gizi, subsidi pupuk Rp 44 triliun, ada DAK melalui TKD, DAK fisik Rp 5 triliun, berarti ndak ada itu pak. DAN nonfisik Rp 500 sekian miliar, dana desa, hibah ke daerah tinggal.. Berarti mungkin hilang itu pak, kayaknya kalau lihat itu datanya. Tadi kan benar-besar itu (yang disampaikan Yasin),” paparnya.

Berikutnya terkait ketimpangan wilayah Jatim utara dan selatan, Zulhas kurang setuju kalau wilayah selatan disebut kurang berkontribusi secara ekonomi.

“Tadi saya kurang sepakat sebetulnya kalau di selatan kurang. Pacitan maju sekarang. apalagi itu Banyuwangi, itu saya sudah ke sana. Sampahnya bagus, apa-apa bagus,” katanya.

Zulhas kemudian disampaikan kalau yang kurang bagus itu rutenya. “Rutenya ya? Jadi kalau Kabupaten Banyuwangi, saya di Lampung banyak mengebon dari Banyuwangi itu. Dinas Pariwisatanya bagus,” ucapnya.{*}

| Baca berita Pemprov Jatim. Baca tulisan terukur Rofiq Kurdi | Barometer Jatim - Terukur Bicara Jawa Timur