Ikut Orasi Cabut Perwali 33, Anggota Fraksi PKB Dikecam

barometerjatim.com

DUKUNG PERWALI 33: Syahroini (kiri) dan Toni, kecam politikus PKB ikut demo tolak Perwali 33. | Foto: Barometerjatim.com/ROY HS

SURABAYA, Barometerjatim.com Wakil Ketua Fraksi PKB DPRD Surabaya, Mahfudz ikut lantang berorasi saat mendukung pekerja seni dan pekerja hiburan malam menggelar demo meminta Perwali No 33/2020 dicabut, Senin (3/8/2020).

Baca juga: Demo Bank Jatim Dibobol Rp 569,4 M: Khofifah Jangan Membisu Setiap Ada Kasus Korupsi!

Namun aksi legislator yang juga sekretaris Komisi B itu justru mendapat kecaman hebat dari Jaringan Aliansi Santri dan Mahasiswa Surabaya (Jasmass).

"Jasmass mengecam keras terhadap apa yang dilakukan dewan dari Fraksi PKB, yang mendukung dibukanya hiburan malam," kata Ketua Jasmass, M Syahroini, Selasa (4/8/2020) malam.

"Sedangkan kita tahu sendiri, di masjid, mushala, kita jaga jarak menerapkan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah," sambungnya.

Mengapa Mahfudz harus dikecam? Koordinator Wilayah (Korwil) Utara Jasmass, Ipul menimpali, pihaknya melakukan kecaman lantaran status Mahfudz sebagai anggota dewan yang seharusnya memiliki wewenang lebih dari sekadar ikut aksi ramai-ramai.

"Sedangkan kita di Islam itu diutamakan hifdzun nafs, menjaga diri terlebih dahulu. Baru setelah diri kita terjaga, kita menjaga ekonomi dan lain sebagainya," katanya.

Ipul menegaskan, Jasmass tak mempermasalahkan aksi yang digelar pekerja seni dan pekerja hiburan malam karena itu hak setiap warga negara.

"Cuma kita menyayangkan di sana ada salah satu dewan yang turut terjun. Padahal kan intinya hifdzun nafs, menjaga diri lebih utama," katanya.

"Kapasitas dewan kan enggak perlu turun ke jalan. Apalagi dari fraksi yang notabene partai Islam, dan di sana dihuni alumni santri, mahasantri dan sebagainya. Itu yang memberatkan kita."

Menurut Ipul, apa yang dilakukan Mahfudz melukai elemen santri di Surabaya. "Wong kita jamiyah saja dibatasi, ada protokol kesehatan yang tidak boleh kita terabas. Apalagi ke klub-klub malam semacam itu," katanya.

Didesak Minta Maaf

CABUT PERWALI 33: Pekerja hiburan saat demo meminta agar Perwali 33 dicabut. Gak murel gak mbadok. | Foto: Barometerjatim.com/ROY HSCABUT PERWALI 33: Pekerja hiburan saat demo meminta agar Perwali 33 dicabut. Gak murel gak mbadok. | Foto: Barometerjatim.com/ROY HS CABUT PERWALI 33: Pekerja hiburan demo minta agar Perwali 33 dicabut. Gak murel gak mbadok. | Foto: Barometerjatim.com/ROY HS

Baca juga: Demo Tolak UU TNI di Grahadi Telan Korban, Eks Ketua GMNI Surabaya Patah Tulang!

Syahroini menegaskan, pihaknya prihatin karena PKB notabene partai berbasis santri. Bahkan dia mengancam akan melakukan aksi tandingan untuk mendukung Perwali 33/2020 jika sampai ada yang memaksakan kehendak.

Apakah sudah melakukan komunikasi dengan Fraksi PKB? "Belum, tapi ketika video itu (Mahfudz berorasi) viral, saya sudah melihat bahwa ini adalah kader dari PKB," katanya.

Karena itu, Jasmass menuntut dua hal. "Pertama, harus minta maaf kepada kalangan santri secara terbuka. Kedua, jangan ada aksi lanjutan," ucapnya.

Sebelumnya, Mahfudz saat melakukan orasi bersama para pekerja seni dan pekerja hiburan malam, meminta Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini alias Risma untuk mencabut Perwali 33/2020.

Perwali 33 memberangus semua usaha, baik di bidang PKL, UKM semua diberangus. Mau jadi apa Kota Surabaya ini, harus dicabut!" kata berapi-api saat orasi di halaman Balai Kota Surabaya.

"Saya sekretaris Komisi B, kalau wali kota Surabaya tidak mau mencabut Perwali 33, maka wali kota tidak mau melihat kenyataan di lapangan seperti apa," katanya.

Baca juga: Demo Tolak UU TNI di Grahadi Ricuh, AJI Surabaya Kecam Polisi Main Pukul Jurnalis!

Baca: Serapan Anggaran di Surabaya Minim, Corona Telan 1.383 Jiwa

Mahfudz menyebut warga tidak bisa makan dan minum, wali kota memejamkan mata. Warga butuh perhatian, tapi tidak pernah diperhatikan.

"Kita butuh makan Bu Wali, butuh minum, bayar kos-kosan, kontrakan dan semuanya. Tapi dengan adanya Perwali 33, maka semua akan mati. Bukan mati karena Corona tapi karena ekonomi," koarnya.

ยป Baca Berita Terkait DPRD Surabaya, PKB

Editor : Redaksi

Sudut Pandang
Berita Populer
Berita Terbaru