Munas-Konbes NU Bahas PLTN, Sampah Plastik hingga Pemilu
Robikin Emhas, Munas Alim Ulama-Konbes NU membahas banyak hal penting. | Foto: Ist
BANJAR, Barometerjatim.com Munas Alim Ulama dan Konbes Nahdlatul Ulama (NU) di Pondok Pesantren Miftahul Huda Al-Azhar Banjar, Jawa Barat, 27 Februari-1 Maret 2019, bakal membahas sejumlah masalah penting. Mulai dari Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN), sampah plastik hingga Pemilu.
Selain itu, Munas-Konbes NU juga membahas Masail Maudluiyah (masalah kewarganegaraan dan hukum negara, konsep Islam Nusantara, dan politisasi agama), serta Masuil Diniyah Qanuniyah (RUU Antimonopoli dan Persaingan Usaha dan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual).
Pada bagian rekomendasi, NU tengah mengkaji agar pemerintah mempertimbangkan kembali pengembangan PLTN untuk mengatasi defisit pasokan energi dalam jangka panjang, kata Ketua Pengurus Harian Tanfidziyah PBNU, Robikin Emhas dalam rilis yang diterima Barometerjatim.com, Selasa (26/2/2019).
Robikin yang juga SC (Steering Committee) Munas-Konbes NU menjelaskan, merupakan amanat konstitusi NU kalau forum tertinggi di NU setelah Muktamar ini dalam satu periode kepengurusan (5 tahun) harus diselenggarakan minimal 2 kali.
Sedangkan tema di Munas-Konbes NU kali ini yakni "Memperkuat Ukhuwah Wathaniyah untuk Kedaulatan Rakyat". Menurut Robikin, pemilihan tema dilandasi situasi menjelang pelaksanaan pesta demokrasi rakyat yaitu Pemilu serentak 2019.
NU, menurut Robikin, perlu mengingatkan bahwa sebagai manifestasi kedaulatan rakyat, hasil Pemilu harus mampu menjunjung, menegakkan, dan mewujudkan kedaulatan rakyat dalam seluruh sendi kebijakan penyelenggaraan negara dan pemerintahan.
Sebab, tandas Robikin, mandat sejati dari kekuasaan adalah kemaslahatan rakyat, kesejahteraan sebesar-besar rakyat Indonesia.
Karena itu, Pilpres, Pileg, dan Pilkada tidak boleh berhenti sebagai ajang suksesi kekuasaan, tetapi momentum penyegaraan kembali komitmen penegakan kedaulatan rakyat di tengah situasi zaman yang berubah dan bergerak cepat, katanya.
ยป Baca Berita Terkait PBNU, Nahdlatul Ulama
