Adi Sutarwijono Dicopot dari Ketua PDIP Surabaya, Apa sih Dosa-dosanya?
SURABAYA | Barometer Jatim – PDIP membuat keputusan mengejutkan, mencopot Adi Sutarwijono sebagai Ketua DPC PDIP Kota Surabaya. Keputusan tersebut disampaikan Wakil Ketua Bidang Kehormatan DPD PDIP Jatim, Budi “Kanang” Sulistyono melalui konferensi pers, Jumat (2/5/2025).
Apa sih dosa-dosa Adi Sutarwijono sehingga harus dicopot? Kanang mengawali dengan menyampaikan surat dari DPP PDIP tertanggal 30 April 2025 untuk ditindaklanjuti, yakni terkait evaluasi seluruh kinerja DPC PDIP se-Jatim dan DPC PDIP Surabaya mendapat prioritas perhatian.
“Dari evaluasi tersebut, bahwa ada kinerja yang kurang bagus. Maka dari evaluasi ini ada pelurusan, ada sanksi. Ya kita to the point saja, jadi evaluasi kinerja terhadap soliditas partai ini dianggap tidak menggembirakan,” katanya.
“Nah, ini adalah tahun-tahun yang harus konsolidasi aktif, maka ada evaluasi utama KSB (Ketua, Sekretaris, Bendahara). Ketuanya saat sekarang (Adi Sutarwijono) mendapatkan saksi pembobotan yang agak berat, yaitu pembebastugasan,” sambungnya.
Sedangkan Baktiono (sekretaris) dan Taru Sasmita (bendahara) mendapat sanksi peringatan untuk memperbaiki kinerja. Selain itu, Wakil Sekretaris Bidang Program DPC PDIP Surabaya, Achmad Hidayat juga turut dicopot.
PENCOPOTAN: Budi Sulistyono (tengah) umumkan pencopotan Ketua DPC PDIP Surabaya. | Foto: Barometerjatim.com/BKT
Mengapa Achmad Hidayat ikut dicopot? “Ini karena diserahi menjadi sekretariat, semacam kepala sekretariat begitulah untuk DPC dan keseluruhan operasional. Maka wakil sekretaris bidang program juga mendapatkan saksi pembebastugasan, sama dengan ketua,” jelas Kanang.
Setelah mencopot Adi, selanjutnya DPP PDIP menunjuk Wakil Sekretaris DPD PDIP Jatim, Yordan M Batara-Goa sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPC PDIP Surabaya hingga tiga bulan ke depan.
“Mas Yordan juga sama perintahnya, untuk memperbaiki, memimpin agar kinerja DPC PDIP Surabaya baik. Itu saja, jadi tidak ada yang lain. Jadi memperbaiki kinerja untuk soliditas,” tandas Kanang.
Apakah soliditas yang dimaksud terkait dengan pengelolaan keuangan partai yang berujung dugaan penyelewengan? Ataukah terkait capaian kursi PDIP Surabaya pada Pileg 2024 yang turun dari 15 menjadi 11 kursi?
“Jadi, soliditas yang dimaksud itu banyak hal. Pertama, tentang turunnya perolehan kursi dari 15 menjadi 11. Ini menjadi evaluasi juga,” jelas Kanang.
“Kedua, soliditas tentang rutinitas kinerja partai. Rapatnya bagaimana dan lain sebagainya, ternyata memang ada beberapa yang kurang ideal, komunikasinya ndak bagus. Ini adalah soliditas,” sambungnya.
Sedangkan terkait keuangan dan lain sebagainya, Kanang menjelaskan, “Pasti ada! Kenapa? Bendahara juga mendapatkan sanksi, peringatan, karena sebenarnya bendahara juga menentukan. Akan tetapi bendahara kurang jeli, ada beberapa yang prosedurnya kurang bagus. Maka ini tugasnya Mas Yordan.”
“Sekretarisnya, ketika bicara sekretariat maupun prosedur surat menyurat dan lain sebagainya, administrasi, dokumentasi, aset, ini juga kurang sempurna dan harus disempurnakan. Ini peringatan yang harus dilakukan. Bendahara juga demikian, ini ada hubungannya dengan aset, keuangan,” terangnya.{*}
| Baca berita PDIP. Baca tulisan terukur Andriansyah | Barometer Jatim - Terukur Bicara Jawa Timur
