NKRI Terusik, Forkopimda Jatim Rapatkan Barisan
SIAP TINDAK TEGAS: Forkopimda Jatim menyikapi kondisi terkini bangsa yang makin 'mengusik' NKRI lewat pertemuan mendadak di Hotel Utami, Sidoarjo, Rabu (17/5). | Foto: Barometerjatim.com/ENEF MADURY
SIDOARJO, Barometerjatim.com Lima poin pernyataan sikap dikeluarkan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jatim menyikapi kondisi terkini bangsa yang makin 'mengusik' NKRI lewat pertemuan mendadak di Hotel Utami, Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Rabu (17/5).
Hadir dalam pertemuan tersebut Gubernur Jatim Soekarwo, Kapolda Jatim Irjen Pol Machfud Arifin, Panglima Kodam V Brawijaya Mayjen TNI Kustanto Widiatmoko serta Wakajati Jatim Rudi Prabowo.
Pertemuan ini digelar menindaklanjuti pernyataan Presiden Joko Widodo seusai pertemuan tokoh lintas agama di Istana Negara, Jakarta, Selasa (16/5). Dalam pernyataannya presiden menyerukan agar masyarakat menghentikan aksi saling olok dan hujat.
Baca: Regulasi Pusat Penyebab Investasi Jatim Turun Rp 13 T
"Satu kebijakan yang merupakan tindak lanjut dari kebijakan Presiden Republik Indonesia dalam rangka menyikapi situasi terakhir," kata Soekarwo.
Gubernur yang akrab disapa Pakde Karwo itu juga menyampaikan, Forkopimda sepakat mengambil kebijakan terkait kondisi terkini bangsa yang mengarah pada perpecahan. Tindakkan tegas akan dilakukan kepada setiap individu maupun kelompok yang mencoba mengganggu stabilitas negara.
Berikut lima poin pernyatan sikap Forkopimda Jatim:
Pertama, tidak ragu-ragu untuk menindak tegas segala bentuk ucapan dan tindakan yang mengganggu: (1) Persatuan dan persaudaraan (2) NKRI (3) Bhinneka Tunggal Ika (4) Tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.
Kedua, melakukan tindakan hukum dengan tegas kepada orang atau kelompok-kelompok yang berusaha dengan segala cara memecah belah bangsa Indonesia.
Ketiga, mendorong semua kekuatan elemen masyarakat untuk bersatu dan melawan perpecahan bangsa, khususnya di wilayah Jawa Timur.
Keempat, memperkuat persatuan dan kesatuan di wilayah Jawa Timur untuk menangkal segala bentuk provokasi.
Kelima, TNI, Polri dan pemerintah di Jawa Timur akan meningkat kegiatan guna mendorong sinergitas untuk tercapainya rasa kebhinnekaan di Jawa Timur.
