Jembatani Pusat-Jatim, Peran Kadinsos Sangat Penting
TRANSPORTASI RAKYAT: Gubernur Jatim, Soekarwo dan Kadinsos Jatim, Sukesi naik odong-odong di Pulau Pramuka menuju lokasi untuk menerima penghargaan atas konsistensi dan kerja cepat dalam penanggulangan bencana. | Foto: Barometerjatim.com/ROY HASIBUAN
ANGKA kemiskinan di Jawa Timur masih di level 11,85 persen per September 2016 atau lebih tinggi 1,15 persen dari rata-rata nasional. Meski demikian, jika dibandingkan pada 2010 mengalami penurunan 4,83 persen dari posisi 16,68 persen.
Lewat perbincangan santai dengan Barometerjatim.com di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu, DKI Jakarta, akhir Maret lalu, Gubernur Jatim, Soekarwo menuturkan problem utama kemiskinan di Jatim masih terkait dengan kemiskinan kultural.
Hal ini, kata Pakde Karwo -- sapaan akrab Soekarwo -- sangat dipengaruhi derajat kesehatan dan pendidikan, terutama di daerah Madura dan sejumlah wilayah di Tapal Kuda, di antaranya Probolinggo, Situbondo dan Bondowoso.
Baca: Soekarwo: Kemensos Bantu Turunkan Kemiskinan di Jatim
Namun dengan beragam intervensi bantuan sosial dari Kementerian Sosial (Kemensos), gubernur menilai hal itu signifikan dalam membantu penurunan angka kemiskinan. Terlebih peran penting Kepala Dinas Sosial Jatim, Sukesi dalam menjembatani pemerintah pusat lewat Kemensos dengan Pemprov Jatim.
"Jelas, jelas, jelas (Kadinsos Jatim memiliki peran penting), karena program Bu Mensos yang terkait dengan Jatim ada jembatan lewat Dinsos provinsi yang kemudian bisa masuk," tegas Pakde Karwo.
Seperti diketahui, gubernur hadir di Pulau Pramuka untuk menerima penghargaan atas konsistensi dan kerja cepat Pemprov Jatim dalam menanggulangi setiap bencana serta upaya membina Taruna Siaga Bencana (Tagana).
Penghargaan diserahkan Menteri Sosial, Khofifah Indar Parawansa saat peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-13 Tagana. Berikut kutipan wawancara dengan gubernur Jatim dua periode tersebut.
Beragam intervensi bantuan sosial diberikan pusat lewat Kemensos di Jatim, apakah hal itu signifikan dalam membantu pengentasan kemiskinan di provinisi yang anda pimpin? Begini, begini. Kemiskinan itu ada hubungannya dengan dua hal, terutama yang sulit adalah kemiskinan kultural kita. Nah, di setiap daerah itu dipengaruhi oleh permasalahan yang sangat serius yakni derajat kesehatan dan pendidikan. Perubahan di dua hal inilah yang bisa melakukan perubahan di kemiskinan kultural.
Daerah mana saja yang angka kemiskinannya masih tinggi? Di Madura masih tinggi, rata-rata 20 persen. Maka angka 11,85 persen itu beban paling besar di Madura. Kabupaten Sampang, misalnya, masih 24 persen. Beda dengan di Kediri yang rendah, 6,7 persen.
Jadi Ibu Mensos sudah sangat membantu dan turut menurunkan angka kemiskinan di Jatim, terima kasih. Tetapi yang cepat (keluar dari kemiskinan) tetap di daerah-daerah yang derajat kesehatan dan pendidikannya bagus.
Artinya untuk memberantas kemiskinan kultural lebih lama? Ya, lama. Kemarin dengan BPS (Badan Pusat Statistik) kita mengecek di Sampang itu 20 persen, rata-rata 17-20 persen, yaitu di hardcore property kita. Jadi seperti jantung yang sudah tidak bisa memompa darah lagi, karena semua terserah klebun (kepala desa) dan kiai, sementara posisi pemerintah di nomor tiga. Beda dengan di Kediri, misalnya, di sana pemerintah number one.
JEMBATAN PUSAT-JATIM: Kadinsos Jatim, Sukesi berbincang akrab dan hangat dengan Mensos Khofifah Indar Parawansa di Pulau Pramuka yang disaksikan Gubernur Jatim, Soekarwo. | Foto: Barometerjatim.com/ROY HASIBUAN
Bagaimana dengan peran Dinas Sosial Jatim? Iya, iya. Pada 2010 itu 16,68 persen, sekarang turun menjadi 11,85 persen per September 2016. Saya kira di bulan-bulan ini bisa sekitar 11,25-an. Memang, masih lebih tinggi di rata-rata nasional tapi problemnya ya itu (derajat kesehatan dan pendidikan). Kalau lebih luas lagi selain seluruh Madura juga di Tapal Kuda, Probolinggo, Situbondo maupun Bondowoso.
Artinya peran dan kinerja Kepala Dinas Sosial, Sukesi dinilai sangat penting dalam konteks pemberantasan kemiskinan? Jelas, jelas, jelas, karena program Bu Mensos ada jembatan lewat Dinsos provinsi yang kemudian bisa masuk. Tapi yang menjadi pekerjaan besar kita ya itu tadi, memperbaiki derajat kesehatan dan pendidikan di Madura.
Baik, masih terkait dengan kesejahteraan. Bagaimana dengan rencana pemekaran sepuluh wilayah di Jatim? Lho, boleh saja. Tapi uangnya habis di belanja pegawai.
Bukankah Pakde setuju dengan rencana pemekaran? Lho iya setuju, tapi setuju itu kan perlu pendapatan bukan hanya pendapat. Pendapatnya banyak tapi kalau pendapatannya kecil, lha itu yang harus dibenahi. Kalau dipaksakan pemekaran justru ketergantungan ke pusat akan semakin besar. Kalau sekarang masih kita bantu lewat provinsi dan 30 persen belanja kita itu di Madura.
Tapi dari isu pemekaran rencana pembentukan Provinsi Madura tidak disebut.. Lho, saya nggak ada masalah (dengan pembentukan Provinsi Madura) asal untuk meningkatkan kesejahteraan. Pemekaran itu kan maunya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, lha kalau uangnya habis di belanja pegawai, bagaimana? Itu lho masalahnya.
Berarti saat ini belum pas untuk pemekaran? Menurut pendapat saya lebih pas digunakan untuk pemberdayaan. Keinginan (Madura) dijadikan provinsi itu sebaiknya dijadikan stimulus untuk peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Gitu, ya.
