KHOFIFAH HARUS TAHU: Fauzan Fuadi, Khofifah harus tahu secara utuh pemerintahan yang dipimpinnya. | Foto: Barometerjatim.com/ROY HS
SURABAYA, Barometerjatim.com - Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) DPRD Jatim, Fauzan Fuadi menilai hujan interupsi berisi kritik konstruktif dalam pembahasan P-APBD 2021 menandakan hubungan yang mutual dan sehat antara eksekutif dan legislatif.
Baca juga: Minta Suntikan Modal Setengah Triliun, Segini Harta Direksi dan Komisaris BPR Jatim!
"Bagus, sayangnya Ibu Gubernur pas tidak hadir (diwakilkan ke Wagub Emil Elestianto Dardak). Tapi saya kira beliau pasti akan segera mendapat laporan," katanya kepada Barometerjatim.com, Selasa (28/9/2021).
Lanjut Fauzan, Fraksi PKB yakin Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa pasti akan senang dengan banyaknya masukan dalam sidang paripurna terkait jawaban eksekutif atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda P-APBD 2021, Senin (27/9/2021).
"Gubernur harus mengetahui secara utuh pemerintahan yang beliau pimpin. Jangan sampai gampang percaya dengan laporan yang sifatnya ABS (Asal Bunda Senang)," tandasnya.Seperti diberitakan, dalam paripurna pembahasan P-APBD 2021 tersebut, sejumlah anggota DPRD Jatim melayangkan interupsi, termasuk anggota F-PKB yang juga Ketua Komisi B, Alyadi Mustofa.
Baca juga: Orang Miskin di Pamekasan Masih 123,46 Ribu, Khofifah Gelontorkan Bansos Rp 6,37 M!
"Narasi yang disampaikan oleh Ketua Komisi B, Pak Alyadi yang notabene anggota dari Fraksi PKB, saya dukung. Itu suara hati nurani rakyat yang beliau sampaikan. Beliau kader PKB dengan perolehan suara tertinggi," papar Fauzan.
Namun legislator yang juga bendahara DPW PKB Jatim itu enggan disebut fraksinya memberi kritik keras dalam pembahasan P-APBD Jatim 2021. "Biasa aja, fungsi check and balances," katanya santai.Dalam kritiknya, Alyadi bahkan meminta pengesahan P-APBD Jatim 2021 yang dijadwalkan Kamis (30/9/2021) diundur untuk meninjau ulang tahapan-tahapan pembahasan di tingkat komisi.
Dia mencontohkan di Komisi B yang dipimpinnya. Setelah dipelajari walaupun tidak seutuhnya, ternyata ada beberapa temuan di mitra Komisi B yang memang butuh klarifikasi, butuh perbaikan.
Ya hampir semua di OPD (mitra) Komisi B, ada yang perlu diklarifikasi dalam penyusunan anggaran, ini kan menyusun anggaran kita. Jadi misalnya butuh anggaran sekian diperuntukkan untuk apa saja, nah ini mestinya harus terang kan? ujar Alyadi.Baca juga: Khofifah Janjikan PAD Rp 150 Miliar dari BPR Jatim, Komisi C: Bisnis Harus Rasional!
Satu contoh seperti yang tadi saya sebutkan di gaji dan belanja pegawai, itu banyak yang tidak rasional, dan itu perlu perbaikan-perbaikan karena ini menyangkut tanggung jawab, tandasnya.
» Baca Berita Terkait DPRD Jatim
Editor : Redaksi