MEMBANTAH: Heru Tjahjono dan Febria Rachmanita, silang pendapat data Covid-19. | Foto: Barometerjatim.com/ROY HS/IST
SURABAYA, Barometerjatim.com Di tengah kasus Corona di Surabaya yang kian parah -- data Gugus Tugas Jatim mencatat per 18 Juni 2020 terkonfirmasi positif mencapai 4.383 kasus -- Pemkot Surabaya justru menuding Pemprov Jatim tak valid soal data Covid-19.
Baca juga: Indeks Risiko Bencana di Jatim Terus Menurun, Adhy Karyono Diganjar Pin Emas BNPB
Lewat Koordinator Bidang Pencegahan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Surabaya, Febria Rachmanita, salah satu data yang disoal Pemkot Surabaya yakni terkait jumlah terkonfirmasi positif.
Bahkan, perempuan yang juga kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Surabaya itu menyebut, ketidaksinkronan antara data dari Pemprov dan Pemkot persentasenya bisa mencapai di atas 50 persen.
Namun tudingan Pemkot Surabaya tersebut dibantah habis oleh Sekdaprov Jatim, Haru Tjahjono yang juga Sekretaris Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Jatim.Menurut Heru, tidak mungkin Pemprov Jatim mengeluarkan data yang tidak didasarkan dari temuan di lapangan. Selain itu, data didapat dari pusat serta kabupaten/kota, termasuk dari Dinkes Surabaya. Terlebih data ini juga menyangkut orang meninggal.
"Jadi, Pemprov tidak akan melakukan informasi berupa data yang tidak didasari oleh, satu, ada kondisi lapangan. Kedua, data itu diolah oleh pakar-pakar yang baik, jadi tidak mungkin (tidak valid)," katanya di Gedung DPRD Jatim, Jalan Indrapura, Kamis (18/6/2020).
"Karena ini, sekali lagi, bahwa sekarang pandemi ini adalah tanggung jawab kita semua. Kita tidak mungkin mengeluarkan data yang tidak sesuai dengan lapangan, berdosa!" tandasnya.Lantas dari mana sumber data yang dikumpulkan Pemprov Jatim? Menurut Heru, selain tracing di lapangan, juga ada laporan dari Dinkes kabupaten/kota -- termasuk dari Dinkes Surabaya -- serta dibantu Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
"Data itu masih terus, dan ndak mungkin (tak valid), sekali lagi nggak mungkin. Ini adalah perang kita dengan Covid-19, ndak mungkin urusane ambek wong mati (terlebih menyangkut orang meninggal)," ujarnya.
Sementara terkait domisili dan KTP ganda pasien Covid-19 yang disoal Pemkot, Heru menjelaskan hal itu bisa saja terjadi. Misalnya yang sakit di Sidoarjo tapi ber-KTP Surabaya."Nah (mis-domisili) itu didata, di Sidoarjo atau Surabaya dan itu sudah di-clear-kan. Ndak mungkinlah, urusannya dengan orang mati, dan dosalah, dosa! Ngawur ae (sembarangan), dosa, berdosa!" tegas Heru, sembari berulang kali mengingatkan Pemkot soal dosa.
Surabaya Klaim Tak Sinkron
Sebelumnya, Febria menuturkan dari tracing atau pelacakan confirm Covid-19 yang dilakukan petugas Puskesmas di masing-masing wilayahnya ternyata berbeda dengan data yang diterima dari Gugus Tugas Jatim.
Jadi pernah saya dapat angka 280 confirm dari provinsi, itu setelah kita teliti ternyata hanya 100. Setelah kita cek lihat (lapangan) ternyata (sisanya) itu bukan orang Surabaya. Sudah ditelusuri oleh Puskesmas orangnya tidak ada di tempat (alamat) itu, paparnya.
Baca juga: Prabowo Perintahkan Gerindra Jatim Bantu Korban Erupsi Semeru, Anwar Sadad: Siap Laksanakan!
Karena itu, dia berharap ke depan agar Gugus Tugas Jatim sebelum menyampaikan data confirm warga Surabaya ke publik, alangkah baiknya jika diverifikasi terlebih dahulu validitas data tersebut. Sehingga hal tidak menjadi persepsi publik, bahwa data yang dimiliki Gugus Jatim dan Surabaya tidak sinkron.
Namun Heru balik menjelaskan, jumlah terkonfirmasi positif di Surabaya pasti bertambah karena jumlah kasusnya juga semakin bertambah. Kalau dulu yang di-rapid test cuma 100, misalnya, yang didapat ya 10 orang."Lha sekarang kalau dua ribu dapatnya ya mesti banyak, logikanya seperti itu. Dan itu lebih bagus (ter-tracing semua), karena kita bisa melihat topnya baru nanti akan landai turun," ujarnya.
Terlebih Pemprov terus melakukan intervensi, memonitor perkembangan, memberikan sejumlah pelayanan seperti mesin rapid test yang dibagikan ke kabupaten/kota.
ยป Baca Berita Terkait Wabah Corona
Editor : Redaksi