ASPRINDO JATIM: Khofifah menghadiri Pelantikan DPW Asosiasi Pengusaha Bumiputera Nusantara Indonesia (Asprindo) Jatim di Surabaya, Sabtu (29/9). | Foto: Barometerjatim.com/ABDILLAH HR
SURABAYA, Barometerjatim.com Gubernur Jawa Timur terpilih, Khofifah Indar Parawansa turut angkat bicara soal kekerasan terhadap anak didik yang terjadi di SMKN 1 Surabaya.
Baca juga: Orang Miskin di Pamekasan Masih 123,46 Ribu, Khofifah Gelontorkan Bansos Rp 6,37 M!
Menurutnya, kekerasan terhadap anak di sekolah masih sering terdengar karena belum ada SOP (Standard Operating Prosedure) untuk memberikan punishment (hukuman), baik kepada guru maupun kepala sekolah (Kepsek).
"Supaya proses belajar mengajar menjadi sesuatu yang menyenangkan kepada seluruh anak didik. Tentu tak hanya SMK, kebetulan saja kasusnya di SMK," katanya usai menghadiri Pelantikan DPW Asosiasi Pengusaha Bumiputera Nusantara Indonesia (Asprindo) Jatim di Surabaya, Sabtu (29/9).
Baca: Kadindik Jatim Bikin Keruh Situasi, Ortu Siswa Gelar Aksi
Punishment tersebut perlu diberikan, lanjut Khofifah, karena tanggung jawab untuk melindungi anak-anak selama mereka dalam proses belajar di sekolah adalah para guru dan kepala sekolah.
Baca juga: Khofifah Janjikan PAD Rp 150 Miliar dari BPR Jatim, Komisi C: Bisnis Harus Rasional!
"Tentu semua tetap berdasar pada asas praduga tak bersalah ya," tandas perempuan yang juga ketua umum PP Muslimat NU tersebut.
Khofifah menambahkan, perlindungan terhadap anak tidak hanya dilakukan di sekolah, tapi harus di semua lini. Kebetulan, dua hari lalu Khofifah usai bertemu dengan psikolog anak, Seto Mulyadi alias Kak Seto.
Baca: Mulai 2019, Khofifah Pastikan SMA/SMK di Jatim Gratis
Baca juga: Minta Suntikan Modal Rp 500 M, Komisi C Bakal 'Kuliti' Rencana Bisnis BPR Jatim!
Dalam pertemuan tersebut, Kak Seto menawarkan konsep di setiap RT minimal ada lima orang kader yang disiapkan untuk melakukan monitoring, serta memberikan quick response jika ada masalah terkait kekerasan terhadap anak.
"Karena persoalannya ini (kekerasan di SMKN 1 Surabaya) terjadi di sekolah, maka tanggung jawab ada pada sekolah, baik guru, wali kelas maupun kepala sekolah," tegasnya.
Editor : Redaksi