BAYANG-BAYANG KASUS PJU: Gubernur Khofifah lantik Fattah Jasin menjadi Wabup Pamekasan. | Foto: Barometerjatim.com/IST
SURABAYA, Barometerjatim.com Wakil Bupati Pamekasan, Fattah Jasin menjawab dugaan keterlibatan dirinya dalam kasus korupsi hibah lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) yang kini berproses di Kejaksaan Negeri (Kejari) Lamongan.
Baca juga: Survei terUKUR: Mayoritas Warga Jatim Puas Kinerja Khofifah-Emil, Capai 76%!
PJU itu ketika saya tahun 2019, pertama kali di Dishub Jatim menerima proposal sejumlah sekian ratus. Sebelum saya enggak pernah, kita hanya memverifikasi! katanya usai dilantik Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Senin (30/5/2022).
Jawaban Fattah Jasin tersebut sekaligus untuk menepis massa demonstran yang menolak pelantikan dirinya sebagai Wabup Pamekasan, lantaran dikait-kaitkan dengan kasus korupsi hibah lampu PJU.
Diketahui, dugaan korupsi yang berpotensi merugikan negara Rp 40,9 miliar itu terjadi saat Fattah Jasin menjabat Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Jatim. Kejari Lamongan bahkan sudah memeriksanya pada 13 April 2022.
Kalau korupsi itu apa? UU korupsi itu apa? Mark-up, terus.. gratifikasi, ini kita ndak kelola anggaran, sambung Fattah Jasin.Saat itu, jelasnya, Dishub Jatim hanya memverifikasi ratusan proposal yang masuk dari Biro Umum. Setelah diverifikasi, para kelompok masyarakat (Pokmas) yang mengajukan memang benar adanya alias bukan abal-abal.
Teman-teman saya bagi tugas, semua bidang mengeck ini betul alamatnya ada, yayasannya ada, badan hukumnya ada, selesai, kata Fattah Jasin.
Baca juga: Dugaan Korupsi Hibah SMK di Jatim Rp 65 Miliar, Kapan Kejati Tetapkan Tersangka?
Setelah itu enggak ada di Dishub, uangnya ada di BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah), sekian puluh miliar. Jadi enggak ada hubungan sebenarnya, (Dishub) verifikator. Jadi (demo itu) terlalu mengada-ada, ucapnya.
Sebelumnya, massa yang tergabung dalam Demokrasi dan Aspirasi Rakyat (Dear) Jatim dan Front Aksi Massa (Famas), menggelar aksi menolak Fattah Jasin dilatik menjadi Wabup Pamekasan.
Mereka menolak Fattah Jasin menggantikan almarhum Rajae, lantaran diduga tersangkut dugaan korupsi hibah lampu PJU dan korupsi lain yang tengah ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).Saya pikir, proses pelatikan Fattah Jasin yang disepakati oleh gubernur adalah bagian dari ketidakwarasan, geram Koordinator II Aksi, Abdussalam dalam orasinya.
Baca juga: VIDEO: Survei Sebut Kinerja Khofifah Belum Sesuai Harapan Mayoritas Warga Jatim!
Seandainya para pihak sadar diri, lanjut Abdussalam, Pamekasan harusnya melakukan perbaikan citra setelah beberapa tahun lalu mulai dari bupati, Kajari, Kepala Inspektorat hingga kades di Pamekasan terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK.
Bagaimana mungkin Gubernur Jatim mendukung ini. Mau diulangi lagi peristiwa itu? Mau ditangkap lagi oleh KPK? Pemekasan harusnya sudah melakukan perbaikan citra, teriaknya.
» Baca berita terkait Fattah Jasin. Baca juga tulisan terukur lainnya Abdillah HR.
Editor : Redaksi