Ketua DPRD Surabaya: APBD untuk Picu Pemulihan Ekonomi

barometerjatim.com

GERAKKAN UMKM: Adi Sutarwijono, sambangi Rumah Produksi Kelompok Usaha Bersama Mampu Jaya. | Foto: Barometerjatim.com/IST

Di masa pandemi, kebijakan menggerakkan UMKM sungguh punya multiplayer effect. Sebuah terobosan jempolan dari Pemkot dan DPRD Surabaya: APBD untuk memicu pemulihan ekonomi.

SORE pekan lalu, Ketua DPRD Kota Surabaya, Adi Sutarwijono, sambang eks Wisma Barbara di Jalan Kupang Gunung, Putat Jaya Sawahan. Tempat bekas prostitusi di Gang Dolly itu telah disulap menjadi Rumah Produksi Kelompok Usaha Bersama Mampu Jaya yang dibina Dinas Perdagangan.

Di tengah suasana hujan deras, kedatangan Adi didampingi Kepala Dinas Perdagangan Wiwik Widayati bersama staf. Sementara para karyawan, terlihat sedang bekerja keras menyelesaikan pesanan sepatu bagi pelajar SD dan SMP dari keluarga MBR (masyarakat berpenghasilan rendah).

Baca juga: DPRD Surabaya Dorong Penanganan Banjir Jadi Prioritas Pemkot

Dari tangan-tangan terampil mereka, lahirlah produk-produk sepatu layak pakai. Puluhan ribu pesanan untuk para pelajar. Di tempat ini ada 200 karyawan, terbagi dalam empat divisi kerja, jelas Wiwik.

Menurut Adi, kegiatan UMKM di eks Wisma Barbara itu menjadi salah satu model kebijakan, yang menempatkan APBD Surabaya sebagai pemicu pergerakan ekonomi di masyarakat.

Dalam APBD Perubahan 2021, ada program kegiatan untuk pengadaan seragam gratis bagi para pelajar SD-SMP kategori MBR yang masuk dari jalur mitra warga. Wali Kota Eri Cahyadi dan DPRD Surabaya sepakat agar kegiatan itu lebih mengutamakan produk-produk UMKM di masyarakat, paparnya.

APBD Surabaya dipakai untuk belanja sekaligus menggerakkan UMKM. Di masa pandemi Covid-19, ketika ekonomi masyarakat mengalami pelambanan dan lesu, terobosan kebijakan ini sungguh punya multiplayer effect jika diarahkan pada UMKM, kata Adi.

Selain sepatu, di tempat-tempat lain ada kegiatan serupa dalam pembuatan baju seragam, sabuk, dan tas sekolah.

Sehingga dari anggaran APBD Surabaya dipakai untuk belanja sekaligus menggerakkan UMKM. Di masa pandemi Covid-19, ketika ekonomi masyarakat mengalami pelambanan dan lesu, terobosan kebijakan ini sungguh punya multiplayer effect jika diarahkan pada UMKM, kata Adi.

Dorong Perputaran Uang

10 November 2021, tepat Hari Pahlawan, DPRD Kota Surabaya dan Wali Kota Eri Cahyadi mengesahkan APBD tahun 2022 dengan proyeksi kekuatan belanja Rp 10,3 triliun.

Kita sepakat menempatkan APBD untuk memicu pergerakan ekonomi di masyarakat. Misal, ide atau gagasan Wali Kota Eri Cahyadi dan Wakil Wali Kota Armuji agar seluruh satuan kerja Pemkot membeli kebutuhan makanan minuman untuk rapat-rapat dari produk UMKM, katanya.

Begitu juga dalam kegiatan pengadaan permakanan bagi para lansia yang tidak mampu, penyandang disabilitas dan anak-anak yatim piatu. Bantuan permakanan diberikan setiap hari satu kali, diberikan makanan jadi siap santap.

Yang mengolah dari kelompok-kelompok masyarakat di kampung-kampung yang standar mutunya disupervisi oleh Dinas Sosial. Otomatis dari anggaran APBD itu mengalir langsung kepada warga masyarakat dan mendorong perputaran uang, kata Adi.

Seiring Surabaya dinyatakan sebagai daerah dengan potensi penularan Covid-19 yang rendah, dengan status PPKM Level 1, maka fokus perhatian DPRD dan Pemkot adalah mendorong agenda-agenda pemulihan ekonomi masyarakat. Sebab, setelah dua tahun pandemi sejak Maret 2020, ekonomi Surabaya praktis mengalami pelambanan dan kemerosotan.

Dalam pengesahan APBD 2022, DPRD dan Eri memberikan penguatan pada belanja barang dan jasa Rp 5,152 triliun dan belanja modal Rp 2,171 triliun. Ini agar mendorong pergerakan ekonomi dan perputaran uang di masyarakat.

Baca juga: Pj Wali Kota Kediri Diperpanjang, Adhy Karyono: Bukti Kinerjanya Bagus!

Di 2021, disepakati honor RT dinaikkan 100 persen dari Rp 500 ribu menjadi Rp 1 juta per bulan. Honor RW dari Rp 650 ribu menjadi Rp 1.250.000, kemudian honor LPMK dari Rp 750 ribu menjadi Rp 1,5 juta, terang Adi.

Kemudian honor kader-kader kesehatan dinaikkan menjadi Rp 400 ribu per bulan. Ada 26.540 kader, yang terdiri dari kader ibu-ibu pemantau jentik, kader Posyandu Balita, Posyandu Lansia, kader Posbindu dan Pos UKK, kader paliatif, kader kelurahan siaga dan pendekar biru, kader TB atau tuberkolosis, kader kampung ASI dan Ibu Hamil, serta kader kesehatan jiwa.

Dalam APBD 2022 juga disepakati honor modin dinaikkan dua kali lipat, dari Rp 400 ribu menjadi Rp 800 ribu dalam satu bulan, kata Adi.

Alokasi Terbesar Pendidikan

PEMICU EKONOMI: Adi Sutarwijono, kegiatan UMKM menempatkan APBD sebagai pemicu pergerakan ekonomi. | Foto: Barometerjatim.com/ISTPEMICU EKONOMI: Adi Sutarwijono, kegiatan UMKM menempatkan APBD sebagai pemicu pergerakan ekonomi. | Foto: Barometerjatim.com/IST PEMICU EKONOMI: Adi Sutarwijono, kegiatan UMKM menempatkan APBD sebagai pemicu pergerakan ekonomi. | Foto: Barometerjatim.com/IST

Pun di 2022, dialokasikan Rp 47 miliar untuk pemberian beasiswa bagi para pelajar SMA/SMK kategori MBR. Peruntukkan beasiswa itu ada dua, yakni membantu SPP dan pembelian seragam.

Baca juga: Adhy Karyono Ingatkan Pj Bupati yang Baru Dilantik: Tugas Terberat adalah Hadapi Legislatif!

"Sehingga kita berharap tahun depan relatif bisa ditekan pelajar yang kesulitan bayar SPP, bahkan ijazah ditahan karena menunggak SPP bisa semakin terkurangi, juga terkurangi pelajar putus sekolah, kata Adi.

APBD 2022 alokasi yang paling besar, lanjut Adi, masih untuk pendidikan yakni Rp 2,297 triliun. Salah satunya yang terpenting untuk menjamin pendidikan gratis yang berkualitas bagi seluruh pelajar SD dan SMP Negeri, serta memberikan subsidi bagi SD dan SMP swasta melalui BOPDA (Bantuan Operasional Daerah).

Disusul kemudian untuk pos kesehatan Rp 2,155 triliun. Termasuk untuk berjaga-jaga jika pandemi Covid-19 mengalami pergerakan kembali, lalu untuk pembangunan insfrastuktur Rp 2,021 triliun.

Untuk sektor sektor ekonomi di antaranya untuk memberi dukungan penguatan UMKM total dialokasikan Rp 224,856 miliar. Sedangkan untuk anggaran kelurahan dialokasikan Rp 417.245 miliar yang dibagi secara proporsional ke seluruh kelurahan, kata Adi.

Secara keseluruhan, kebutuhan untuk belanja pegawai Pemkot Surabaya sebesar Rp 2,8 triliun atau sekitar 26 persen dari total belanja APBD 2022 Rp 10,3 triliun.

Kita ingin memberikan pesan yang sangat jelas melalui APBD itu, bahwa ekonomi Kota Surabaya akan pulih. Pergerakan ekonomi masyarakat berangsur-angsur sudah naik kembali, tuntas Adi.

» Baca Berita Terkait DPRD Surabaya

Editor : Redaksi

Sudut Pandang
Berita Populer
Berita Terbaru