KUNKER DI BOJONEGORO: Prof M Mas'ud (kiri) dan Bupati Suyoto saat mendampingi Mensos Khofifah Indar Parawansa melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Bojonegoro. | Foto: Barometerjatim.com/RADITYA DP
JAKARTA, Barometerjatim.com Dalam tiga hari ini, ada yang berbeda di pemberitaan media massa. Ingar-bingar penyaluran bantuan sosial untuk masyarakat kurang mampu yang biasanya kita dengar, lihat dan baca, mendadak sepi.
Baca juga: Gagal Bakar Ban, Demo Desak KPK Bongkar Hibah Gubernur Jatim Nyaris Ricuh!
Menteri Sosial, Khofifah Indar Parawansa yang biasanya tak lelah bergerak ke seluruh pelosok negeri untuk menyalurkan dan memantau langsung bantuan sosial tak lagi terlihat.
Ya, sejak Sabtu (26/8) lalu, Khofifah memang tak berada di Tanah Air. Menteri enerjik yang dekat dengan rakyat itu pergi ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji bersama putra bungsunya, Ali Mannagalli.
"Beliau baru akan kembali ke Tanah Air tanggal 9 September malam atau 10 September," terang Staf Khusus Mensos, Prof M Mas'ud Said Phd, Selasa (29/8).
Baca: Jarang-jarang Lihat Mensos Masak, Begini Keseruannya
Lantas, bagaimana dengan tugas-tugas di Kemensos, terutama Program Keluarga Harapan (PKH) yang dinilai Bank Dunia paling efektif dalam menekan kemiskinan?
Menurut Mas'ud, tugas Mensos selama Khofifah ibadah haji tidak dilimpahkan ke bawahannya, Sekjen atau Dirjen, tapi di-handle langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani.
"Karena ini berat ya, Mensos ad interim bukan Sekjen atau Dirjen, tapi langsung Menko PMK, Bu Puan. Terlebih, Mensos juga mendapat amanat jauh lebih berat dari sebelumnya," katanya.
Penambahan amanat tersebut, lanjut Masud, karena program yang selama ini dijalankan Khofifah dinilai sukses, terutama di empat bidang: Pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, pengentasan kemiskinan, dan perlindungan dan jaminan sosial (PKH).
Baca juga: Rp 2 T Diduga Diselewengkan, Jaka Jatim Desak Keras KPK Usut Hibah Gubernur di Biro Kesra!
Baca: Prof Masud Said: 75 Persen Daerah Hasil Pemekaran Tak Maju
"Untuk PKH kini mendapat beban dan porsi anggaran 500 persen atau lima kali lipat dari ketika beliau (Khofifah) masuk (menjadi menteri) pada 2014. Kalau dibanding kemarin (tahun lalu) ya 100 persen-lah," paparnya.
Terkait penambahan anggaran ini, karena dalam waktu relatif singkat pelaksanaan program di empat bidang tersebut berjalan efektif dan sukses. "Makanya (ad interim) tidak diberikan pada bawahannya tetapi di-handle Menko," katanya.
Dengan langsung ditangani Menko, ujar Mas'ud, ad interim Mensos akan lebih punya kesempatan untuk mensinergikan dengan lembaga lain yang terkait, misalnya dengan Menteri Keuangan.
Kemudian juga mensinergikan dengan bank-bank Himbara (himpunan bank negara) karena mereka ini penyalur dari perluasan program PKH dari 6 juta keluarga penerima manfaat (KPM) menjadi 10 juta KPM.
Baca juga: KCB Demo Tuding PT DABN Sarat Sekongkol, Kejati Jatim Didesak Turun Tangan!
"Penanganan tugas-tugas yang berat ini selama beliau (Khofifah) melaksanakan ibadah haji, memang dibutuhkan sekaliber Menko untuk ad interim-nya," tandasnya.
Baca: Gagal Masuk TNI, Eh.. Khofifah Malah Jadi Menteri
Mas'ud menambahkan, selama di Tanah Suci Khofifah benar-benar ingin fokus ibadah dan relatif menjauhkan diri dari handphone atau alat komunikasi lainnya.
"Kalau selama ini semua pihak bisa menghubungi Bu Menteri, bahkan di atas pukul 00.00 hingga 01.00 WIB, maka selama di sana relatif menjauhkan diri dari alat komunikasi. Jadi ini sifatnya memang pribadi dan benar-benar fokus ibadah," tandasnya.
Editor : Redaksi