SWASTA NISCAYA: KH Saad Ibrahim, tidak mungkin semuanya tertampung di sekolah negeri. | Foto: Barometerjatim.com/ROY HS
SURABAYA, Barometerjatim.com Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jatim, KH Saad Ibrahim angkat bicara soal kisruh Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi.
Baca juga: Pilgub Jatim 2024, PAN Masih Ogah-ogahan Khofifah Duet Lagi dengan Emil Dardak!
Menurutnya, ada dua hal yang perlu disoroti. Pertama, secara faktual, tidak mungkin sekolah negeri bisa menampung seluruh anak didik.
"Karena itu, kehadiran sekolah-sekolah swasta menjadi suatu yang niscaya yang tidak bisa terhindarkan," katanya usai menghadiri Silaturrahim Syawal 1440 H DPW Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Jatim di Surabaya, Sabtu (22/6/2019).
Kedua, lanjut Kiai Saad, tentu saja semua pihak punya tanggung jawab secara bersama-sama, baik koordinasi keagamaan maupun pemerintah untuk membangun bangsa. Khusunya di bidang pendidikan.Baca juga: LDII Dukung Khofifah Maju Lagi di Pilgub Jatim: Selama Ini Kami Tak Pernah Beri Kritik!
"Karena sesungguhnya martabat suatu bangsa, itu akan ditentukan oleh dunia pendidikan," ucapnya.
Apakah Muhammadiyah akan menambah kuota khusus untuk menampung anak didik yang tidak tertampung di sekolah negeri?
"Enggak. Selama ini kan memang sudah dilakukan. Di Jatim saja kita punya 1001 sekolah, mulai dari yang paling bawah sampai SMA dan seterusnya. Selain itu, Muhammadiyah memiliki tujuh universitas, serta 20 sekolah tinggi," jelasnya.Baca juga: Adhy Karyono: Tantangan Jatim adalah Persoalan Sosial, Kemiskinan Masih di Batas 10%!
"Dengan kata lain, inilah bagian dari komitmen Muhammadiyah untuk bersama-sama elemen bangsa, termasuk juga dengan pemerintah, untuk membangun bangsa," tuntas Kiai Saad.
» Baca Berita Terkait Muhammadiyah, Kisruh PPDB
Editor : Redaksi