SERANG BALIK BAMBANG DH-PDIP: Jansen Sitindaon (kiri) dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Jangan-jangan Bambang DH dan PDIP yang justru panik. | Foto: Ist
SURABAYA, Barometerjatim.com Seminggu jelang coblosan, suhu Pilgub Jatim 2018 kian memanas! Sejumlah tokoh nasional yang turun ke Jatim tak sekadar kampanye untuk paslon masing-masing, tapi juga 'saling serang' pernyataan.
Baca juga: VIDEO: Survei Sebut Kinerja Khofifah Belum Sesuai Harapan Mayoritas Warga Jatim!
Usai Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengingatkan netralitas aparat negara yang ditanggapi Ketua DPP PDIP bidang Pemenangan Pemilu, Bambang DH sebagai cermin kepanikan SBY, kali ini Ketua DPP Partai Demokrat, Jansen Sitindaon balik 'menyerang' Bambang DH.
Menurutnya, tidak ada yang salah dengan peringatan SBY tersebut, karena undang-undang (UU) memang secara tegas mengatur bahwa aparat TNI, Polri dan BIN harus bersikap netral dan tidak memihak dalam Pilkada dan Pemilu.
Baca: Kasus Japung, Status Tersangka Bambang DH Tak Berujung
"Mengingatkan hal yang benar kok malah dikait-kaitkan dengan kalimat 'SBY Panik'. Tidak berdasar dan sangat sumir tuduhan Bambang DH ini! Kalau istilah kami di Medan sudah diingatkan malah 'kepala batu' Bambang DH ini," kata Jansen dalam pernyataan tertulis yang diterima Barometerjatim.com, Kamis (21/6).
Jansen balik menduga, jangan-jangan Bambang DH dan PDIP yang justru panik. Apalagi, katanya, setelah Wakapolda Maluku resmi dibebastugaskan Kapolri karena keterlibatan dan keberpihakannya terhadap calon gubernur di Pilgub Maluku yang didukung PDIP.
"Bukankah hanya dalam hitungan hari, apa yang disampaikan dan diperingatkan Pak SBY menjadi sangat berdasar dan menemukan kebenarannya? Inilah yang saya maksud Bambang DH menuding orang, dia sendiri yang terpercik," tandasnya.
Baca: AHY: Awasi Kecurangan! Amankan Suara Khofifah-Emil!
Sekali lagi, tambah Jansen, Partai Demokrat mengingatkan, H-7 pencoblosan Pilkada 2018 agar Polri, BIN dan TNI menjaga netralitasnya, tidak melanggar sumpah jabatan dan mematuhi UU agar Pilkada bisa berjalan demokratis, jujur dan adil.
"Sekali lagi, imbauan ini bukan karena kami Partai Demokrat panik, namun agar tidak ada lagi perwira-perwira terbaik TNI dan Polri yang menjadi korban di Pilkada, seperti halnya kejadian di Maluku," katanya.
Jansen menambahkan, SBY adalah pelaku sejarah dan salah satu penggagas reformasi TNI-Polri, "Jadi jangan karena Pilkada ini menjadi dirusak untuk kepentingan sesaat," ucapnya.
Baca: Kawal Kemenangan Khofifah-Emil, AHY Ikut Turun ke Jatim
Baca juga: Survei: 75,1% Warga Jatim Sebut Kinerja Khofifah Belum Sesuai Harapan, Cenderung Seremonial!
Aplagi selama 10 tahun memimpin negeri ini terbukti, walaupun berlatar belakang jenderal militer, SBY selalu menjaga netralitas TNI, Polri dan BIN di Pilkada, Pemilu dan politik.
"Legacy inilah yang harusnya dijaga dan diteruskan oleh pemerintahan sekarang, karena UU pun nyatanya masih mengatur hal demikian itu sampai saat ini," ujarnya.
Tudingan Sumir Bambang DH
INGATKAN NETRALITAS APARAT NEGARA: Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat apel siaga kader Partai Demokrat se-Jatim di Madiun. | Foto: Barometerjatim.com/ROY HASIBUAN INGATKAN NETRALITAS APARAT NEGARA: Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat apel siaga kader Partai Demokrat se-Jatim di Madiun. | Foto: Barometerjatim.com/ROY HASIBUAN
Sementara terkait tuduhan Bambang DH terhadap Program Keluarga Harapan (PKH) untuk kepentingan pemenangan Cagub Khofifah Indar Parawansa, Jansen minta agar Bambang DH lebih cermat memahami alat bukti sebelum berpendapat kepada publik.
"Selama ini tidak ditemukan satupun fakta yang membuktikan, bahwa petugas pendamping bantuan PKH memanfaatkan program tersebut untuk kepentingan pemenangan Cagub nomor urut satu," katanya.
Di sisi lain, tambahnya, andaikata banyak elemen masyarakat penerima bantuan PKH di Jatim yang simpatik dan menyambut positif pencalonan Khofifah sebagai gubernur Jatim, justru itu menggambarkan Khofifah adalah pemimpin yang dipercaya.
Baca juga: Setoran PAD Kecil! DPRD Jatim Minta PT PWU, PT JGU, dan PT AB Diaudit Khusus
Baca: Pengamat: Khofifah-Emil Aliansi Kekuatan Jokowi-SBY
Pemimpin yang dibutuhkan rakyat, karena keberhasilan nyatanya saat mengemban tugas dan amanah sebagai Menteri Sosial. "Dia mampu menjalankan program pengentasan kemiskinan di tengah penderitaan dan susahnya rakyat," ujarnya.
Bahkan karena keberhasilan Khofifah tersebut, imbuh Jansen, PKH menjadi program prioritas Presiden Jokowi. "Ingat, PKH adalah program andalan SBY yang dilanjutkan Jokowi karena sangat bermanfaat bagi rakyat," tegasnya.
Baca: Endus Kecurangan! SBY Minta BIN, Polri dan TNI Tetap Netral
"Jadi apa yang disampaikan Bambang DH terkait PKH ini, justru menepuk air di dulang terpercik muka sendiri. Program prioritas Presiden Jokowi malah dia kritik sendiri," katanya.
Apalagi terkait PKH sampai saat ini sama sekali tidak pernah masuk domain tindakan pelanggaran regulasi Pemilu. "Jadi, sekali lagi, tuduhan Bambang DH ini sumir, kabur, tidak berdasar sama sekali dan terpercik ke muka sendiri kembali," tegasnya.
Editor : Redaksi