TAK BERETIKA POLITIK?: Reklame 'kampanye dini' Saifullah Yusuf-Azwar Anas yang dipasang DPD PDIP Jatim, apakah ini dianggap beretika dalam politik? | Foto: Barometerjatim.com/DOK/IST
MALANG, Barometerjatim.com Koordinator Daerah Jaringan Muda NU (Jarmunu) Malang, Moh Yunus Zaenal angkat bicara soal statement 'baper' Menteri Dalam Negeri yang juga politikus PDI Perjuangan, Tjahjo Kumolo.
Baca juga: Gagal Bakar Ban, Demo Desak KPK Bongkar Hibah Gubernur Jatim Nyaris Ricuh!
Menurut Yunus, statement itu bagian dari penggiringan opini di media massa agar Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak mundur dari jabatannya. "Amat disayangkan penggiringan opini itu juga dilakukan Mendagri. Dengan alasan etika politiklah, apalah, katanya, Kamis (30/11).
Sebelumnya, Mendagri dalam laman resmi Kemendagri mendesak Emil segera mundur dari jabatannya sebagai bupati Tenggalek. "Cuti menurut saya enggak adil, harusnya mundur. Jangan cuti harusnya, katanya.
Baca: Reklame Kampanye Dini Gus Ipul-Anas, Pengamat: Tak Etis!
Sedangkan untuk Khofifah, Mendagri menyebut kalau sudah menyatakan maju maka etikanya harus lapor dan mengajukannya ke presiden. "Setahu saya tak ada aturannya (mundur dari Mensos). Tapi ini persoalan etika dan segeralah melapor," ucapnya.
Yunus menilai Mendagri tidak adil dalam berpikir, karena dia tidak pernah berkomentar soal etika politik serta mendesak mundur pasangan Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dan Azwar Anas yang juga pejabat publik, masing-masing Wagub Jatim dan bupati Banyuwangi hanya karena keduanya diusung PDIP.
"Bukankah mereka berdua juga masih menjabat kepala daerah? Kemana suara Mendagri, pasca rekomendasi PDIP keluar untuk pencalonan mereka berdua? Pernahkah Mendagri atau pihak lain mendorong mereka mundur? Saya rasa tak seramai dorongan mundur untuk Khofifah dan Emil, kenapa?" tanyanya bertubu-tubi.
Baca juga: Rp 2 T Diduga Diselewengkan, Jaka Jatim Desak Keras KPK Usut Hibah Gubernur di Biro Kesra!
Baca: Tren Pemberitaan Khofifah Meroket, Gus Ipul Terjun Bebas
Lebih dari itu, bicara etika politik, Saifullah Yusuf-Anas dinilai tidak etis karena di saat masih aktif menjadi sebagai kepala daerah tapi sudah memasang reklame besar-besar terkait pencalonannya maju di Pilgub Jatim 2018.
"Apakah Mendagri juga menganggap etis, ketika ada kepala daerah masih aktif menjabat lalu memasang gambar dimana-mana? Mengkampanyekan diri sebagai Cagub-Cawagub Jatim mendatang? katanya.
Ya, sejak beberapa pekan lalu sejumlah reklame bergambar Saifullah Yusuf-Azwar Anas terpampang besar di sejumlah titik di Surabaya dan Sidoarjo. Salah satu reklame mencolok terlihat di Bundaran Menanggal, Surabaya atau biasa disebut Bundaran Waru.
Baca juga: KCB Demo Tuding PT DABN Sarat Sekongkol, Kejati Jatim Didesak Turun Tangan!
Baca: Emil Dardak, Sosok Milenial Penggerus Popularitas Anas
Di samping foto keduanya, tertulis kalimat: Calon Gubernur Wakil Gubernur Jawa Timur 2018, Gus Ipul & Mas Anas, Kabeh Sedulur Kabeh Makmur. Sedangkan di pojok kiri bertuliskan: DPD PDI Perjuangan Jawa Timur.
Dikonfirmasi terkait pemasangan reklame Saifullah-Anas, pihak DPD PDIP Jatim lewat sekretarisnya, Sri Untari membenarkan. Namun hal itu disayangkan sejumlah pihak karena dinilai melakukan kampanye dini alias mencuri start kampanye.
Menurut Yunus, tindakan memasang reklame besar-besaran bergambar Saifullah Yusuf-Anas terkait pencalonan di Pilgub Jatim 2018 justru tidak dikomentari Tjahjo sebagai tindakan politik yang tak etis. "Sepertinya Mendagri yang tidak menggunakan etika berpolitik, bukan malah Khofifah dan Emil seperti yang dituduhkan," tuntasnya.
Editor : Redaksi