BUKAN TELEDOR: Nurkholis, 17 kepala OPD Jatim masih kosong bukan karena gubernur teledor. | Foto: Barometerjatim.com/ROY HS
SURABAYA, Barometerjatim.com Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jatim, Nurkholis membantah tudingan kalangan DPRD Jatim kalau pihaknya belum berproses atau bahkan gubernur teledor terkait 17 kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang hingga kini masih kosong.
Baca juga: PT DABN Untung dan Punya Prospek Bagus, Komisi C DPRD Jatim Dorong Jadi BUMD!
"Jadi begini, tadi ada Pak Dedi, wakil ketua Komisi A, yang menyampaikan berita. Artinya bukan kepemimpinan gubernur, bukan. Kemarin sebenarnya di hearing sudah saya jelaskan beberapa hal, terkait kenapa pengisian jabatan belum dilaksanakan," katanya, Kamis (11/2/2021).
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi A DPRD Jatim, Hadi Dediansyah menyorot kekosongan 17 OPD di lingkungan Pemprov Jatim, bahkan menyebut Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa melakukan kelalaian.
Seharusnya gubernur peka karena posisi OPD itu sangat strategis sehingga perlu segera diisi. Kalau tak kunjung diisi ini jelas mengganggu kinerja Pemprov Jatim, kata politikus Partai Gerindra itu.Jika tak mau disebut gubernur melakukan kelalain, lantas apa penyebab hingga kini kursi 17 kepala OPD tak kunjung terisi?
"Pertama, kalau substansi, barang kali ya itu kan karena Bakorwil ini sebetulnya masih agak mengambang. Terutama terkait Permendagri 90, kodifikasi penganggaran itu, karena antara Dirjen Keuangan daerah dan Otda itu kemarin-kemarin belum sinkron," ujarnya.
"Sehingga kalau dipaksa diisi, padahal itu ada yang pensiun, terus tiba-tiba di jalan diini terus kemana. Itu yang membuat kami bukan agak mundur, tapi agak menunda begitu ya," sambungnya.Baca juga: Formasi Baru Direksi-Komisaris Bank Jatim, Ada Eks Pimpinan KPK!
Kedua, lanjut Nurkolis, terkait teknis karena ada perubahan di panitia seleksi (Pansel). Saat Pansel sudah terbentuk, namun harus diubah karena Kepala BKN Kanreg II Jatim, Tauchid Jatmiko dipindah ke Jabar.
"Anggota Pansel ketika waktu itu Kanrek yang Pak Tauchid sebelumnya, itu sudah jadi. Jangan dikira kami belum melangkah, itu sudah. Kami sudah ada SK Pansel, di dalamnya ada Pak Tauchid selaku Kanrek II, akan tetapi ketika beliau pindah ke Kanrek III Jabar, itu kan harus ada Pansel baru," jelasnya.
Pansel, kata Nurkholis, juga sudah dibuat yang baru dan tinggal menunggu persetujuan KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara). "Artinya sudah berproses, jadi tidak benar kami kok gak mulai-mulai. Sudah berproses, tunggu saja, sudah berproses," ujarnya."Jadi dua hal itu yang mendasari, bukan Ibu (Gubernur) yang teledor, bukan ya, karena kami yang di BKD ini menimbang-nimbang."
Apalagi di KASN, situasi WFH (Work From Home) benar-benar pekerjaan dilakukan di rumah. Saat ke Jakarta pun, aku Nurkholis, surat untuk perubahan Pansel maupun izin pengisian yang disampaikan jarang diterima langsung.
Baca juga: VIDEO: 1 Persen pun Hibah Gubernur Jatim Tak Disentuh KPK, Kebal Hukumkah Khofifah?
"Jadi dua hal itu yang mendasari kenapa (17 kepala OPD belum terisi), bukan Ibu yang teledor, bukan ya, karena kami yang di BKD ini menimbang-nimbang," kata mantan Kepala Biro Organisasi Setdaprov tersebut.
"Sebetulnya sudah saya jelaskan di hearing Komisi A, tapi kok masih muncul lagi Pak Dedi tadi. Ya enggak apa-apa, karena beliau kan mitra kita, mitranya BKD. Biar enggak siapang siur alasannya apa, kok mundar-mundur," katanya.Seperti diberitakan, 17 OPD mengalami kekosongan kepala dan diisi Pelaksana Tugas (Plt) karena beberapa hal. Mulai dari pensiun, mundur untuk Pilkada 2020, hingga meninggal dunia. Di antaranya Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Diah Susilowati (pensiun, Maret 2020), Kepala Bappeda Jatim, Rudy Ermawan Yulianto (meninggal, Juli 2020), serta Kepala Dinas ESDM, Setiajit (mundur, maju Pilkada Tuban 2020).
» Baca Berita Terkait Pemprov Jatim
Editor : Redaksi