Khofifah (kiri) kunjungi Dinas Kominfo Jatim, Jumat (15/2/2019). | Foto: Barometerjatim.com/abdillah hr
SURABAYA, Barometerjatim.com Mempercepat program Jatim "Cettar"(Cepat, efektif, tanggap, transparan dan responsif) -- perasan dari program Nawa Bhakti Satya -- Khofifah Indar Parawansa langsung merapatkan barisan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Jatim di hari pertama kerja sebagai gubernur.
Baca juga: Formasi Baru Direksi-Komisaris Bank Jatim, Ada Eks Pimpinan KPK!
"Cettar itu menjadi bagian ruh dari layanan OPD di Pemprov," tegas gubernur perempuan pertama di Jatim tersebut usai mengunjungi Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Jumat (15/2/2019).
Dinas Kominfo menjadi OPD pertama yang dikunjungi Khofifah, lantaran dinas yang dipimpin Ardo Sahak itu memiliki ruang komando dalam memberikan respon cepat.
"(Kemarin) saya tanya sama Pak Sekda (Heru Tjahjono), yang punya command room selama ini untuk memberikan quick response itu OPD yang mana? Beliau bilang Dinas Kominfo. Oke, kalau gitu besok kesempatan pertama saya ingin berkunjung ke Dinas Kominfo," ungkap Khofifah.
Langkah cepat ini, menurut Khofifah, sekaligus menjadi bagian penting bagi masyarakat untuk melakukan 'audit' Cettar di seluruh OPD Pemprov. Misalnya, Dinas A sudah merespons, tapi kurang efektif. Kurangnya di bagian mana, itu yang akan dibenahi.
"Oh dia (dinas tertentu) mah merespons tapi kurang efektif. Dia merespons, dia tanggap efektif, tapi kurang transparan. Jadi masyarakat, khalayak, teman-teman jurnalis itu bisa melakukan 'audit' Cettar yang ada di masing-masing OPD," tandas Khofifah.
Bagaimana dengan kanal untuk melapor? Menurut Khofifah, Dinas Kominfo tetap harus menyiapkannya selain ada kanal yang muaranya ke website LAPOR (Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat/lapor.go.id) milik Kemenpan RB.
"Kalau dari dot lapor itu kan traffic-nya jadi lama gitu. Nah, bagaimana kita juga tetap membangun kanal dengan lapor.co.id punya Kemenpan RB, tapi di sini juga ada," ujarnya.
Struktur berikutnya, kata Khofifah, yakni media monitoring. Apakah dilakukan daily (harian), weekly (mingguan) atau mounthly (bulanan) dan seterusnya. "Kalau Cettar ya daily karena harus quick response," ucapnya.
Baca juga: VIDEO: 1 Persen pun Hibah Gubernur Jatim Tak Disentuh KPK, Kebal Hukumkah Khofifah?
Termasuk di dalamnya, lanjut Khofifah, ada harga komoditas tertentu. Dengan demikian orang akan tahu, misalnya harga bawang merah. Dari situ petani juga tahu bahwa harganya sekian, tapi mengapa dibeli dengan harga sekian.
"Maka masuklah di link Cettar itu. Nah di situ mungkin kita bisa mendeteksi: Oh iya ternyata yang beli itu tengkulak, misalnya," katanya.
Gudang dan Pusat Data
Kanal berikutnya, papar Khofifah, yakni adanya warehouse, ada resi gudang untuk melihat berapa titik Pemprov memilikinya. Bawang merah bisa ditaruh di resi gudang agar petani tetap dapat menikmati harga normal atau komersial jika suatu saat ada kenaikan.
Baca juga: Bank Jatim Catat Laba Bersih Rp 1,281 Triliun, Tertinggi di Antara BPD se-Indonesia!
"Kebetulan saya dulu termasuk yang ikut membahas UU Warehouse Receipt, UU Resi Gudang. Jadi, resi gudang akan masuk pada kanal perlindungan harga produk-produk petani. Kalau di sini ada kopi, kakao, bawang, banyaklah di Jatim ini produk-produk sektor agro," jelasnya.
Perlindungan terhadap komoditas-komoditas andalan dan ungulan ini, tegas perempuan yang juga ketua umum PP Muslimat NU itu, harus terus dibenahi dan diperbaiki.
Berikutnya, kata Khofifah, yakni pusat data (data center). "Pengintegrasian data itu menjadi penting supaya transparansi, akuntabilitas, dan maksimalisasi layanan bisa kita lakukan dengan tingkat presisi yang relatif akan lebih signifikan," pungkasnya.
ยป Baca Berita Terkait Khofifah, Pemprov Jatim
Editor : Redaksi