Demokrat Disebut Tolak Ciptaker, Wasekjen: Kita Mendukung kok

barometerjatim.com

OMNIBUS LAW: Renanda Bachtar (kanan), Demokrat tak menolak Omnibus Law tapi minta ditunda. | Foto: Barometerjatim.com/ANDRIAN

SURABAYA, Barometerjatim.com Selain PKS, Partai Demokrat disebut paling lantang menolak pengesahan UU Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker). Bahkan memilih walk out dari rapat DPR RI pada 5 Otober 2020 lalu.

Baca juga: VIDEO: Bahlil Rayu Emil Dardak: Kalau Sudah Tak Nyaman di Demokrat, Golkar Siap!

Namun, hal ini dibantah oleh Wakil Sekjen Partai Demokrat, Renanda Bachtar. Kita mendukung kok! tegasnya saat menghadiri Deklarasi dan Pelantikan DPD Bintang Muda Indonesia (BMI) Jatim di Surabaya, Sabtu-Minggu (31/10/2020-1/11/2020).

Renanda menyebut, aksi walk out pihaknya saat rapat pengesahan UU Omnibus Law, bukan penolakan. Kita ingin ini ditunda dulu, tapi tidak diberi kesempatan ya terpaksa kami memilih walk out, dalihnya.

Jadi bukan menolak? Menunda! Kita butuh waktu lagi. Banyak sekali pasal tumpang tindih, ungkapnya.

Keinginan Demokrat agar UU Omnibus Law ditunda, menurut Renanda, pertama karena urgensinya kurang. Karena kita berfokus pada masalah penangan pandemi, kok ini bisa dibuka (pembahasannya hingga disahan), keluhnya.

Baca juga: Herman Khaeron Sekjen Demokrat, Agung Mulyono Apresiasi AHY: Sosok yang Tepat!

Kedua, jelas Renanda, Demokrat juga melihat aspirasi belum semuanya bisa diterima. Belum diakomodasi! Terbukti banyaknya penolakan dari pihak masyarakat, LSM, kemudian ormas-ormas besar, gitu ya.

Sehingga kita melihat bahwa, ya ini memang belum siap. Kenapa sih tidak menunggu beberapa bulan gitu, kita duduk lagi tampung aspirasinya, keberatan-keberatan apa, imbuhnya.

Jika semuanya sudah diakomodir, tandasnya, DPR bisa mensahkan UU tersebut. Jadi kita bukan menolak semua RUU, kita mendukung kok, tegasnya.

Ketiga, soal kekhawatiran bahwa masyarakat menuntut keadilan dengan demonstrasi.

Baca juga: AHY Raih Gelar Doktor Predikat Cumlaude, Agung Mulyono: Kader Demokrat Bangga!

Inilah yang kita khawatirkan kalau tidak semua kita akomodasi dan prosesnya diloncati. (penolakan) ini yang ingin kita cegah sebenarnya, tuntasnya.

ยป Baca Berita Terkait Omnibus Law

Editor : Redaksi

Sudut Pandang
Berita Populer
Berita Terbaru