SEMANGAT BARU: Nur Achmad Syaifuddin, akhiri polemik eksekutif-legislatif di Sidoarjo. | Foto: Barometerjatim.com/ROY HS
BUPATI Saiful Ilah terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK. Wakil Bupati Nur Achmad Syaifuddin segera naik peran menjadi orang nomor satu di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo.
Baca juga: VIDEO: 1 Persen pun Hibah Gubernur Jatim Tak Disentuh KPK, Kebal Hukumkah Khofifah?
Di sisa periode yang tinggal setahun, tugas pria yang akrab disapa Cak Nur itu tidaklah ringan. Selain memastikan roda pemerintahan berjalan lancar dan pelayanan publik tak terganggu, juga harus mengakhiri polemik antara eksekutif dengan legislatif.
Sudah menjadi rahasia publik Kota Delta -- julukan Sidoarjo, selama kepemimpinan Saiful Ilah hubungan antara Pemkab dan DPRD Sidoarjo berjalan kurang harmonis, bahkan tak henti-hentinya dipertontonkan lewat media massa.
"Itu harus diakhiri! Enggak bagus, menguras energi yang seharusnya untuk menyelesaikan program. Saya akan berusaha menyelesaikan polemik itu," kata Cak Nur juga wakil ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Sidoarjo.Ditemui Barometerjatim.com usai menghadiri Rakor dan Sinergi Penyelenggaraan Pemerintah di Jatim Tahun 2020 di Convention Hall Grand City Surabaya, Kamis (9/1/2020), Cak Nur membeber kesiapannya 'menahkodai' Sidoarjo pasca OTT Saiful Ilah. Berikut wawancaranya:
Di mata Cak Nur, bagaimana sebenarnya sosok Bupati Saiful Ilah? Pertama, tentu kami prihatin dengan kejadian itu, sangat prihatin, seharusnya hal-hal seperti itu tidak sampai terjadi. Tapi sudah takdir, ya sudah. Kita prihatin dan mudah-mudahan menjadi hikmah bagi semuanya.
Pak Bupati ini kan sudah 20 tahun memimpin, dua kali wakil bupati dan dua kali bupati. Artinya Pak Bupati ini bukan hanya sebagai pimpinan saja, sudah seperti bapak kita sendiri.
Tapi apabila sudah berurusan dengan hukum, maka kita sulit untuk ikut serta mengurusi masalah hukum itu. Jadi kami hanya berdoa: Mudah-mudahan Pak Bupati senantiasa diberi kekuatan untuk menerima ujian ini.
Baik. Lantas bagaimana kesiapan anda untuk memimpin Sidoarjo di sisa periode yang tinggal setahun lagi? Setelah ada pengumuman enam pejabat Sidoarjo menjadi tersangka, maka secara regulasi nanti ada Plt kan gitu. Apabila keputusan Plt sudah turun, saya akan berusaha segera melaksankan seluruh program yang ada.
Kemarin saja sudah saya buat rapat pagi hari sebelum paripurna dengan seluruh OPD, seluruh camat, asisten, staf ahli, semua kita kumpulkan. Kita satukan persepsi, kita satukan semangat.
Dalam situasi dan kondisi apapun, pemerintahan harus berjalan dengan baik, pelayanan publik tak boleh terganggu. Itu sudah menjadi tekad kami. Karena itu semua tetap bisa berjalan dengan baik.
Lalu ada paripurna, saya yang menghadiri juga sudah bisa berjalan. Setelah itu ada pula antisipasi cuaca ekstrem, kita bersama-sama Forkopimda dan seluruhnya.Jadi kita harus satukan tekad, satukan persepsi. Jangan sampai kinerja kita justru lembek dengan kejadian ini. Harus kita buktikan, sehingga kepercayaan masyarakat nantinya tidak akan goyah.
Baca juga: VIDEO: Dicecar soal Kasus Hibah dan Penggeledahan KPK, Khofifah Memanas!
Semua regulasi sudah jelas, sebentar lagi mungkin DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran)-nya sudah turun. Program-program sudah jelas skedulnya, lalu siapa yang melakukan juga sudah ada dan itu semua berjalan dengan baik.
Jadi bisa dipastikan roda pemerintahan tidak terpengaruh dengan adanya OTT ya.. Tidak, tidak! Secara regulasi semua sudah ada jawabannya, enggak ada masalah. Insyaallah tidak ada kekosongan dalam kepemimpinan.
TETAP JALAN: Nur Achmad Syaifuddin, pastikan layanan publik berjalan lancar. | Foto: Barometerjatim.com/ROY HS TETAP JALAN: Nur Achmad Syaifuddin, pastikan layanan publik berjalan lancar. | Foto: Barometerjatim.com/ROY HS
Bagaimana cara anda mengembalikan kepercayaan publik pasca OTT? Pertama, sinergitas. Di Forkopimda kita harus merapatkan barisan. Kedua, hubungan eksekutif-legislatif harus kita rapatkan barisan. Jangan ada beda pendapat, sehingga polemik itu tidak ada habisnya.
Polemik justru akan membuat masyarakat kesal, sehingga energi kita kadang-kadang habis bukan untuk melaksanakan program, tapi bergelut dengan kemauan dan aspirasi masing-masing.
Saya akan berusaha mudah-mudahan hubungan itu akan lebih baik. Semua mengacu pada kedudukan dan fungsi masing-masing. Ketika sudah diatur dengan regulasi yang ada, eksekutif apa wilayah wewenangnya, legislatif apa wilayah wewenanganya, sudah tahu itu seharusnya.Jadi enggak, istilahnya perdebatan, lalu stagnan atau kebuntuhan. Enggak boleh, enggak ada, karena keduanya sudah ada wilayah masing-masing. Kita tinggal putuskan.
Baca juga: Gagal Bakar Ban, Demo Desak KPK Bongkar Hibah Gubernur Jatim Nyaris Ricuh!
Itu yang akan kami berusaha, mudah-mudahan dengan kondusifitas yang ada, masyarakat justru akan meningkatkan kepercayaannya.
Anda kelihatannya begitu fokus soal polemik eksekutif-legislatif? Selama ini, mohon maaf, yang ditampilkan di media senantiasa polemik antara eksekuif dan legislatif. Itu menurut saya harus diakhiri. Kecuali kalau polemik yang konstruktif, produktif. Tapi kalau enggak, enggak ada akhirnya, enggak bagus.
Sekali lagi, ini akan berusaha saya selesaikan. Kita akan atur sedemikan rupa, kita atur bersama, kita bicara sederajat, insyaallah nanti ada titik temu yang baik.
Bagaimana dengan pelayanan publik? Kita yakinkan bahwa pelayanan di semua bidang harus berjalan dengan baik. APBD kita kan sudah, jadi tinggal evaluasi gubernur dan menunggu DPA. Kalau sudah DPA, semua harus berjalan dengan baik.
Saya juga berharap tender-tender harus berjalan dengan cepat. Jangan dilaksanakan pada akhir tahun yang malah bisa terbengkalai. Kalau bekerja dengan tergesa-gesa kualitasnya juga tidak baik.
ยป Baca Berita Terkait Pemkab Sidoarjo
Editor : Redaksi