Komisi E Kritik Kegiatan Pramuka Jatim Tak Ngefek ke Pemuda, Padahal Setahun Telan Rp 7,4 M!
SURABAYA | Barometer Jatim – Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim, Jairi Irawan mengkritik Kwartir Daerah (Kwarda) Gerakan Pramuka Jatim yang diketuai HM Arum Sabil agar tidak terjebak dengan rutinitas yang ada, sehingga kegiatannya hanya itu-itu saja.
“Pramuka jangan terjebak pada rutinitas yang ada. Tapi bisa kerja sama, bisa kolaborasi dengan yang lain, dengan Dispora (Dinas Kepemudaan dan Olahraga) juga,” katanya usai hearing dengan OPD Pemprov Jatim yang menjadi mitra kerjanya di Gedung DPRD Jatim, Jalan Indrapura, Surabaya, Kamis (22/5/2025) malam.
“Membuat kegiatan yang lain dari yang lain lah. Masak dari dulu kegiatannya hanya hal-hal tertentu saja yang tidak dirasakan efeknya untuk pemuda-pemuda saat ini, untuk anak-anak saat ini,” tandasnya.
Kegiatan Pramuka Jatim menjadi sorotan tajam Komisi E, lantaran anggaran yang dihabiskan dalam satu tahun tidak sedikit.
Merujuk Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Jatim TA 2024 Kwarda Gerakan Pramuka Jatim, anggaran yang dihabiskan sebesar Rp 7,4 miliar (7.487.469.457) dari total alokasi Rp 7,5 miliar atau ada pengembalian Rp 12,5 juta (12.530.543).
TELAN RP 7,4 MILIAR: Alokasi dan realisasi anggaran Pramuka Jatim selama 2024. | Sumber: Hearing Komisi E
Sedangkan rincian realisasi anggaran, terbesar untuk kegiatan yakni Rp 5,1 miliar (5.150.773.042/55,3%). Lalu operasional mencapai Rp 3 miliar (40%), dan sisanya untuk personel Rp 258.387.000 (3,44%).
Jadi selama ini tidak ada kegiatan Pramuka Jatim, yang dipandang Komisi E memberi efek ke pemuda maupun anak-anak saat ini?
“Ya kita tadi sempat memberi masukan. Kalau memang Jatim ini tidak mau mengkloning lah istilahnya kegiatan KDM (Kang Dedi Mulyadi, Gubernur Jawa Barat) di barak, setidaknya kita punya Pramuka yang memang itu bisa dikonsentrasikan untuk menggarap anak-anak 'istimewa' (anak nakal),” papar Jairi.
Kalau di Jabar anak nakal dibawa ke Barak, tandas legislator asal Partai Golkar tersebut, setidaknya di Jatim perlu dianalisis, perlu ngobrol, apa yang diperlukan, dan kira-kira bisa tidak anak nakal dididik di Pramuka.
OPERASIONAL RP 3 MILIAR: Rincian realisasi anggaran Pramuka Jatim selama 2024. | Sumber: Hearing Komisi E
“Bisa kolaborasi dengan pesantren, biar nanti di pesantren kolaborasinya dengan TNI atau apa yang itu kegiatannya tidak kloning tapi inovasi yang memang hasilnya nanti sama,” ucap Jairi.
“Hal itu untuk menekan bagaimana anak-anak ini punya kebiasaan lebih baik lagi, disiplin, sama orang tua juga semakin baik, ada sopan santun, nilai karakternya ada di sana,” sambungnya.
Komisi E konsen dengan penanganan anak nakal, kata Jairi, karena fenomena ini terjadi di semua daerah dan sedang menjadi pembicaraan hangat di masyarakat.
“Ya kita konsennya ke sana. Kalau Bu Gubernur (Khofifah Indar Parawansa) tidak mau menyebut anak nakal, ya kita sebut anak istimewa yang lain dari yang lain dan itu perlu penanganan juga yang lain, yang istimewa juga,” ujarnya.{*}
| Baca berita DPRD Jatim. Baca tulisan terukur Rofiq Kurdi | Barometer Jatim - Terukur Bicara Jawa Timur
