KEGIATAN RESES: Agatha Retnosari ST melakukan reses dalam bentuk pemeriksaan dan konsultasi kesehatan gratis di Kampung Jogoloyo, Kelurahan Gunungsari, Kecamatan Dukuh Pakis, Surabaya, Kamis (6/4). | Foto: Dok Reses/AGATHA
SURABAYA, Barometerjatim.com Anggota DPRD Jawa Timur dari Fraksi PDI Perjuangan, Agatha Retnosari ST memanfaatkan reses pertama di 2017 ini dengan melakukan promotif kesehatan kepada masyarakat, terutama mereka yang berpenghasilan rendah.
"Sambil menyelam minum air, menampung aspirasi sekaligus memberikan penyadaran kepada masyarakat tentang pentingnya kesehatan dan BPJS," kata Agatha yang berangkat menjadi anggota legislatif dari daerah pemilihan (Dapil) Jatim I (Surabaya-Sidoarjo), Jumat (7/4).
Kebetulan, hari ini bertepatan dengan Hari Kesehatan se-Dunia. Kegiatan reses digelar dalam bentuk pemeriksaan dan konsultasi kesehatan gratis di Kampung Jogoloyo, Kelurahan Gunungsari, Kecamatan Dukuh Pakis, Surabaya, Kamis (6/4) pukul 13.00 WIB.
Sambutan warga pun cukup hangat. Lebih dari 100 orang menghadiri kegiatan yang diselenggarakan atas kerjasama dengan BPJS Wacth Kota Surabaya, LSM yang memiliki concern di bidang kesehatan masyarakat, Forum Bidan PTT Jatim serta Forum Perawat Ponkesdes Jatim.
Kegiatan diawali dengan dialog antara warga dan Agatha, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan gratis. Sementara beberapa aspirasi warga yang diungkapkan berkaitan dengan pengurusan BPJS PBI dan pembuatan SIM C kolektif untuk orang muda.
Baca: Ekonomi Masih Lesu, PDIP Tolak Pemekaran 10 Wilayah
Selain di Kampung Jogoloyo, kegiatan serupa di masa reses kali ini juga akan dilakukan di dua lokasi lainnya di Surabaya dan Sidoarjo. "Kegiatan ini merupakan wujud kepedulian DPRD Jatim terhadap isu-isu kesehatan yang ada di provinsi ini," ucapnya.
Menurut Agatha, Hari Kesehatan se-Dunia dapat menjadi momen perbaikan di bidang kesehatan di Jatim, khususnya perbaikan nasib para pegawai tidak tetap (PTT).
"Baik itu dokter PTT, bidan PTT, perawat PTT dan lainnya agar segera diangkat menjadi PNS. Dalam hal kesehatan mereka adalah ujung tombak, khususnya di ranah promotif dan preventif," papar anggota Komisi E DPRD Jatim tersebut.
Perubahan itu, lanjutnya, diupayakan dengan revisi terhadap Undang-Undang (UU) No 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).
"DPRD Jatim telah berupaya untuk mengawal perubahan UU ini, serta mendorong kepada seluruh kepala daerah di Jatim untuk memberikan dukungan politis," tuntasnya.
Editor : Redaksi