Disebut Bupati Blitar Sepakat Tukar Rumah Dinas, Wabup Rahmat Murka: Tidak Ada! Kesepakatan Model Apa Itu?
BLITAR | Barometer Jatim – Polemik terkait Bupati Blitar, Rini Syarifah yang menyewakan rumah pribadinya di Jalan Rinjani Nomor 1 Kota Blitar untuk rumah dinas (rumdin) Wabup Blitar, Rahmat Santoso kembali memanas.
Rahmat bahkan bereaksi keras setelah disebut Rini tak pernah menempati rumdin tersebut, lantaran sudah ada kesepakatan untuk bertukar rumdin.
“Tidak ada kesepakatan itu, kesepakatan model apa itu? Rumah dinasnya siapa yang ditukar?" murkanya saat dikonfirmasi, Kamis (19/10/2023).
Dijelaskan Rahmat, saat itu dirinya hanya meminta izin untuk tinggal di Pendopo Hadi Ronggo Negoro (HRN) yang diperuntukan untuk kepala daerah. Sedangkan Rini tetap tinggal di rumah pribadinya yang tidak jauh dari Pendopo RHN.
"Sekali lagi tidak ada kesepakatan. Kalau misal ada kesepakatan, kenapa ada uang sewanya tidak diberitahu. Saya tinggal di pendopo untuk menghemat anggaran daerah, kok malah tetap ada anggaran sewa rumah wakil bupati," tandasnya.
| Baca juga:
- Bupati Blitar Sewakan Rumahnya untuk Rumdin Wabup, Legislator Gerindra: Lucu dan Aneh, Langgar Sumpah Jabatan!
- Parah! Sudah Kantongi Harta Rp 9,2 M, Bupati Blitar Masih juga Sewakan Rumahnya Rp 490 Juta untuk Rumdin Wabup
Diduga Sewakan Rumah Pribadi untuk Rumdin Wabup Seharga Rp 490 Juta, Bupati Blitar Terancam Jerat Hukum!
Selama menjabat Wabup Blitar, Rahmat menegaskan tidak pernah membuat kesepakatan atau perjanjian dengan siapa pun. "Saya hanya pernah membuat kesepakatan dengan Gus Adib dan Pak Iwan yang sekarang jadi Kepala Dinas Perkim," ucapnya.
Sebelumnya, usai menghadiri rapat paripurna DPRD Kabupaten Blitar, Rabu (18/10/2023), Rini mengatakan kepada sejumlah media jika ada kesepakatan dengan Rahmat terkait tukar rumdin.
"Itu setahun yang lalu. Sudah ada kesepakatan dengan Pak Wabup, kita duduk berdua. Silakan Pak Wabup pakai rumah yang di pendopo, kebetulan rumah saya kan yang dekat dengan pendopo," ujarnya.
Polemik rumdin Wabup Blitar ini muncul setelah diketahui menghabiskan anggaran APBD sebesar Rp 490 juta selama 20 bulan. Lebih mengejutkan lagi, rumdin tersebut disewa dari rumah pribadi Rini dan ternyata masih ditempati bupati yang diusung Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut.
Sindir Tajam TP2ID
Di sisi lain terkait TP2ID (Tim Percepatan dan Pembangunan Inovasi Daerah), yakni lembaga pembantu bupati yang didesak legilastif untuk dibubarkan, Rini menegaskan tetap akan mempertahankan.
"TP2ID masih kita butuhkan keberadaanya, karena masukan dan saran itu sangat penting. Kita butuh tim percepatan," katanya.
Selama ini, keberadaan TP2ID banyak disorot lantaran terlalu mengintervensi kepala dinas dan menghabiskan anggaran. Terlebih anggota TP2ID salah satunya adalah kakak dari Rini.
| Baca juga:
- Wabup Blitar Bantah Bupati Rini soal Pembagian Tugas Jawab Pertanyaan Wartawan: Mana Ada Komitmen seperti Itu!
- Proyek Rp 27 M Gedung ICU RSUD Ngudi Waluyo Makin Amburadul! Tuh kan Ucapan Wabup Blitar Terbukti Lagi
- Aroma Tak Beres Proyek Gedung ICU RSUD Ngudi Waluyo Blitar, DPRD Murka: Dokumen Kontrak Tak Diberikan Berarti Perang!
Rahmat juga pernah kecewa dengan keberadaan TP2ID yang mencopot ajudan istrinya tanpa meminta pertimbangan. TP2ID disebut-sebut menjadi biang kerok di balik munculnya SK pergantian Riana, ajudan istri Wabup. Saat itu, Rahmat Santoso sempat mengancam mundur jika Riana tidak dikembalikan sebagai ajudan istrinya.
"Sampai sekarang saya tidak mengerti apa yang dimaksud oleh Kepala TP2ID Sigit (Sigit Purnomo Hadi) yang mengatakan kepada orang di BPK Jatim, jika Wabup Blitar hanya gimmick,” kata Rahmat.
“Kalau gimmick, kenapa Riana dicopot terus kembalikan lagi. Saya tidak tahu artinya gimmick yang dimaksud Sigit, sampai saya cari di toko buku ternama hingga pasar loak," sindirnya pedas.{*}
| Baca berita Blitar. Baca tulisan terukur Tommy Utomo | Barometer Jatim - Terukur Bicara Jawa Timur
