Wabup Blitar Bantah Bupati Rini soal Pembagian Tugas Jawab Pertanyaan Wartawan: Mana Ada Komitmen seperti Itu!
BLITAR, Barometer Jatim – Wakil Bupati Blitar, Rahmat Santoso angkat bicara soal namanya yang diseret-seret Bupati Blitar, Rini Syarifah dalam acara ngopi bareng dengan sejumlah wartawan, Selasa (12/9/2023). Ngopi bareng tersebut sebagai respons Rini kepada wartawan yang mendemonya terkait keterbukaann informasi, 22 Agustus 2023.
Saat ngopi bareng, Rini menyebut dirinya tak banyak bicara dengan awak media, karena sudah ada pembagian tugas dengan Rahmat yang khusus menemui aksi demo dan menjawab wawancara wartawan.
Rahmat pun membantah keras pernyataan Rini, “Mana ada komitmen seperti itu, saya tidak ada komitmen apa-apa dengan Bupati Blitar,” tegasnya saat dihubungi, Rabu (13/9/2023).
Rahmat menjelaskan, selama ini dirinya bekerja sesuai dengan tupoksi sebagai Wabup, yakni pengawasan dan penindakan. Jika ada aksi demo, dia berusaha menemui untuk mengetahui akar persoalannya. Sebab, sebagai orang yang lama bekerja sebagai advokat, dia terbiasa mendengarkan cerita dari sumbernya langsung.
| Baca juga:
- IJTI-PWI Sentil Bupati Blitar: Wartawan Cuma Perlu Wawancara, Bukan Ngopi Bareng!
- Proyek Rp 27 M Gedung ICU RSUD Ngudi Waluyo Makin Amburadul! Tuh kan Ucapan Wabup Blitar Terbukti Lagi
- Sebut Mundurnya Wabup Rahmat Santoso Tak Ngaruh, Bupati Blitar Tuai Kritik Tajam: Cukup Pisan Ae Mak!
"Setelah mendengarkan cerita dari sumbernya (pendemo), baru kita carikan solusi. Kalau saya tidak tahu, saya akan telepon dulu kepala dinas untuk meminta masukan guna menyelesaikan persoalan,” jelas Ketua Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI) itu.
Pun terkait klaim Rini soal pembagian tugas wakil bupati menjawab pertanyaan wartawan, Rahmat membantah. Namun dia memahami profesi wartawan yang memerlukan narasumber sebagai bahan berita dan posisinya sebagai pejabat publik harus terbuka.
"Tidak ada pembagian tugas seperti itu, masak ada Wabup bagian jawab pertanyaan wartawan. Cuma saya sadar dengan tugas pokok dan fungsi sebagai Wabup. Sebagai pejabat publik harus terbuka, teman-teman wartawan yang wawancara telepon maupun secara langsung, sebisa mungkin saya jawab,” paparnya.
Tak Perlu Ngopi Bareng
Di sisi lain, Sekretaris Ikatan Jurnalis Televisi Idonesia (IJTI) Korda Blitar Raya, Winanto turut menyentil Bupati Rini yang merespons demo wartawann dengan ajakan ngopi bareng.
"Ngopi bareng bersama Bupati Blitar bukan menjadi target wartawan yang melakukan aksi demo beberapa waktu yang lalu. Tujuan aksi jelas, yakni menyerahkan pernyataan sikap tertulis dari wartawan ke Bupati Blitar," ujarnya.
Winanto kemudian mereview empat poin pernyataan sikap wartawab dalam demo tersebut, di antaranya menuntut bupati yang akrab disapa Mak Rini itu bersikap transparan dalam pengambilan kebijakan publik dengan tidak menutup diri dari kerja jurnalistik.
Selain itu, meminta Rini tidak melakukan pembiaran atas terjadinya pengekangan kebebasan pers di Kabupaten Blitar. Pernyataan sikap tersebut diterima Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik dan Plt Kesbangpol Kabupaten Blitar.
| Baca juga:
- 33 Bulan Jadi Wabup Blitar: Harta Kekayaan Rahmat Santoso Malah Susut Rp 2,3 M, Utang Naik Jadi Rp 4,5 M!
- KPK Sasar Lamongan! 3 Jam Geledah Kantor Dinas PRKP dan Cipta Karya Terkait Dugaan Korupsi Proyek Gedung Rp 151 M
- Kebakaran di Bromo, Alumnus Teknik Lingkungan ITS: Tersangka Jangan Berhenti di Wedding Organizer!
Senada, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Blitar Raya, Irfan Ansori menyatakan, undangan ngopi bareng Bupati Blitar tidaklah tepat. Dia khawatir acara tersebut akan dimaknai berbeda.
"Kalau Bupati Blitar sudah mau diwawancarai oleh wartawan dan tidak dihalangi lagi, itu sudah cukup. Tidak perlu ada acara ngopi bareng atau sejenisnya," tegasnya.
Sedangkan soal pernnyataan Rini yang menyebut urusan wawanncara dengan wartawan dan menemui aksi demo yang diserahkan ke Wabup, menurut Winanto Bupati Blitar seolah lupa kalau yang menduduki posisi sebagai pejabat publik yakni kepala daerah.
"Sebagai penanggung jawab anggaran pemerintah daerah, berkewajiban menjelaskan kebijakan-kebijakan yang diambil sebagai implementasinya," ujarnya.{*}
| Baca berita Pemkab Blitar. Baca tulisan terukur Tommy Utomo | Barometer Jatim - Terukur Bicara Jawa Timur
