Lagi-lagi Pengurus Mundur: Blakblakan Ungkap Ada yang Tak Beres soal Pengelolaan Keuangan di Demokrat Jatim!

| -
Lagi-lagi Pengurus Mundur: Blakblakan Ungkap Ada yang Tak Beres soal Pengelolaan Keuangan di Demokrat Jatim!
MUNDUR: Surat pengunduran diri Jalaluddin Alham dari Partai Demokrat dan pencalegan. | Foto: Barometerjatim.com/IST

SURABAYA, Barometer Jatim – Di tengah partai lain sibuk menuntaskan berkas perbaikan Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) untuk Pileg 2024, DPD Partai Demokrat Jatim yang dinakhodai Emil Elestianto Dardak justru kembali disambar turbulensi pengunduran diri pengurus.

Setelah anak Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Ali Mannagalli hengkang dari posisi wakil ketua pada 18 Maret 2023, disusul Sugiharto alias Totok mundur dari wakil bandahara pada 24 Maret 2023, kemudian Teguh Ermawan alias Wawan Leak mundur dari Wakil Ketua Badan Pembina, Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) pada 29 April 2023, kini giliran Jalaluddin Alham mundur dari Wakil Bendahara III sekaligus anggota partai.

Pengunduran diri Jalal tertuang dalam surat bermaterai tertanggal 8 Juli 2023 yang ditujukan kepada Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dengan tembusan Ketua DPD Partai Demokrat Jatim dan KPU Jatim.

Dalam suratnya, Jalal menyatakan mengundurkan diri baik sebagai anggota maupun pengurus harian DPD Partai Demokrat Jatim. Dia juga mengucapkan banyak terima kasih karena sudah menjadi bagian dari Demokrat sejak 2022 hingga 2023. 

| Baca juga:

Selain surat pengunduran diri baik sebagai anggota maupun pengurus harian Demokrat Jatim, Jalal juga membuat surat pengunduran diri sebagai Bacaleg yang ditujukan kepada Ketua DPD Partai Demokrat Jatim dengan tembusan DPP Partai Demokrat dan KPU Jatim.

Dalam surat kedua ini, Jalal menyatakan mengundurkan diri sebagai Bacaleg Partai Demokrat DPRD Jatim Daerah Pemilihan (Dapil) II (Kabupaten Sidoarjo).

Dikonfirmasi Barometer Jatim soal kedua surat tersebut, Jalal membenarkan. “Iya betul, saya mundur,” katanya, Minggu (9/7/2023) malam. “Jadi saya itu mundur tidak hanya sebagai Bacaleg Demokrat, tapi mundur selaku anggota Partai Demokrat,” tandasnya.

Kenapa surat pengunduran diri dari anggota ditujukan kepada ketua umum bukan Ketua DPD Partai Demokrat Jatim? “Karena saya anggota partai, di KTA (Kartu Tanda Anggota) saya itu kan tanda tangan ketua umum, maka saya harus berkirim surat kepada ketua umum, bahwa saya tidak lagi menjadi anggota Demokrat terhitung sejak 8 Juli 2023,” jelasnya.

| Baca juga:

Pengunduran diri Jalal bisa dibilang berbeda dan bobotnya lebih tinggi dari kader sebelumnya, karena Wakil Ketua DPRD Sidoarjo periode 2004-2009 itu salah satu pendiri Partai Demokrat di Jatim pada 2022-2023.

Saat itu, aku Jalal, mendirikan Partai Demokrat di empat daerah di Jatim, yakni Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Malang, Kota Malang, dan Kota Batu atas penugasan tertulis dari almarhum Suhartono Wijaya, ayah Bendahara Umum DPP Partai Demokrat Renville Antonio.

“Kenapa saya ditugaskan membentuk DPC Malang Raya, karena saya pernah lama tinggal di Malang Raya, ngekos. Saya dulu waktu masih bujangan, ngekos di Malang dan Surabaya. Nah, bapaknya Renville dan Renville itu tahu bahwa saya sering ke Malang. Saya punya kos-kosan malah, makanya saya ditugaskan ke Malang Raya dan saya siap,” terang Jalal.

“Jadi dari 38 itu (DPC Demokrat se-Jatim) saya membentuk 4. Cuma yang gagal Kota Batu, karena waktu itu kan mendirikan Demokrat susah, yang saya jadikan ketua di Batu itu calo tanah dan pendidikan orangnya minimalis jadi enggak ngerti politik. Nah itu saya gagal, diteruskan Bapaknya Mas Reville,” sambungnya.

Tak Lagi Sesuai Tupoksi

TUPOKSI TAK JELAS: Jalaluddin Alham, mundur karena tupoksi di Demokrat Jatim tak jelas. | Foto: Barometerjatim.com/IST

Mengapa 'rumah' yang didirikan sekarang justru ditinggalkan? “Ya karena sudah tidak nyaman lagi, sudah beda tupoksi (tugas pokok dan fungsi). Bendahara itu tugasnya apa, sekretaris itu tugasnya apa. Sudah tidak jelas jenis kelaminnya,” kata mantan anggota DPRD Jatim (2009-2014) itu.

Lantaran vokal menyuarakan soal tupoksi inilah, Jalal merasa menerima efeknya. “Masak sudah lama ikut mendirikan lalu ada orang baru dikasih panggung dan melangkahi, gimana rasanya. Orang itu kan hanya diberi panggung saja oleh direksi,” imbuhnya.

Jadi merasa disingkirkan atau gimana? “Ya, karena kevokalan itulah makanya disingkirkan,” ujarnya. Namun Jalal enggan menyebut siapa yang menyingkirkan. “Tahu sendirilah, pasti yang menyingkirkan itu orang-orang berkompeten.”

Yang menyingkirkan ketua atau sekretaris? “Saya enggak tahulah. Nilailah sendiri, saya tidak ngomong lho ya. Saya tidak ngomong ketua sekretaris, terserah nilai sendiri.”

Jalal juga menegaskan, dirinya tahu Demokrat ketika tidak ada uang dan tahu saat ini ketika Demokrat ada uang. “Jadi kalau ada uang, kelola uang itu sebaik-baiknya,” pintanya.

| Baca juga:

Sebab, kalau mengingat perjuangannya saat ditugaskan mendirikan Demokrat di Jatim hanya menerima selembar kertas tugas dari Suhartono tanpa dikasih uang. “Sekarang ada uang, kelolalah uang itu sebaik-baiknya. Kelolalah uang partai itu sebaik-baiknya,” ujarnya.

Berarti di Demokrat Jatim ada yang tidak beras soal pengelolaan keuangan? “Iya! Udah tahu semua, sudahlah! Tolong kelola sebaik-baiknnya uang itu, sesuai tupoksilah!” tegasnya.

Terkait pengelolaan keuangan di Demokrat Jatim, Jalal juga sempat ditugaskan menjadi tim audit internal dan disetujui Emil Dardak. Namun ketika hendak melangkah untuk melakukan audit tidak sampai terlaksana. Dia mencontohkan soal dana Pendidikan Politik (Dikpol). Saat hendak diaudit, pihak pengelola Dikpol tidak memenuhi undang rapat.

“Itu gede duitnya, Rp 1,5 miliar apa Rp 1,7 miliar untuk 15 titik kalau enggak salah, kalau enggak 15 ya 18 titik di beberapa kabupaten se-Jatim. Itu kan (yang mengelola) Sekretaris Bappilu bukan Balitbang Bappilu. Itu kan tugasnya Balitbang, kenapa dia mengelola duit itu,” bebernya.

Jadi ada patgulipat soal keuangan di Demokrat Jatim? “Saya enggak tahulah! Pokoknya harusnya sesuai tupoksilah. Harus jelas jenis kelaminnya, kalau bendahara ya bendahara, kalau Bappilu ya Bappilu, jangan rangkap jabatan. Enggak jelas jenis kelaminnya itu namanya,” terang Jalal.

BPOKK Sebut Salah Alamat

MEMBANTAH: Mugianto, bantah Jalaluddin Alham soal tupoksi tak jelas dan keuangan tak beres di Demokrat Jatim. | Foto: IST

Sementara itu dikonfrmasi terkait mundurnya Jalal, Ketua Badan Pembina, Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Mugianto menyatakan yang bersangkutan hanya mundur sebagai Bacaleg dan tidak sebagai anggota partai.

“Lho, kalau yang saya dengar itu tidak mundur dari partai, mundur dari pencalegan,” kata politikus yang akrab disapa Mas Obeng tersebut.

Saat dipertegas ada dua surat yang dibuat Jalal, Mugianto menyatakan untuk surat yang mundur dari partai dan ditujukan ke DPP pihaknya belum menerima.

“Meskipun dia itu mundur darti partai, karena dia pengurus partai di Demokrat Jatim, ya mestinya ke kita bukan ke DPP. Alurnya gitu, tapi yang jelas ya DPD belum menerima surat pengunduran diri saudara Jalaluddin,” ucapnya.

Lalu soal pengunduran dari pencalegan, dari informasi yang diterima Mugianto karena persyaratannya ada yang kurang lengkap.

“Masalah kalau enggak salah ijazahnya tidak dilegalisir, ijazah yang SMA, ndak ada legalisirnya gitu lho. Makanya dia itu, apakah ndak bisa mencari legalisir atau gimana saya ndak tahu. Yang jelas persyaratan dia itu kurang legalisir ijazah SMA-nya sederajat, makanya dia mundur dari pencalegan,” paparnya.

| Baca juga:

Berarti surat Jalal mundur dari pencalegan sudah diterima DPD? “Kalau informasinya surat pengunduran diri dari pencalegan sudah. Informasinya lho nya, saya secara fisik juga belum dapat, kan yang menangani Bappilu ya, kan saya OKK,” ujarnya.

Kalau surat Jalal terkait mundur dari partai yang ditujukan ke DPP? “Ya salah alamat. Masih anggota, karena dia pengurus, dia wakil bendahara,” kata Mugianto.

“Jadi yang jelas saya belum yakin dia mundur dari Partai Demokrat, karena masih aktif di Demokrat, wong dia juga termasuk pendiri. Saya yakin dia tidak sampai sejauh itulah untuk mundur dari Demokrat, insyaallah masih cinta pada Demokrat,” sambungnya.

Sedangkan soal pernyataan Jalal yang menyebut ada yang tak beres terkait tupoksi dan pengelolaa keuangan di Demokrat Jatim, Mugianto membantah. Menurutnya itu hanya pernyataan sepihak. “Belum tentu itu. Itu kan sepihak saja, ndak ada (problem pengelolaan keuangan di Demokrat Jatim),” ucapnya.{*}

| Baca berita Demokrat Jatim. Baca tulisan terukur Rofiq Kurdi | Barometer Jatim - Terukur Bicara Jawa Timur