Serapan APBD Rendah, Ring 1 Jangan Nyerimpeti Khofifah!

JANGAN NYERIMPETI: Anwar Sadad, ring 1 Gubernur Khofifah jangan malah nyerimpeti. | Foto: Barometerjatim.com/Roy HS
JANGAN NYERIMPETI: Anwar Sadad, ring 1 Gubernur Khofifah jangan malah nyerimpeti. | Foto: Barometerjatim.com/Roy HS

SURABAYA, Barometerjatim.com – Di tengah sorotan rendahnya serapan APBD di tiap-tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa justru ‘diserimpeti’ ring 1-nya dengan tema soal Pilkada.

Terbaru, orang dekat Khofifah, Trisnadi Marjan menyebut gubernur perempuan pertama di Jatim itu tidak berpihak, tidak akan mendukung kandidat manapun dalam ajang Pilkada serentak 2020 di Jatim.

Manuver mantan fotografer Harian Memorandum tersebut, rupanya untuk menepis sejumlah kandidat yang berupaya mendapat dukungan dari Khofifah. “Sampai saat ini Ibu Khofifah netral. Baik untuk calon wali kota maupun calon bupati,” katanya dikutip sejumlah media online.

“Tidak ada dukungan yang diberikan ibu secara khusus. Karena ibu saat ini sudah sebagai gubernur, bukan milik satu golongan melainkan milik seluruh masyarakat Jatim,” sambungnya.

Terkait manuver orang dekat Khofifah tersebut, Wakil Ketua DPRD Jatim, Anwar Sadad menuturkan, semua elemen tahu bahwa selalu ada think tank di balik seorang kepala eksekutif.

Namun think tank, ring 1, atau pihak-pihak yang diminta untuk membantu gubernur, mestinya juga bekerja efektif untuk menjaga fokus gubernur agar menjalankan amanat rakyat Jatim dalam percepatan realisasi anggaran.

“Tidak kemudian disibukkan dengan berbagai macam tema, yang sebenarnya enggak ada hubungannya dengan realisasi anggaran APBD,” kata Sadad yang juga sekretaris DPD Partai Gerindra Jatim.

Sadad mencontohkan beberapa statement yang muncul belakangan ini, terutama isu yang berkembang soal kegagalan Khofifah berdialog dengan mahasiswa di Gedung Negara Grahadi, Selasa (8/10/2019).

Belum lagi peristiwa gaduh mahasiswa di Grahadi reda, muncul isu lain kalau Khofifah tidak akan mendukung kandiat manapun di Pilkada serentak 2020 di Jatim yang dilontarkan salah satu orang dekatnya.

“Itu kan hal-hal, tema-tema, yang enggak ada hubungannya dengan harapan rakyat Jatim dalam bentuk APBD. Ini (realisasi penyerapan anggaran) perlu perhatian yang sangat serius, karena tahun anggaran tinggal dua bulan efektif, tiga bulan jalan,” tandasnya.

“Dan APBD itu jangan hanya dilihat sebagai angka-angka. APBD itu di dalamnya adalah harapan, aspirasi, keinginan, cita-cita, termasuk di dalamnya juga ada visi-misi dari seorang kepala daerah yang bisa direalisasikan,” paparnya.

Tema-tema tidak penting yang dimunculkan ring 1, menurut Sadad, paling tidak menyita waktu, pikiran, dan energi Khofifah, karena Jatim masuk daerah yang secara kemampuan fiskalnya kategori A atau tertinggi di Indonesia.

“Dengan kemampaun fiskal yang besar, tentu banyak sekali program prioritas yang harus segera terealisasi. Jangan hanya karena kehilangan fokus, lalu serapan anggaran tidak terealaisasi,” katanya.

Karena itu, lanjut Sadad, DPRD Jatim sangat berharap dan mengajak semuanya untuk kembali lagi fokus pada jalannya pemerintah daerah yang sesuai dengan konstitusi.

“Yang tak kalah penting, jangan kemudian ‘birokrasi bayangan’ itu juga nyerimpeti Bu Gubernur. Ring 1 harus lebih ditertibkan lagi,” pinta politikus yang masih keluarga Pondok Pesantren Sidogiri, Pasuruan tersebut.

Kritik Tajam DPRD Jatim

Di sisi lain, kalangan DPRD Jatim ramai-ramai melontarkan kritik soal rendahnya penyerapan anggaran APBD di setiap OPD. Pada triwulan ketiga tahun anggaran 2019, realisasi anggaran yang disebutnya rata-rata terserap masih di kisaran 52 persen.

Ketua Komisi C DPRD Jatim, Muhammad Fawait khawatir jika penyerapan rendah dapat memengaruhi laju pertumbuhan ekonomi Jatim yang biasanya di atas rata-rata nasional. Pihaknya berharap kepada gubernur dan jajarannya untuk lebih bekerja keras supaya serapan anggaran bisa dimaksimalkan.

Kritik juga disampaikan Ahmad Hadinuddin, anggota Komisi C DPRD Jatim. Bahkan pihaknya menduga, salah satu penyebabnya adalah intervensi kepentingan pihak luar sehingga OPD tak bisa bekerja maksimal.

Pun demikian dengan Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Jatim, Basuki Babussalam. “Artinya banyak koordinasi yang tidak optimal di tingkat perangkat daerah,” tandasnya.

» Baca Berita Terkait Khofifah, Anwar Sadad