MPR Digugat! Pelantikan Jokowi Dinilai Langgar UUD 1945

GUGAT UUD 1945: Dokter Zulkifli S Ekomei (kanan) didampingi Choirul Anam. | Foto: Barometerjatim.com/Roy HS
GUGAT UUD 1945: Dokter Zulkifli S Ekomei (kanan) didampingi Choirul Anam. | Foto: Barometerjatim.com/Roy HS

SURABAYA, Barometerjatim.com – Seorang dokter, Zulkifli S Ekomei menggugat MPR RI serta 17 pihak lainnya — mulai Presiden RI hingga sejumlah pimpinan Parpol — agar memberlakukan kembali UUD 1945 yang asli lewat Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Sidang perdana dijadwalkan Senin, 28 Oktober 2019.

Menurut pria yang akrab disapa Dokter Zul tersebut, salah satu hal yang sangat penting dan mendesak yang mendasari diajukannya gugatan tersebut, yakni terkait proses pemilihan presiden dan wakil presiden periode 2019-2024.

“Di pasal 6A ayat 3 itu ada ketentuan presiden dan wakil presiden bisa dilantik apabila di semua provinsi tidak boleh kalah di bawah 20 persen. Di Aceh dan Sumatera Barat tidak memenuhi syarat itu,” katanya pada wartawan di Surabaya, Senin (14/10/2019) sore.

Sebenarnya, lanjut Dokter Zul, di awal polemik sudah di-counter Pakar Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra bahwa ada keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengatakan hal itu berlaku kalau pesertanya lebih dari dua.

“Padahal kita tahu MK tidak berhak mengubah UUD, yang berhak adalah MPR. MK hanya berwenang mengadili masalah UU bertentangan apa tidak dengan UUD,” ujarnya.

Dokter Zul yang didampingi Ketua Dewan Panasihat Pengurus Besar Pergerakan Penganut Khitthah Nahdliyyah (PB PPKN), Choirul Anam (Cak Anam) bahkan mengindikasikan banyak kejadian akhir-akhir ini, sebenarnya hanya untuk mengalihkan persoalan besar terkait dengan UUD 1945.

“Karena kalau 20 Oktober ini presiden dan wakil presiden terpilih tetap dilantik, maka jelas di situ menabrak pasal 6A ayat 3 UUD 1945 (hasil amandemen),” paparnya.

Bagaimana kalau Joko Widodo-Ma’ruf Amin tetap dilantik? “Bisa saja, tapi itu artinya melanggar UUD yang mereka anut. Kalau dipaksakan, sudah UUD-nya ‘palsu’ ditabrak lagi,” kata Dokter Zul.

“Makanya kita minta kembali ke MPR dulu, kan sudah terpilih. Sidang dulu MPR, kita cooling down dulu, jangan buru-buru,” sambung mantan anggota DPRD Surabaya tersebut.

Ditanya soal dasar mengapa dia memilih melakukan gugatan, karena selama ini para purnawirawan jenderal yang menghadap MPR saja tidak dihiraukan, apalagi dirinya.

“Tapi kalau pengadilan yang mengundang penggugat dan tergugat, kan poisinya sama. Itu yang jadi dasar pemikiran saya,” katanya.

Selain itu, Dokter Zul memberanikan diri menggugat, karena selama ini yang berteriak-teriak untuk kembali ke UUD 1945 kerap dibilang makar. “Saya bukan takut dibilang makar, ini sudah lapor,” tegasnya.

Harusnya Nama Lain

Dokter Zul menambahkan, dampak yang paling dia sesalkan terkait pengesahan UUD 1945 hasil amandemen, yakni proses pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung.

“Kita lihat dampaknya, ini menggores persatuan Indonesia kan? Ada istilah cebong dan kampret, dan sampai sekarang enggak bisa disatukan. Siapa yang bisa satukan kalau tidak kembali ke UUD 1945 yang asli,” ujarnya.

Bukankah soal UUD 1945 hasil amandemen ini persoalan lama, sementara sistem ketatanegaraan harus tetap jalan?

“Harusnya itu disadari, makanya saya gugat. Kalau mau teruskan jangan pakai nama UUD 1945, pakai nama lain. Itu sebetulnya inti persoalannya, kenapa mesti pakai nama UUD 1945,” tegasnya.

Sebab, banyak salah kaprah yang terjadi. Dia mencontohkan sistemnya presidensial, tapi setiap pejabat eksekutif harus fit and proper test dengan DPR, artinya enggak jelas!

“Mereka mengatakan negara kesatuan, NKRI harga mati, tapi ada senator. Ini kan untuk negara federal, makanya harus kembali ke UUD 1945 yang asli,” tuntasnya.

» Baca Berita Terkait Jokowi