Jangan Coba-coba Main Curang dalam PPDB, Eri Cahyadi: Tak Ada Celah!

Reporter : Andriansyah - Jumat, 05 Jan 2024 23:57 WIB

SURABAYA | Barometer Jatim – Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi menegaskan komitmen Pemkot Surabaya terhadap proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di tahun ajaran 2024/2025. Eri tidak akan memberikan celah terhadap segala bentuk kecurangan selama proses PPDB.

Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi sejumlah polemik saat proses PPDB agar tidak kembali terulang. Eri pun memberikan sejumlah catatan untuk SD dan SMP negeri maupun swasta di Kota Pahlawan.

Pertama, tidak diperbolehkan SD dan SMP negeri menambah jumlah kelas, serta menerima siswa di luar jumlah peserta didik yang telah ditentukan.

| Baca juga:

“Kedua, sekolah swasta bisa membuka pendaftaran dengan kategori yang jelas. Jadi mereka (sekolah) harus memunculkan informasi sejak awal, berapa besaran SPP dan uang gedung. Jadi orang bisa mengetahui,” kata Eri, Jumat (5/1/2024).

Dengan demikian, jika ada peserta didik yang tidak diterima di sekolah negeri maka dapat memilih sekolah swasta sesuai dengan kemampuan.

“Seumpama ada yang tidak mampu atau berasal dari keluarga miskin (gamis), barulah kami gunakan Bopda (Bantuan Operasional Pendidikan Daerah) untuk kita titipkan ke sana (swasta). Jadi ada keterbukaan sejak awal soal informasi tersebut,” terangnya.

Selain memberikan sejumlah catatan untuk sekolah negeri dan swasta, Eri meminta warga untuk tidak menitipkan KK (Kartu Keluarga) lain demi mendekatkan jarak antara rumah mereka dengan sekolah yang dituju.

| Baca juga:

“Sebetulnya titipan itu tidak ada, jadi saya minta diperketat lagi syarat-syarat itu (PPDB). Saya juga minta jangan ada yang menitipkan KK,” tegasnya.

Eri berharap, sekolah dapat menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan memberikan peluang setara bagi semua anak. Seperti berinovasi dalam metode pengajaran, memperhatikan kebutuhan khusus siswa, dan meningkatkan fasilitas pendidikan. Dengan demikian, ada penyetaraan pendidikan antara sekolah negeri dan swasta.

“Baru tahun kemarin (tahun ajaran kemarin) sudah tidak ada titipan. Sejarah terbuka di 2023, jumlah murid swasta sama persis dengan jumlah murid negeri bahkan lebih banyak swasta malahan,” ungkapnya.

Komitmen Tak Melanggar

Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan (Didik) Kota Surabaya, Yusuf Masruh memastikan komitmen sekolah negeri tidak akan melanggar aturan yang telah ditetapkan selama proses PPDB.

“Semua sudah paham untuk kebersamaan. Kita data mulai awal, contoh sekolah swasta yang sudah melakukan penjajakan minat anak lalu dicatat, sehingga bisa intervensi. Misalnya setelah SD dia mau masuk SMP B, kalau sudah terdeteksi itu kan lebih mudah,” katanya.

| Baca juga:

Yusuf menjelaskan, pada proses penerimaan peserta didik baru di sekolah swasta, Didik Surabaya juga terus melakukan upaya untuk menarik minat calon peserta didik. Di antaranya, bersama-sama dengan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) untuk mempromosikan sekolah swasta.

“Mem-branding sekolahnya dari performa hingga program yang ada di sekolahnya. Seperti yang disampaikan Pak Wali, sebaiknya sejak jauh hari bisa disampaikan informasi lengkap kepada calon pendaftar, item-item apa saja yang menjadi tanggung jawab orang tua siswa,” jelasnya.{*}

| Baca berita Pemkot Surabaya. Baca tulisan terukur Andriansyah | Barometer Jatim - Terukur Bicara Jawa Timur

Simak berita terukur barometerjatim.com di Google News.