Ketua PWNU Jatim Dipecat, Mantan Bendum PBNU Tergelitik: NU kok Dikelola Kayak PT!

| -
Ketua PWNU Jatim Dipecat, Mantan Bendum PBNU Tergelitik: NU kok Dikelola Kayak PT!
KEDEPANKAN TABAYYUN: Haji Masnuh, NU bulan partai politik dan bukan perusahaan. | Foto: Barometerjatim.com/DOK

SURABAYA | Barometer Jatim – Mantan Bendahara Umum (Bendum) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Haji Masnuh merasa tergelitik dengan pemecatan yang dilakukan PBNU terhadap Ketua PWNU Jatim, KH Marzuki Mustamar.

“Ya tergelitik, karena tidak ada itu tradisi pecat memecat di NU, tidak ada. Apalagi ini ketua wilayah. Dalam NU yang ada itu tabayyun, musyawarahlah,” katanya, Selasa (2/1/2024).

“Bahkan sejak 1984 pada saat Muktamar NU di Situbondo, waktu itu Ketum PBNU Gus Dur, terus Kiai Hasyim Muzadi sampai Kiai Said Aqil Siroj, belum pernah di tubuh NU itu ada istilah memecat. Sekali lagi yang ada itu tabayyun,” sambungnya.

Kalau ini dibiarkan, lanjut Masnuh, akan memicu hal-hal yang lain. “Bisa jadi nanti ada yang mengusulkan Muktamar Luar Biasa, apalah, macam-macam. Kalau ini tidak diselesaikan secara internal akan bahaya bagi NU sendiri,” tandasnya.

| Baca juga:

Bagaimana dengan Sekjen PBNU, Saifullah Yusuf (Gus Ipul) yang menyebut sebelumnya juga pernah terjadi pemberhentian terhadap Ketua PWNU Jatim, Ali Maschan Moesa?

“Oh beda, tidak pemecatan seperti sekarang ini, tidak. Ali Maschan itu berdasarkan musyawarah diganti tapi tetap di tubuh kepengurusan,” ucapnya.

Karena itu, Masnuh tidak setuju ketika ada masalah di internal NU kemudian diselesaikan dengan pemecatan. “Cooling down-lah untuk berpikir yang baik. Sekarang ini banyak kiai yang bergolak, tidak hanya di Jatim,” katanya.

“Ketua PWNU Jatim juga manusia, artinya mungkin punya kesalahan juga. Ya diajak musyawarah yang baik, tidak langsung dipecat kayak partai aja. NU itu bukan partai politik. Nanti bukan NU yang khittah lagi kalau seperti itu,” katanya.

| Baca juga:

Bukankah sebelumnya Kiai Marzuki sudah diberi Surat Peringatan (SP) I sampai III hingga akhirnya dipecat?

“SP I, II, II, itu layaknya bukan di NU, semestinya itu di satu perusahaan gitulah. Ini NU, bukan perusahaan, bukan PT, CV. Tapi ini adalah kumpulan umat, ulama. Ngelola NU kok kayak PT. Lha kalau ada SP I, II, III itu kan NU dikelola kayak perusahaan aja,” katanya.

“Zamannya Gus Dur enggak ada itu, Zamannya Pak Hasyim Muzadi enggak ada, zamannya Pak Said Aqil juga enggak ada, kenapa sekarang harus terjadi? Tolonglah! Mari kita tabayyun. Tabayyun itu kan salah satu syariat di NU. Sekali lagi, NU itu bukan partai politik dan bukan PT,” ucapnya.

Masnuh juga berharap persoalan ini tidak berlarut-larut dan menjadi preseden buruk bagi NU. Dia menyarankan untuk kembali bermusyawarah.

“Kalau perlu cabutlah surat pemecatan itu, diajak lagi komunikasi yang baik. Kita ini malu dengan kelompok Islam yang lain, oh ternyata di NU ada pemecatan,” tuntas saudagar sukses yang tinggal di Waru, Sidoarjo tersebut.{*}

| Baca berita Nahdlatul Ulama. Baca tulisan terukur Rofiq Kurdi | Barometer Jatim - Terukur Bicara Jawa Timur

Simak berita terukur barometerjatim.com di Google News.