Pacu Ekonomi Jatim, Khofifah Gelar Karpet Merah dan Hijau

DUA KARPET: Khofifah, siapkan karpet merah dan hijau untuk memacu pertumbuhan ekonomi Jatim. | Foto: Barometerjatim.com/ROY HS
DUA KARPET: Khofifah, siapkan karpet merah dan hijau untuk pertumbuhan ekonomi Jatim. | Foto: Barometerjatim.com/ROY HS

SURABAYA, Barometerjatim.com – Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa siap menggelar lebar ‘karpet merah’ dan ‘karpet hijau’ untuk memajukan investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi di provinsi yang dipimpinnya.

Karpet merah yang dimaksud, yakni membuka lebar untuk investasi baik PMA (Penanaman Modal Asing) maupun PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri). Di sisi lain juga membuka lebar karpet hijau dengan mendorong berkembangnya pelaku koperasi, UKM dan IKM di Jatim.

Penerapan kebijakan ekonomi yang seimbang itu disampaikan Khofifah dalam simposium Arah Bauran Kebijakan Bank Indonesia dalam Menjaga Momentum Stabilitas dan Pertumbuhan Ekonomi dan Pelantikan Pengurus ISEI Cabang Surabaya Koordinator Jatim 2019-2022 di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Jumat (18/10/2019).

“Kita ingin buka lebar karpet merah yang artinya ini outward looking yaitu kita memberikan ruang untuk investor baik PMA maupun PMDN,” katanya.

“Tapi kita juga buka lebar karpet hijau yang berarti inward looking, yaitu memberikan ruang untuk koperasi, UKM dan IKM kita agar terus berkembang,” imbuhnya.

Merujuk data pertumbuhan ekonomi Jatim pada semester 1 tahun 2019 c to c mencapai 5,64 persen, sementara y on y mencapai 5,72 persen. Angka ini lebih tinggi dari angka pertumbuhan ekonomi nasional semester 1 tahun 2019 yang mencapai 5,05 persen.

Jika dilihat dari sisi pengeluaran struktur PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) di periode tersebut, kontribusi terbesar di Jatim masih didominasi sektor konsumsi rumah tangga. Yakni 59,82 persen dengan pertumbuhan 4,88 persen.

Sehingga, menurutnya, tidak bisa pemerintah hanya membuka dan memberikan peluang lebar untuk investor, namun tetap harus memberikan dukungan dan dorongan agar UKM dan IKM tetap hidup dan berkembang.

Karenanya, program KUR (Kredit Usaha Rakyat) menjadi signifikan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui koperasi, UKM dan IKM. “Kita butuh keseimbangan antara peran investor dan pelaku UKM dan IKM,” ujarnya.

Sebab, lanjut Khofifah, 4,88 persen pertumbuhan ekonomi Jatim dari konsumsi rumah tangga, maka sektor UKM dan IKM  harus mendapatkan ruang, baik permodalan, pendampingan, akses pasar  maupun  proteksi regulasi yang dibutuhkan.

“Misalnya untuk petani garam, nelayan, dan sektor yang lainnya, kita ingin mereka dapat karpet hijau ini,” tandas Khofifah.

NPL Terlalu Tinggi

Sinkronisasi regulasi dibutuhkan agar bisa memberikan ruang gerak dan proteksi bagi pelaku UKM dan IKM. Sebab, regulasi yang sinkron akan menjawab kebutuhan dan menghilangkan kendala yang menghambat berkembangnya UKM dan IKM.

“Regulasi yang nyambung dengan pemenuhan kebutuhan pelaku UKM dan IKM ini menjadi sangat penting. Kalau UKM IKM jalan, daya beli masyarakat juga meningkat sehingga pondasi perekonomian kita makin kuat,” paparnya.

Khofifah menambahkan, pemberian akses kepada UKM dan IKM salah satunya dilakukan dengan memudahkan penyaluran akses modal melalui KUR. Pemberian KUR kepada pelaku UKM dan IKM ini diharapkan lebih murah, cepat cair dan mudah diakses.

“Kita ingin KUR bisa lebih luas diakses oleh pelaku UKM dan IKM. Maka Bank Pemerintah Daerah (BPD) Jatim termasuk yang saya minta agar Non Performing Loan (NPL)-nya secara signifikan bisa ditekan. Kami ingin BPD Jatim bisa menjadi implementor KUR,” jelasnya.

Dikatakan mantan Menteri Sosial ini, sudah beberapa tahun belakangan BPD Jatim tidak bisa menjadi implementor KUR lantaran NPL-nya terlalu tinggi.

Dalam dua kali RUPS, Khofifah sudah menekankan agar NPL BPD Jatim bisa ditekan sehingga bisa kembali menyalurkan KUR. Sebagaimana diketahui, bank bisa menyalurkan KUR jika NPL-nya di bawah lima persen.

» Baca Berita Terkait Khofifah, DPRD Jatim