Serapan Anggaran Rendah, Menpan RB Sentil Jatim: Tolong Dipercepat
MINTA DIPERCEPAT: Tjahjo Kumolo di Pendopo Pendopo Muda Graha Kabupaten Madiun, serapan anggaran Jatim masih rendah. | Foto: IST
MADIUN, Barometerjatim.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Tjahjo Kumolo meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur maupun daerah lainnya untuk mempercepat serapan anggaran tahun 2021.
"Jawa Timur masih rendah," ungkapnya tanpa mau menyebut angka, saat berkunjung ke Pendopo Muda Graha Kabupaten Madiun, Rabu (24/11/2021).
Tjahjo melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Madiun dengan agenda utama meresmikan Mal Pelayanan Publik (MPP). Turut mendampingi yakni Gubernur (Wagub) Jatim, Emil Elestianto Dardak dan Bupati Madiun, Ahmad Dawami.
Secara nasional, lanjut Tjahjo, penyerapan anggaran masih di angka 59 persen. "Tolong lebih dipercepat. Tinggal dua bulan, ndak ada dua bulan, sudah pertengahan November," tandasnya.Soal serapan anggaran, Tjahjo mengakui memang ada kelemahan karena tidak pernah mengevaluasi setahun ini, belum-belum sudah masuk tahun anggaran 2022.
"Penyerapan anggaran ini saya kira yang harus digenjot. Bapak Wakil Gubernur dan Bapak Bupati supaya bisa memberikan kontribusi yang baik ke masyarakat," pintanya.
Tjahjo juga mengingatkan para kepala daerah agar lebih berhati-hati terkait perencanaan anggaran, karena hal tersebut merupakan area rawan korupsi."Perencanaan anggaran ini menjadi penyakit yang selalu diincar KPK, kejaksaan, kepolisian. Hati-hati Pak Bupati mengenai perencanaan anggaran," katanya.
"Penyerapan anggaran dan perencanaan anggaran, ini ancaman korupsi yang harus dicermati dengan baik," tandas Tjahjo.
Klaim Lakukan Percepatan
Menanggapi sentilan Tjahjo, Wagub Emil Dardak mengatakan, Pemprov Jatim telah melakukan sejumlah percepatan penyerapan anggaran 2021. Bahkan dibandingkan tahun sebelumnya (y-o-y), serapan anggaran tahun ini lebih baik.
"Kita optimistis bisa lebih baik, seperti tahun lalu saja serapan bagus dan Silpa-nya tidak terlalu besar," kata Emil. Namun dia tak memungkiri ada sektor-sektor yang harus dibenahi untuk mempercepat pencairan anggaran.
Karena itu, pihaknya akan mengawal apakah pengadaan lancar atau tidak, pelaksanaan di lapangan terhambat atau tidak. "Kalau semua lancar insyaallah (serapan anggaran) lancar," ucapnya.
Sebab, lanjut Emil, dalam pelaksanaan anggaran di lapangan memang ada tendensi serapan proyek dari sisi rekanan yang kurang optimal.Selain itu, adanya pandemi Covid-19 sedikit banyak juga mempengaruhi kegiatan yang menyentuh langsung ke masyarakat menjadi sulit terlaksana, karena harus dilakukan verifikasi lapangan.
"Tapi insyaallah ada respons yang dilakukan untuk memperlancar penyerapan anggaran ini," ujarnyanya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani tampak kesal melihat laporan sejumlah serapan APBD 2021 yang masih di bawah 60 persen, padahal 2021 tinggal satu bulan saja."Bayangkan ini sudah November, artinya tinggal satu bulan lebih sedikit. Sebab kita biasanya tutup tahun anggaran belanja terakhir persis tanggal 24 Desember," katanya, Selasa (23/11/2021).
Sri Mulyani lantas menjabarkan realisasi belanja APBD hingga akhir Oktober sebesar Rp 730,13 triliun atau baru 59,62 persen dari pagu Rp 1.224,74 triliun. Capaian realisasi ini hanya naik 3,51 persen secara (y-o-y) yang tercatat Rp 705,34 triliun.
» Baca Berita Terkait Pemprov Jatim
