APBD 2022 Telat Dibahas, Gerindra: Khofifah Bukan Dirigen yang Baik!

KRITIK PEDAS: Anwar Sadad, APBD Jatim 2022 telat dibahas karena Khofifah bukan dirigen yang baik. | Foto: Barometerjatim/ROY HS
KRITIK PEDAS: Anwar Sadad, APBD Jatim 2022 telat dibahas karena Khofifah bukan dirigen yang baik. | Foto: Barometerjatim/ROY HS

SURABAYA, Barometerjatim.com – Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jatim 2022 tak hanya mengabaikan tradisi digedok di Hari Pahlawan, 10 November. Lebih dari itu, pembahasannya bahkan terancam tak tuntas tahun ini.

Mendapati situasi tersebut, Wakil Ketua DPRD Jatim dari Fraksi Partai Gerindra, Anwar Sadad mengaku tak habis pikir mengingat para birokrat Pemprov Jatim sudah terbiasa menyiapkan APBD.

“APBD ini kan secara rutin dibahas, dipersiapkan oleh tim yang mereka sudah dibekali, bahkan banyak di antara mereka itu doktor di bidang kebijakan publik, doktor perencanaan pembangunan, planolog,” kata Sadad, Kamis (18/11/2021).

“Dan urusan pembahasan APBD, baik menyiapkan, merumuskan, mengkonsep, itu kan pekerjaan rutin bagi mereka. Sangat tidak mungkin mereka tidak bisa menyiapkan, prepare dalam waktu yang cukup sesuai dengan undang-undang,” tandasnya.

Jadi inti masalahnya di siapa? “Dirigennya, konduktornya ini tidak bisa meramu suatu orkestrasi yang baik,” tegasnya. Maksudnya Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa? “Masak harus diperjelas, he.. he..” ucap Sadad.

“Ini kan (tim penyusun APBD) orang ahli-ahli semua. Ahli perencanaan pembangunan, doktor-doktor di bidangnya. Dr Heru Tjahjono (Plh Sekdaprov), Dr Bobby Soemiarsono (kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah/BPKAD), doktor-doktor semua. Doktor, insinyur, planolog, dan mereka sudah bekerja puluhan tahun di bawah gubernur sebelumnya,” sambungnya.

Tapi kenapa, heran Sadad, dalam tiga tahun terakhir ini tim APBD Pemprov Jatim gagal memenuhi tenggat waktu. “Jadi ini bukan masalah mereka, masalah konduktornya (Khofifah) ini lho yang tidak bisa menciptakan orkestrasi yang baik,” ujarnya.

Sebaliknya, Sadad angkat topi dengan Surabaya yang bisa menjadikan Hari Pahlawan sebagai momen pengedokan APBD. Terlebih dalam beberapa hal, Surabaya mengalahkan Jatim.

“Terus terang saja, saya angkat topi Surabaya ini. Selama dua tiga tahun terakhir mengalami suatu progres yang dalam beberapa hal mengalahkan Jatim,” kata legislator yang juga ketua DPD Partai Gerindra Jatim itu.

“Misalnya soal kemandirian fiskal, itu Jatim kalah lho dengan Surabaya. Kemudian ketepatan memenuhi ketentuan normatif dalam undang-undang, terutama PP 12 Tahun 2019, mereka bisa menggedok tanggal 10 November,” tandasnya.

Bagi Sadad yang sudah empat periode (20 tahun) menjadi wakil rakyat di DPRD Jatim, 10 November bukan soal angka keramat, tapi mengatur ritme, memulai pembahasan APBD, dibutuhkan dirigen yang andal.

BANYAK CATATAN: Sidang paripurna DPRD Jatim saat pengesahan PAPBD Jatim 2021 yang diwarnai catatan menohok. | Foto: Barometerjatim/ROY HS
BANYAK CATATAN: Sidang paripurna DPRD Jatim saat pengesahan PAPBD Jatim 2021 yang diwarnai catatan menohok. | Foto: Barometerjatim/ROY HS

» Baca Berita Terkait DPRD Jatim