Gus Hans: Lockdown Jangan Mengarah ke Shutdown
CEGAH NARKOBA: Gus Hans, saat penyuluhan pencegahan narkoba di Rungkut Surabaya. | Foto: Barometerjatim.com/ROY HS
SURABAYA, Barometerjatim.com Pemerintah pusat dan daerah (Pemda) dipandang sejumlah pihak seolah tak seragam dalam menyikapi wabah virus Corona (Covid-19).
Terbaru soal kabar lockdown di Kota Malang, yang kemudian diluruskan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa serta klarifikasi dari Wali Kota Malang, Sutiaji.
Menurut Wakil Ketua Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) Jatim, Zahrul Azhar Asumta, belum adanya langkah gerak yang sama antara pusat dan daerah lantaran prespsi dan kondisi yang berbeda di lapangan.
"Memang dalam tindakan, tidak harus sama antara pemimpin daerah yang satu dengan lainnya, karena kondisi sosial dan geografis berbeda-beda pula," kata 'kiai milenial' yang akrab disapa Gus Hans tersebut di Surabaya, Senin (16/3/2020)."Indonesia tidaklah Italia yang luas wilayahnya hanya setara satu pulau di Indonesia, sehingga keputusan dalam menyikapinya pun tidak harus sama," tandasnya.
Dalam konteks Corona, kata Gus Hans, pemerintah kini menghadapi dua masalah yang seakan dibenturkan antara opini yang terbangun, atau ada yang sengaja membangun di ranah publik dan rasionalitas empirik.
"Saya yakin tidak ada satu pemimpin pun yang mau mengorbankan jiwa rakyatnya dalam hal apapun," ucap pria yang juga komisaris rumah sakit PTPN X tersebut.Sebagai pemegang amanah dari rakyat, lanjut Gus Hans, pemimpin diharuskan menggunakan helicopter view sebelum membuat kebijakan.
Namun ini akan menjadi rumit ketika masyarakatnya memiliki disparitas yang tinggi, terutama pada tingkat pendidikan dan strata sosial.
Menurutnya, boleh saja seorang pejabat publik beropini agar tidak kemana-mana dan bisa melakukan apapun di rumah, karena berlatar belakang pendidikan tinggi yang sangat melek teknologi dan pengguna aktif dari kecanggihan teknologi yang makin meminggirkan peran manusia secara fisik."Namun bagaimana dengan embok-embok pasar, yang setiap hari harus bergelut dengan kerumunan di pasar tradisional untuk menyambung hidupnya?" kata Gus Hans.
Boleh saja, papar Gus Hans, pemimpin sebuah wilayah segera melakukan langkah lockdown karena dia hanya pemimpin sebuah kota yang luasnya tidak seberapa dengan tingkat risiko yang tinggi.
"Namun apakah kebijakan ini harus segera dikeluarkan juga oleh pemimpin yang cakupannya jauh lebih luas, yang tidak semua wilayahnya berpotensi terdampak Corona?" katanya."Menurut saya, dengan kondisi geografis dan kultur di Indonesia ini tidak seharusnya kita larut dalam kepanikan massal, yang berpotensi pada terjadinya rush dan berujung pada shutdown-nya sebuah bangsa," jelasnya.
Memancing di Air Keruh
Gus Hans yang juga komisaris PT Nusantara Medika Utama -- pengelola lima rumah sakit dan 13 klinik -- menambahkan, tanpa mengurangi kewaspadaan dari virus Corona, jumlah kematian yang ditimbulkan masih jauh dibanding dengan jumlah kematian pengguna narkoba yang rata-rata 50 jiwa setiap harinya.
"Apakah kita panik? Apakah dengan situasi yang 'santai-santai' saja seperti ini bisa disimpulkan bahwa pemerintah tidak memikirkan nyawa rakyatnya? Tentu tidak kan?" ujarnya.
Jangan sampai, ucap Gus Hans, ada yang memancing di air keruh di balik merebaknya wabah Corona ini, sehingga menciptakan kesan Indonesia gagal dalam menentukan target untuk menyejahterakan rakyatnya.
"Mari kita hadapi virus Corona ini dengan tetap waspada, tanpa harus menimbulkan kepanikan. Percayakan kepada pemimpin kita untuk menyelesaikan permasalahan kita bersama ini," katanya."Semoga presiden bisa menjadi dirigen andal yang bisa mengarahkan mana yang dibunyikan, mana yang harus didiamkan, serta bisa mengatur ritme sesuai dengan langgam yang bisa kita nikmati bersama," tuntas Gus Hans.
» Baca Berita Terkait Virus Corona, Gus Hans
