Banyak Nakes Gugur, PKS Jatim: Perlindungan Belum Optimal

-
Banyak Nakes Gugur, PKS Jatim: Perlindungan Belum Optimal
LINDUNGI NAKES: Irwan Setiawan, perlindungan tenaga kesehatan dari pemerintah belum optimal. | Foto: Barometerjatim.com/ROY HS SURABAYA, Barometerjatim.com Keprihatinan dilontarkan Depan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jatim, terkait banyaknya tenaga kesehatan (Nakes) yang gugur akibat virus Corona (Covid-19). Di Jatim saja, terdapat 176 lebih Nakes yang terpapar, 111 di antaranya perawat. Catatan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Surabaya dan Perhimpunan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Jatim, dari jumlah tersebut 10 dokter dan delapan perawat dinyatakan meninggal. Sementara data Mei 2020, tercatat 55 tenaga kesehatan Indonesia meninggal akibat Covid-19 atau tingkat kematiannya mencapai 6,5 persen. Artinya, setiap 100 kematian ada sekitar enam hingga tujuh Nakes yang meninggal. Mencermati situasi tersebut,  DPW PKS Jatim meminta pemerintah agar memberikan perhatian lebih kepada para Nakes, mengingat pentingnya peran mereka dalam penanganan Covid-19. "Kita semua prihatin atas banyaknya Nakes yang terpapar. Ini menandakan perlindungan kita terhadap mereka masih belum optimal. Padahal para Nakes inilah yang sangat berperan dalam penanganan wabah Covid-19," ujar Ketua Umum DPW Jatim, Irwan Setiawan, Senin (6/6/2020). Irwan menuturkan, ada beberapa hal yang bisa dilakukan pemerintah. Pertama, memastikan ketersediaan Alat Pelindung Diri (APD) lengkap di setiap rumah sakit (RS). "Baju Hazmat, masker N95, dan APD lainnya mesti dalam kondisi tersedia dalam stok yang memadai. Pemerintah harus cek satu demi satu di lapangan," katanya. Kedua, lanjut Irwan, memastikan bangunan dan manajemen RS  telah disesuaikan dengan protokol Covid-19. "Misalnya memisahkan koridor pasien Covid-19, ruang ganti Nakes yang memadai, ruang istitahat, juga asupan gizi bagi para Nakes. Ini kalau tidak dicek satu-satu bisa terabaikan," tuturnya. Ketiga, menurut Irwan, yakni perlindungan hukum dan keamanan. "Ada Nakes yang dituduh tidak memperlakukan pasien dengan baik, padahal sudah sesuai protokol Covid-19," katanya. "Ada pula yang digeruduk keluarga pasien karena ingin mengambil jenazah. Ada juga yang memaksa membawa pulang pasien Covid-19. Ini perlu perlindungan dari aparat keamanan, agar beban Nakes tidak ditambah dengan kekerasan fisik ataupun kriminalisasi," jelasnya. Keempat, imbuh Irwan, yakni pencairan insentif bagi Nakes sebagaimana yang dijanjikan pemerintah. "Pencairan ini katanya terhambat soal verifikasi," katanya. "Saya pikir database tenaga kesehatan pasti lengkap. Karena ada pendidikannya, ada organisasi profesi, ada manajemen rumah sakit, bahkan kepegawaian pemerintah. Datanya lengkap." Beda dengan data penerima bantuan sosial (Bansos) yang mungkin bisa sangat dinamis. "Data Nakes ini kan rigid. Jadi verifikasinya tidak sulit. Jumlahnya juga tidak sebanyak penerima Bansos," ucapnya. » Baca Berita Terkait Wabah Corona
Simak berita terukur barometerjatim.com di Google News.