SK Tak Turun, PCNU Surabaya: Mau Apa Lagi Itu Hak Konstitusional Kami
9 BULAN TANPA SK: KH Muhibbin Zuhri, duga SK PCNU Surabaya tak turun karena kepentingan politik Muktamar. | Foto: Barometerjatim.com/ROY HS
SURABAYA, Barometerjatim.com - Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jatim mengakui, hingga kini memang belum mengeluarkan rekomendasi terkait surat keputusan (SK) pengesahan kepengurusan PCNU Surabaya masa khidmat 2021-2026 yang kembali diketuai KH Muhibbin Zuhri.
Padahal Muhibbin dan kepengurusannya sudah sembilan bulan ini menjalankan organisasi, sejak terpilih kembali lewat Konferensi Cabang (Konfercab) pada 6 Maret 2021 yang digelar PBNU melalui karteker yang dipimpin salah satu Ketua PBNU, KH Robikin Emhas.
PWNU Jatim memang enggan mengungkap alasan mengapa tak kunjung mengeluarkan rekomendasi. Namun Muhibbin menduga tarik menarik kepentingan politik jelang Muktamar ke-34 NU di Lampung, 23-25 Desember 2021, menjadi salah satu faktor SK PCNU Surabaya tak kunjung turun.
"Selain faktor like and dislike, prasangka yang tidak terkonfirmasi, faktor dinamika politik pra muktamar juga menjadi sebab alotnya proses SK PCNU Surabaya," kata Muhibbin pada Barometerjatim.com, Rabu (15/12/2021)."Coba bayangkan, yang tanda tangan SK empat orang (Rais Aam, Katib Aam, Ketua Umum, dan Sekjen), sedangkan di antara mereka berkepentingan terhadap Surabaya. Nah, rupanya kepentingan itu tidak bisa terpenuhi, lalu tidak tertandatanganilah SK itu. Ya, itu yang saya tahu dari sumber terpercaya di PBNU," bebernya.
Menurut Muhibbin, mestinya tidak boleh begitu. Semua pimpinan di PBNU harus dewasa, arif, dan bijaksana. Memimpin NU selain alim juga harus 'arif dan 'abid.
"Saya tidak menggurui ya, hanya mengingatkan pesan Kiai Achmad Shiddiq (mantan Rais Aam PBNU) dalam dokumen Khittah NU 1926," katanya.Meski demikian, Muhibbin dan kepengurusannya tidak mau menyikapi berlebihan. Terpenting para kiai dan pengurus struktural NU di Surabaya sudah mengerti semua dan memaklumi kondisi yang terjadi.
"Jadi mereka menyebutnya sederhana. Ini soal nafsu, interest, dan watak. Tinggal kita menunggu para pimpinan menerapkan aturan organisasi saja, pasti ada solusi yang terbaik," katanya.
Tak Ada yang Dilanggar
Lagi pula, semua proses Konfercab sudah berlangsung sesuai regulasi dan bahkan arahan-arahan PBNU dan PWNU Jatim. Selain itu, dibuka oleh ketua PWNU Jatim dan semua sidangnya dipimpin langsung oleh tim PBNU.
"Tidak ada yang dilanggar. Semuanya berjalan sebagaimana lazimnya. Yang menyelenggarakan konferensi juga di-handle PBNU lho, kami yang dari Surabaya tidak ikut-ikut dalam penyelenggaraannya. Bahkan rapat formatur untuk menyusun kelengkapan pengurus pun dihadiri utusan PBNU," papar Muhibbin.
"Jadi, mau apa lagi? Soal SK PCNU Surabaya sebenarnya adalah "hak konstitusional" kami. Jika dikaitkan dengan muktamar, kami tetap memiliki hak mengikutinya. Bahkan kami sudah menyiapkan konsep "Prototipe NU Perkotaan" sebagai masukan bagi muktamar," sambungnya.
Prototipe NU Perkotaan tersebut, terang Muhibbin, disusun dalam Musyawarah Kerja (Musker) I, bulan lalu. "Kami menganggap muktamar menyongsong abad kedua NU ini, hendaknya jangan hanya disibukkan oleh kontestasi calon rais aam dan ketua umum saja," ujarnya.Sebelumnya, Wakil Ketua PWNU Jatim, KH Abdussalam Sokhib mengungkap bahwa sampai sekarang pihaknya memang belum mengeluarkan rekomendasi SK PCNU Surabaya. "Dan tidak mengeluarkan rekomendasi adalah hasil rapat gabungan PWNU Jatim, katanya, Minggu (12/12/2021).
Namun Gus Salam enggan blak-blakan mengapa PWNU Jatim sampai tidak mengeluarkan rekomendasi. Ya banyak pertimbangannya, yang jelas ada pertimbangan yang membuat kita tidak mengeluarkan rekomendasi, elaknya.
» Baca Berita Terkait PCNU Surabaya
