Satu Jam Temui Jokowi, La Nyalla Bicara Ketahanan Pangan

PERTEMUAN SATU JAM: La Nyalla temui Jokowi, bicara ketahanan pangan di tengah Corona. | Foto: IST
PERTEMUAN SATU JAM: La Nyalla temui Jokowi, bicara ketahanan pangan di tengah Corona. | Foto: IST

SURABAYA, Barometerjatim.com – Ketua DPD RI, La Nyalla Mahmud Mattalitti kembali bertemu empat mata dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, Jakarta. Pertemuan bertajuk rapat konsultasi tersebut berlangsung Rabu (13/5/2020) siang.

Dalam pertemuan yang berlangsung hampir satu jam itu, La Nyalla menyampaikan beberapa masukan strategis terkait ketahanan di sektor kesehatan, sektor pangan dan sektor sosial. Selain juga menyampaikan perlunya dukungan pemerintah dalam penguatan dan perluasan peran, tugas dan fungsi DPD RI.

“Intinya, saya hanya melakukan penajaman terkait upaya eksekutif dalam konteks pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19 ini. Melalui tiga ketahanan yang strategis, kesehatan, pangan dan sosial,” tandasnya usai pertemuan.

Terkait ketahanan sektor kesehatan, La Nyalla menyinggung soal kampus UGM yang berhasil membuat prototipe ventilator yang standar digunakan di ruang ICU. Sehingga, menurutnya, saatnya karya anak bangsa ini diproduksi massal, mengingat harganya yang jauh di bawah harga internasional.

Lalu terkait ketahanan sektor pangan, La Nyalla meminta pemerintah mengajak swasta nasional untuk investasi dengan pola kemitraan dengan petani, peternak, petambak dan nelayan.

“Dengan pola kemitraan, petani terjamin dari sisi modal dan teknologi serta serapan hasil panen. Apalagi jika kita memasuki musim kemarau, akan berat bagi petani tanpa mitra,” urainya.

Dia juga menyinggung ketahanan sosial dengan program serap tenaga kerja di sektor pangan dan konstruksi, yang bisa dilakukan pemerintah dalam menangani badai PHK atau pengangguran terbuka di daerah.

“Semua bisa dihitung, dan sudah ada beberapa ahli yang membuat pemetaannya. Misalnya program hutan industri, dengan luas 200 ribu hektare dan biaya APBN Rp 1 triliun bisa menyerap 300 ribu tenaga kerja,” paparnya.

“Atau di sektor perikanan, dengan APBN Rp 1,5 triliun bisa membuat 1.000 kapal tangkap dan 10 ribu hektare areal budidaya, ini bisa menyerap 200 ribu tenaga kerja,” sambung mantan ketua Kadin Jatim itu.

La Nyalla juga meminta Jokowi mendukung proses legislasi tripatrit, dalam setiap pembahasan RUU yang terkait dengan kewenangan DPD RI. Hal ini merujuk pada keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memperluas dan memperkuat kewenangan DPD.

Diungkapkan La Nyalla, setelah ada putusan MK No 92/PUU-X/2012 dan No 79/PUU-XII/2014, seharusnya dilakukan perubahan terhadap UU MD3 dan UU No 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan kewenangan DPD RI.

“Semua sudah saya sampaikan ke Pak Jokowi, dan alhamdulillah presiden merespons baik,” pungkasnya.

» Baca Berita Terkait Wabah Corona, DPD RI