Ra Nasih Soroti Belum Ada Ruas Jalan Provinsi di Bangkalan

TERKENDALA ANGGARAN: Jalan rusak di Bangkalan, beberapa diusulkan jadi ruas jalan provinsi. | Foto: Pemkab Bangkalan
TERKENDALA ANGGARAN: Jalan rusak di Bangkalan, beberapa diusulkan jadi ruas jalan provinsi. | Foto: Pemkab Bangkalan

SURABAYA, Barometerjatim.com – Anggota Komisi C DPRD Jatim dari Fraksi Partai Nasdem, RKH Mohammad Nasih Aschal meminta pemerintah — baik pusat maupun provinsi —  agar lebih serius lagi dalam mendukung pembangunan di Madura untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.

Dia mencontohkan soal infrastruktur jalan. Di Kabupaten Bangkalan saja, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim disebutnya belum memberikan dukungan yang cukup bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab).

“Di mana akses jalan di Bangkalan ini, sampai hari ini belum ada jalan yang statusnya sebagai jalan provinsi,” kata politikus yang akrab disapa Ra Nasih tersebut, Selasa (12/1/2021).

“Ini persoalan krusial juga. Terlepas bahwa di masing-masing kabupaten tentu harus ada inovasi, pemerintah provinsi juga harus serius memperhatikan persoalan-persoalan ini,” sambungnya.

Pemkab Bangkalan, sebenarnya sudah mengusulkan alih status sejumlah ruas jalan, dari jalan kabupaten menjadi jalan provinsi.

Hal itu menyusul banyaknya ruas jalan kabupaten yang rusak, sementara anggaran Pemkab Bangkalan untuk perawatan ruas jalan tersebut sangat minim.

Di samping itu, saat ini di Kabupaten Bangkalan tidak ada ruas jalan yang berstatus jalan provinsi, karena dialihstatuskan menjadi jalan nasional.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Bangkalan, Ishaq Sudibyo juga sudah mengirimkan surat usulan ke Pemprov untuk mengetahui jalan yang diusulkan tersebut sudah memenuhi syarat atau tidak.

“Kemarin sudah kami kirimkan surat yang kedua, tapi belum ada respons dari pemerintah provinsi,” ujarnya, seperti dikutip dari situs resmi Pemkab Bangkalan.

Menurut Yoyok — sapaan akrabnya — sejumlah ruas jalan yang diusulkan tersebut sudah memenuhi standar untuk dialihkan statusnya menjadi jalan provinsi.

“Menurut kriteria kita, jalan itu sudah memenuhi standar, tapi kita harus verifikasi ke provinsi apakah sudah memenuhi syarat atau tidak,” katanya.

Ra Nasih yang juga pengasuh Ponpes Syaichona Mohammad Cholil Bangkalan menambahkan, tak hanya infrastuktur jalan yang perlu mendapat dukungan penuh dari pemerintah tapi juga soal banjir.

“Terjadinya banjir di beberapa wilayah ketika musim penghujan, itu juga masih menjadi persoalan klasik yang ada di Madura,” katanya.

Begitu pula dengan sektor UMKM, meskipun pemerintah disebutnya sudah melakukan semacam good will, tetapi pada praktiknya hingga kini masih berjalan normatif saja.

“Jadi belum bisa menumbuhkan secara serius bagaimana geliat UMKM di masyarakat Madura,” tutupnya.

» Baca Berita Terkait Madura