Perempuan Jatim Masih Alami Kekerasan, PIRA Dirikan LKH
LKH PIRA JATIM: Yayuk Padmi Rahayu (kanan), launching LKH PD PIRA Jatim lewat Diskusi Kamisan Gerindra. | Foto: IST
SURABAYA, Barometerjatim.com - Terobosan jempolan dilakukan PD PIRA (Perempuan Indonesia Raya) Jatim. Sayap perempuan DPD Partai Gerindra Jatim yang diketuai Yayuk Padmi Rahayu itu, mendirikan Lembaga Konsultasi Hukum (LKH) bagi perempuan.
"Pendirian LKH ini sebagai upaya dalam menekan angka kekerasan bagi perempuan, baik itu menyangkut perselisihan ataupun kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)," terang Yayuk saat launching LKH PD PIRA Jatim lewat Diskusi Kamisan DPD Partai Gerindra Jatim, Kamis (7/10/2021).
LKH ini dibentuk, lanjut Yayuk, untuk membantu para perempuan yang kesulitan dengan masalah hukum. Sedangkan konsultasi hukum yang dilakukan, tidak terbatas pada kader PIRA maupun Gerindra Jatim tetapi diperuntukkan untuk masyarakat luas, khususnya perempuan.
"Untuk pelaksanaan di kabupaten/kota, nantinya akan difasilitasi oleh PC-PC PIRA se-Jatim," tandas perempuan yang mantan anggota DPRD Jatim tersebut.
Kehadiran LKH PD LIRA Jatim ini terbilang strategis, mengingat jumlah kekerasan terhadap perempuan di provinsi yang dipimpin Gubernur Khofifah Indar Parawansa tersebut masih tinggi.
Merujuk data Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan (DP3AK) Jatim, dari Januari sampai Agustus 2021 saja tercatat 363 kasus.
Terdiri dari kekerasan dalam rumah tangga 285 kasus, tempat kerja 6 kasus, sekolah 50 kasus, fasilitas umum 3 kasus, lembaga pendidikan 18 kasus, dan lembaga lainnya 1 kasus.
Lalu berdasarkan daerah, 10 tertinggi yakni Sidoarjo 67 kasus, Jember 27 kasus, Bojonegoro 25 kasus, Probolinggo 23 kasus, Magetan 21 kasus, Kota Probolinggo 17 kasus, Tuban 17 kasus, Kota Surabaya 16 kasus, Malang 13 kasus, dan Jombang 10 kasus.
Sedangkan 10 daerah terendah, yakni Banyuwangi dan Kediri masing-masing 1 kasus. Lalu Bondowo, Kota Mojoketo, dan Tulungagung masing-masing dua kasus. Kemudian Bangkalan, Madiun, Nganjuk, Pacitan, Sampang, Sumenep, dan Trenggalek masing-masing tiga kasus.
"Untuk itu, adanya LKH PD PIRA Jatim diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan penangangan tentang layanan pendampingan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga, khususnya bagi perempuan," ujar Yayuk.
"Mudah-mudahan dengan berdirinya LKH PIRA Jatim ini, dapat membantu bagi masyarakat korban kekerasan serta dapat bermanfaat untuk banyak orang," sambungnya.
Roadshow Keliling Jatim
MASIH TINGGI: Jumlah kekerasan terhadap perempuan di Jawa Timur masih tinggi. | Sumber Data: DP3AK Jatim MASIH TINGGI: Jumlah kekerasan terhadap perempuan di Jawa Timur masih tinggi. | Sumber Data: DP3AK Jatim
Sementara itu Ketua DPD Partai Gerindra Jatim, Anwar Sadad menuturkan, pendirian LKH PIRA memiliki makna luar biasa penting. Ini sekaligus menunjukkan, bahwa concern Gerindra terhadap hukum tidak sebatas pembelaan lewat statemen-statamen akademik.
"Tapi hari ini ada satu terobosan baru yang saya katakan luar biasa, karena mendirikan LKH tentu hal yang sangat berat. Butuh skill, keseriusan, ketelatenan, termasuk memberikan sebagian waktu untuk mendampingi orang-orang yang membutuhkan atau dirugikan secara hukum," paparnya.
Sadad berharap, LKH ini juga memberikan pelatihan-pelatihan atau konseling yang dilakukan secara roadshow. Tidak hanya di kantor DPD Partai Gerindra Jatim dan Kota Surabaya, tapi bisa di daerah lain di Jatim karena setiap daerah memiliki problemnya sendiri-sendiri.
Politikus yang wakil ketua DPRD Jatim itu mencontohkan ketika melakukan kunjungan ke Bondowoso, dirinya mendapat curhatan dari ibu-ibu bahwa di masa pandemi Covid-19 terjadi banyak kasus pernikahan anak di bawah umur.
"UU Pernikahan kita mengharuskan 18 tahun usia minimal, sebelumnya 16 tahun. Tapi banyak di bawah itu sudah menikah, sehingga butuh bukan hanya pendampingan tapi pencerahan kepada ibu-ibu. Saya berharap, urusan perempuan akan lebih mudah diselesaikan kaum perempuan sendiri," katanya
» Baca Berita Terkait Gerindra Jatim
MASIH TINGGI: Jumlah kekerasan terhadap perempuan di Jawa Timur masih tinggi. | Sumber Data: DP3AK Jatim MASIH TINGGI: Jumlah kekerasan terhadap perempuan di Jawa Timur masih tinggi. | Sumber Data: DP3AK Jatim
Sementara itu Ketua DPD Partai Gerindra Jatim, Anwar Sadad menuturkan, pendirian LKH PIRA memiliki makna luar biasa penting. Ini sekaligus menunjukkan, bahwa concern Gerindra terhadap hukum tidak sebatas pembelaan lewat statemen-statamen akademik.
"Tapi hari ini ada satu terobosan baru yang saya katakan luar biasa, karena mendirikan LKH tentu hal yang sangat berat. Butuh skill, keseriusan, ketelatenan, termasuk memberikan sebagian waktu untuk mendampingi orang-orang yang membutuhkan atau dirugikan secara hukum," paparnya.
Sadad berharap, LKH ini juga memberikan pelatihan-pelatihan atau konseling yang dilakukan secara roadshow. Tidak hanya di kantor DPD Partai Gerindra Jatim dan Kota Surabaya, tapi bisa di daerah lain di Jatim karena setiap daerah memiliki problemnya sendiri-sendiri.
Politikus yang wakil ketua DPRD Jatim itu mencontohkan ketika melakukan kunjungan ke Bondowoso, dirinya mendapat curhatan dari ibu-ibu bahwa di masa pandemi Covid-19 terjadi banyak kasus pernikahan anak di bawah umur.
"UU Pernikahan kita mengharuskan 18 tahun usia minimal, sebelumnya 16 tahun. Tapi banyak di bawah itu sudah menikah, sehingga butuh bukan hanya pendampingan tapi pencerahan kepada ibu-ibu. Saya berharap, urusan perempuan akan lebih mudah diselesaikan kaum perempuan sendiri," katanya
» Baca Berita Terkait Gerindra Jatim
Simak berita terukur barometerjatim.com di
Google News.
