Pelaku UMKM Kampung Lontong Surabaya Kelimpungan soal Gas PGN, Eri Cahyadi Ajak Dirjen Migas Turun Beri Solusi

SURABAYA, Barometer Jatim – Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi mengajak Dirjen Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Tutuka Ariadji turun ke Kampung Lontong Sawahan, Jumat (11/8/2023), untuk menyelesaikan keluhan pelaku UKM pengguna gas bumi di kawasan tersebut.

Sebelumnya, Eri telah berkirim surat ke Kementerian ESDM untuk meminta solusi terkait permasalahan harga dan nilai jaminan pembayaran gas PGN yang terjadi di Kampung Lontong.

“Di sini dikeluhkan pada waktu itu ada nilai jaminan (pemakaian). Nah, jaminan itu dua kali lipat dari pemakaian dua sampai tiga bulan. Kalau pemakaiannya di empat bulan berikutnya naik, nah itu (jaminannya) ikut naik, ini kan memberatkan,” katanya.

Akibat adanya jaminan pembayaran penggunaan gas, 59 Kepala Keluarga (KK) yang menggeluti usaha lontong di kampung tersebut tidak bisa melunasi tagihan. Semula harga penggunaan per meter kubik Rp 4.000 kini menjadi Rp 6.000.

Meski ada tunggakan, Eri menyampaikan kepada Dirjen ESDM untuk tetap melakukan pembayaran. Dia juga memohon pembayaran tetap dilakukan,  asal menggunakan hitungan harga lama yakni Rp 4.000 per meter kubik.

“Tetap membayar, wajib membayar. Tapi tunggakannya tidak menggunakan harga yang Rp 6.000, kami juga mohon jaminannya dihilangkan,” pintanya.

| Baca juga:

• Dishub Surabaya: Potensi Kebocoran PAD Parkir karena Jukir Tak Kasih Karcis!
• 189 Pejabat Pemkot Surabaya Dirotasi, Eri Cahyadi Geser Asisten II ke Staf Ahli: Saya Butuh yang Garang!
• Warga Surabaya, Nih Pesan Tegas Eri Cahyadi: Jangan Bayar Parkir Kalau Tak Diberi Karcis, Laporno!

Demi kelancaran UMKM Kampung Lontong dalam meningkatkan perekonomian di Surabaya, Eri bahkan berani jaminkan diri ketika gas yang digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya.

“Saya membuat surat kepada Pak Dirjen, bahwa UMKM di Kampung Lontong ini jangan sampai ada yang rumahnya dijual, yang seharusnya dimanfaatkan untuk UMKM. Jika rumahnya dijual dan dimanfaatkan untuk manfaat lainnya, maka saya akan memberikan sanksi hukuman kepada warga saya,” tegasnya.

Mendapat keluhan tersebut, Tutuka Ariadji mengatakan akan segera menindaklanjuti adanya keluhan warga terkait harga dan tunggakan jaminan pembayaran gas PGN di Kampung Lontong. Keluhan tersebut akan disampaikan kepada PT PGN untuk ditindaklanjuti bersama. “Akan kami komunikasikan segera,” katanya.

Tutuka menjelaskan, dalam hal ini Kementerian ESDM akan memberikan perhatian lebih terhadap warga kurang mampu yang ada Kampung Lontong, agar bisa bertahan menjalankan usahanya. Dia berharap permasalahan ini bisa segera diselesaikan sesuai kebutuhan warga.

“Mudah-mudahan bukanlah hal yang sulit ya, karena jumlah gas yang dibutuhkan tidak banyak, kecil untuk ukuran yang biasa ditangani PGN,” jelasnya.

48 KK Beralih ke Elipji

Sementara itu Lurah Kupang Krajan, Herman Felani menyampaikan, dari data 2022 akhir hingga pertengahan 2023 ada 59 KK yang menggeluti usaha UMKM Lotong di kawasan Jalan Petemon Barat.

Akibat adanya kenaikan harga dan jaminan pembayaran, pada Agustus 2023 hanya tersisa sekitar 11 KK pelaku UMKM lontong yang bertahan menggunakan jaringan gas PGN dan 48 lainnya beralih menggunakan tabung gas elpiji 3 kilogram.

“Yang kemarin ada masalah tunggakan, terus jaminan pembayaran, akhirnya kan enggak mampu bayar, itu akhirnya diputus oleh PGN. Meterannya diambil tidak ada jaringan gas lagi dan beralih menggunakan gas elpiji 3 kilo itu,” ungkapnya.

Lanjut Herman, pemutusan meteran gas PGN itu terjadi ketika dirinya awal menjabat sebagai lurah Kupang Krajan, yakni pada Oktober 2021. Sedangkan keluhan jaminan pembayaran gas PGN dirasakan oleh warga Kampung Lontong sejak November 2021.

| Baca juga:

• 143 Hari Jelang Lengser dari Takhta Jatim, Survei SSC: Publik Lebih Puas Kinerja Emil Ketimbang Khofifah!
• Eks Bupati Sidoarjo Saiful Ilah Kembali Duduk di Kursi Pesakitan, Kali Ini Didakwa Terima Gratifikasi Rp 44 M!
• Andai Khofifah-Emil Kembali Duet di Pilgub Jatim 2024, Apa Iya Bisa Menang Lagi? Simak Hasil Survei SSC!

Sebagai lurah, dirinya tak tinggal diam. Bersama jajarannya berusaha untuk menampung aspirasi warga dan mencari solusi terkait hal tersebut di berbagai forum diskusi. Mulai dari upaya diskusi melalui DPRD Surabaya hingga rapat di kantor Pemkot. Bahkan, saat itu, Wakil Wali Kota Armuji juga berupaya mencari solusi.

Lantaran tidak ada titik temu, warga mengeluh dan keberatan jika harus melunasi tagihan jaminan pembayaran gas PGN. Sebab, jumlahnya mencapai puluhan juta rupiah sehingga membuat pelaku UMKM di Kampung Lontong memilih untuk menggunakan tabung gas elpiji 3 kilogram.

“Nah, ini yang terakhir ini Pak Wali Kota (Eri Cahyadi) yang turun langsung ke lokasi tadi. Kalau ini bisa kita bilang (menuai) respons positif, karena selama ini sudah berupaya berkoordinasi dengan PGN Surabaya, namun mereka belum bisa menjawab pasti karena jaminan pembayaran itu kan kebijakannya dari pusat,” ucapnya.{*}

| Baca berita Pemkot Surabaya. Baca tulisan terukur Andriansyah | Barometer Jatim - Terukur Bicara Jawa Timur