Serapan Belanja Tak Optimal, DPRD: Khofifah Harus Diingatkan
INGATKAN KHOFIFAH: Muhammad Fawait, Gubernur Khofifah perlu diingatkan pentingnya serapan belanja. | Foto: IST
SURABAYA, Barometerjatim.com - Anggota Pansus Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jatim, Muhammad Fawait meminta Gubernur Khofifah Indar Parawansa agar lebih mengoptimalkan serapan government expenditure (belanja pemerintah).
"Hari ini serapan Pemprov Jatim belum sampai 60 persen, padahal sudah bulan Agustus," katanya dalam diskusi Kamisan yang digelar DPD Partai Gerindra Jatim, Kamis (12/8/2021).
Menurut Fawait, belum optimalnya serapan belanja tersebut bukan berarti Khofifah yang salah, tapi karena cita-cita dan semangatnya yang besar tidak diiringi dengan semangat anak buahnya.
"Ini tugas kita dan kebetulan ini ada Pak Hidayat, ketua Komisi C. Saya pikir harus mengingatkan gubernur bahwa pentingnya serapan dan juga sektor UMKM," kata Fawait."Salah satu mintra komisi C adalah Bank Jatim. Kalau perlu bikin posko untuk pengaduan sektor informal, UMKM untuk mendapatkan relaksasi dari Bank Jatim," tandas politikus yang juga bendahara DPD Partai Grindra Jatim tersebut.
Sektor informal maupun UMKM perlu diperhatikan, papar Fawait, mengingat di berbagai krisis sektor tersebut terbukti menjadi penyelamat, meski dalam situasi normal kerap kali diabaikan."Karena itu kalau gubernur sudah punya tujuan, cita-cita, dan semangat yang tinggi harus diikuti pembantu-pembantu gubernur. Sekda, kepala dinas, dan lain sebagainya," katanya.
Optimalkan Tiga Sektor
JATIM URUTAN 10 - Ekonomi Jatim tumbuh positif 7,05% pada triwulan II-2021 tapi masih di urutan 10 dari 34 provinsi. | Grafis & Data: BPS JATIM URUTAN 10: Ekonomi Jatim tumbuh positif 7,05% pada triwulan II-2021 tapi masih di urutan 10 dari 34 provinsi. | Grafis & Data: BPS
Langkah bersama ini penting untuk memaksimalkan instrumen pertumbuhan ekonomi government expenditure. Sebab, bisa dilihat, baru berapa persen belanja Pemprov Jatim, khususnya untuk hal-hal yang berkaitan dengan lapangan pekerjaan maupun padat karya.
"Artinya, kalau kita ingin menyelamatkan pertumbuhan ekonomi di Jatim, maka gubernur harus perintahkan itu jajarannya untuk mengoptimalkan government expenditure, serapan belanja pemerintah supaya maksimal, khususnya padat karya," katanya.
"Dari instrumen government expenditure ini kita juga bisa mendorong supaya pertumbuhan ekonomi terjaga, lebih optimal," tandas Fawait yang juga anggota Komisi A DPRD Jatim.
Memang, ekonomi Jatim tumbuh positif 7,05 persen pada triwulan II-2021 (y-on-y) dibanding triwulan II 2020 yang terkontraksi 5,90 persen. Tapi daerah lain juga tumbuh positif, bahkan Jatim masih di urutan ke-10 dari 34 provinsi yang ada.Fawait berharap serapan government expenditure bisa dioptimalkan selain untuk sektor informal dan UMKM juga pondok pesantren. Terlebih sektor informal dan UMKM berpotensi menjadi penyelamat ekonomi di masa pandemi Covid-19.
"Setelah government expenditure maksimal, baru kita bicara move on seperti harapan gubernur. Itu baru bisa dikerjakan, sekali lagi, setelah government expenditure betul-betul bisa dioptimalkan serapannya," tuntas Fawait.
» Baca Berita Terkait DPRD Jatim
