Waketua DPRD Surabaya: Beri Permakanan Balita Stunting
RESES DEWAN: Wakil Ketua DPRD Surabaya, Laila Mufidah saat reses di Kalijudan. | Foto: Barometerjatim.com/IST
SURABAYA, Barometerjatim.com Wakil Ketua DPRD Surabaya, Laila Mufidah mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) agar ada permakanan untuk balita stunting. Sebab, selama ini program tersebut baru menjangkau anak yatim, lansia, dan penderita cacat.
Dorongan tersebut dilakukan, lantaran saat serap aspirasi masyarakat (reses) di Kalijudan, Mulyorejo, Kalijudan, politikus perempuan asal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mendapat keluhan dari warga soal balita stunting.
"Dulu kan kita sudah mendorong pendampingan untuk ibu muda hamil, supaya tidak terjadi stunting dan dari Dinkes itu sudah ada pendampingan. Sekarang yang kita dorong itu adalah memberikan permakanan untuk bayi stunting," katanya, Sabtu (8/5/2021).
"Supaya stanting itu bisa turun, ya diupayakan dapat perhatian dari Pemkot. Selama ini permakanan stunting kan enggak ada. Keluhan dari kader seperti itu, maka saya sebagai dewan mendorong ada permakanan untuk balita stunting," tandasnya.
Selain permakanan stunting, Laila juga meminta Pemkot Surabaya untuk menaikkan insentif kader yang konsen di urusan kesehatan, di antaranya Posyandu dan Ibu Pemantau Jentik Nyamuk (Bumantik).Terlebih ada wacana dari Pemkot, bahwa kader tidak dibolehkan merangkap. Selama ini yang terjadi kader Bumantik misalnya, merangkap menjadi kader Posyandu atau sebaliknya.
Karena itu, kalau tidak boleh merangkap jabatan, Laila mendorong agar insentif dinaikkan. Sebab, dengan insentif Rp 28.200 per kegiatan yang diterima selama ini belum sepadan untuk tugas dan tanggung jawab yang tidak ringan.
"Apalagi selama pandemi Covid-19, kader Posyandu harus keliling ke rumah-rumah warga untuk mendatangi balita tapi dapatnya segitu," katanya.Sebagai kader PKK dan Posyandu, mereka juga bertanggung jawab atas kesehatan warga sekampung meski saat ini dikhususkan untuk ibu hamil dan balita.
Begitu pula dengan tugas Bumantik yang tak kalah berat. Mereka harus mengunjungi satu per satu rumah untuk melakukan pengecekan di kamar mandi warga.
» Baca Berita Terkait DPRD Surabaya
