Rp 9 M dari Pemprov Jatim untuk Museum SBY Kian Gaduh!

Reporter : -
Rp 9 M dari Pemprov Jatim untuk Museum SBY Kian Gaduh!
MAKAM GUS DUR: Tangkapan layar cuitan politikus Partai Demokrat, Rachlan Nashidik di akun Twitternya.

Gelontoran dana Rp 9 miliar dari Pemprov Jatim untuk pembangunan Museum SBY-Ani kian gaduh. Terlebih elite Partai Demokrat membawa-bawa makam Gus Dur.

MAKIN panjang saja buntut dana Rp 9 miliar dari Pemprov Jatim -- lawat Bantuan Keuangan Khusus (BKK) -- untuk pembangunan Museum dan Galeri Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Ani di Jalan Lingkar Selatan (JLS), Ploso, Pacitan.

Terlebih soal pembiayaan makam dari negara, politikus Partai Demokrat, Rachlan Nashidik membandingkannya dengan makam Presiden ke-4 RI, KH Abdurrahman Wahid alias Gus Dur di Tebuireng, Jombang.

Tak terima dengan cuitan Rachlan di Twitter, santri hingga kader Gus Dur ramai-ramai protes. Bahkan DPP Barisan Kader (Barikade) Gus Dur melayangkan somasi, menuntut Rachlan meminta maaf dan mencabut pernyataannya.

Kecaman terhadap Rachlan juga terlontar dari pendukung Gus Dur di daerah. Di Surabaya, Ketua Forum Kiai Kampung Nusantara (FKKN) KH Abd Tawwab Hadlory menyebut cuitan Rachlan sebagai bentuk pelecehan.

"Pernyataan kader Partai Demokrat ini sangat tendensius. Saya dan segenap santri Gus Dur yang tergabung di FKKN sangat tersinggung dan merasa dilecehkan," katanya, Sabtu (20/2/2021), sembari menegaskan sangat mendukung somasi Barikade Gus Dur.

Koordinator Jaringan Gusdurian Indonesia sekaligus putri Gus Dur, Alissa Wahid juga turut meluruskan cuitan Rachland. Dia menegaskan, dana pembangunan makam ayahnya dan prasasti bukan dari negara, melainkan dibiayai keluarga Ciganjur.

"Dana negara tidak untuk makam tetapi untuk jalan raya, lahan berjualan warga. Maklum, ada 1,5 sampai 2 juta peziarah setiap tahun. Negara urus ini," tulisnya di akun Twitter @AlissaWahid Disomasi Barikade Gus Dur.

Rachlan mengaku kaget dan memberikan penjelasan terkait cuitannya. Menurutnya, cuitan itu bersumber dari pemberitaan media massa yang tautannya dia lampirkan.

Rachlan juga telah membaca berita terbitan 20 September 2010 tersebut, yang berisi rencana pengembangan area makam Gus Dur oleh pemerintah.

"Saya sudah membaca ulang twit saya dan menyadari, bahwa tanpa membaca berita itu netizen bisa salah mengerti," kata Rachland dalam keterangannya.

Cuitan Rachland, menanggapi heboh bantuan Rp 9 miliar dari Pemprov Jatim untuk pembangunan Museum dan Galeri SBY-Ani di kampung halaman SBY di Pacitan.

"Tak ada yang salah dengan Museum Kepresidenan. Kita punya museum Bung Karno dan Amerika Serikat punya museum dari Presiden-Presidennya. Museum adalah jejak bagi ingatan sejarah, bisa juga rujukan bagi standar pencapaian pada suatu bangsa. Dan obyek wisata bagi pendapatan daerah," tulisnya.

Cuitan itu kemudian ditanggapi aku @Ell_andalusy, "Memang tdk ada yg salah dan tdk ada yg menyalahkan kalau pembiayaan pembangunannya bersumber dari pribadi, yg bikin prihatin dan tuhan tidak suka kok teganya dimasa krisis pandemi ini ada yg ngemis anggaran hanya demi museum keluarga."

Rachlan balik membalas, "Pertama, bukan museum keluarga. Kedua, inisiatif pendanaan datang dari Pemprov -- itu juga cuma sebagian. Terbesar berasal dari sumbangan dan partisipasi warga. Ketiga, sebagai pembanding, Anda tahu makam Presiden Gus Dur dibangun negara?" cuitnya disertai tautan berita terbitan 20 September 2010.

Dalam pemberitaan tersebut, tertulis bahwa pemerintah akan melengkapi kawasan makam Gus Dur dengan berbagai fasilitas, seperti tempat parkir, kamar mandi, pusat souvenir, museum, perpustakaan, pagar, bahkan perluasan dan pelebaran jalan.

Menko Kesejahteraan Rakyat saat itu, Agung Laksono, di dalam rapat terbatas kabinet memperkirakan anggaran mencapai Rp 180 miliar. Namun yang akan dibangun hanya lingkungan di sekitar makam, karena keluarga Gus Dur meminta agar makam tidak dibangun lagi sesuai dengan adat Nahdlatul Ulama (NU).

Intinya, Rachland ingin menyampaikan bahwa ada penghargaan negara terhadap Gus Dur, sehingga fasilitas di sekitar makamnya akan dibangun demi memudahkan para peziarah. Memang, katanya, yang dibangun dengan uang negara bukanlah makam melainkan fasilitas publiknya.

"Meski tidak juga bisa dibantah, bahwa fasilitas yang melengkapi makam itu dibangun negara sebagai wujud penghormatan pada Presiden Abdurrahman Wahid. Saya memohon maaf," katanya.

Dititipkan di Pemkab Pacitan

KUNJUNGAN KHOFIFAH: Gubernur Jatim Khofifah saat mengunjungi pembangunan Museum SBY-Ani, 18 Oktober 2020. | Foto: ISTKUNJUNGAN KHOFIFAH: Gubernur Jatim Khofifah saat mengunjungi pembangunan Museum SBY-Ani, 18 Oktober 2020. | Foto: IST 

Sebelumnya, kali pertama soal pemberian dana hibah Rp 9 miliar dari Pemprov Jatim untuk pembangunan Museum SBY-Ani muncul dalam sebuah unggahan di media sosial. Postingan tersebut viral dan memacu sejumlah pihak saling berkomentar.

Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawasa saat ditanya wartawan apakah dana Museum SBY dari APBD Jatim, dia menjawab, "Oh, ndak, sebagian. Sebagian ada hibah, takon Pak Sekda mari rek (tanya saja Sekdaprov Heru Tjahjono)," katanya di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Selasa (16/12/2021).

Gubernur perempuan pertama di Jatim itu juga hadir saat groundbreaking, 22 Februari 2020. Saat itu, Khofifah mengatakan, Museum dan Galeri SBY-Ani akan menjadi magnet dan gravitasi baru bagi wisatawan untuk datang ke Pacitan.

"Museum ini memberikan pelajaran dan pengalaman bagaimana perjuangan Pak SBY dan Ibu Ani. Museum ini akan menjadi gravitasi baru bagi Pacitan," katanya.

Delapan bulan berselang, 18 Oktober 2020, Khofifah kembali mengunjungi pembangunan Museum SBY-Ani. Kunjungan bagian dari kegiatan rute gowes bersama sejumlah tokoh di Pacitan. Khofifah melihat progres pembangunan museum.

Sementara Heru membenarkan bahwa anggaran Rp 9 miliar untuk Museum SBY-Ani berasal dari Pemprov Jatim yang dititipkan ke Pemkab Pacitan.

"Memang ada anggaran hibah dari Pemprov Jatim untuk Pacitan, Tapi anggarannya belum dicairkan dan masih utuh, masih ada di Pemkab Pacitan," kata Heru, Rabu (17/2/2021).

"Kalau sekarang belum dicairkan, berarti ada syarat-syarat administrasi yang belum dipenuhi. Itu wewenang Pemkab Pacitan," sambungnya.

Dana Rp 9 miliar tersebut, lanjut Heru, masuk dalam pos APBD Perubahan Pemprov Jatim 2020. Peruntukannya bukan hanya Yudhoyono Foundation, tapi juga untuk program lain di Pacitan. Bupati Pacitan, Indartato mengakui Pemkab Pacitan memang mengusulkan dana bantuan pembangunan Museum SBY ke Pemprov Jatim.

Ceritanya, dulu pemerintah daerah (Pacitan) mengusulkan kepada ibu gubernur (Pemprov) untuk memohon dukungan, katanya. Usulan itu mendapat dukungan dari Pemprov Jatim dan Pemkab Pacitan menerima dana yang disebut sebagai BKK itu pada 9 Desember 2020.

Dana kemudian dimasukkan ke dalam APBD Pacitan 2021. Menurut Indartato, dukungan dari Pemprov Jatim bukan tanpa sebab, karena museum SBY-Ani diharapkan bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi, khususnya sektor pariwisata di Pacitan.{*}

» Baca Berita Terkait Museum SBY 

Simak berita terukur barometerjatim.com di Google News.