La Nyalla: Domain Presiden, Gak Perlu Goreng Suksesi Kapolri

DOMAIN PRESIDEN: La Nyalla Mattalitti, minta tak ada yang menggoreng isu Kapolri. | Foto: Barometerjatim.com/DOK
DOMAIN PRESIDEN: La Nyalla Mattalitti, minta tak ada yang menggoreng isu Kapolri. | Foto: Barometerjatim.com/DOK

SURABAYA, Barometerjatim.com – Ketua DPD RI, La Nyalla Mattalitti meminta tak ada yang menggoreng soal suksesi Kapolri menyusul penangkapan buronan terpidana kasus Cessie Bank Bali, Djoko S Tjandra.

Menurut La Nyalla, dalam Undang-Undang (UU) Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian disebut dengan jelas, bahwa Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh presiden dengan persetujuan DPR. Bahkan bila dalam 20 hari DPR belum memberikan pendapat, sesuai hukum yang berlaku dianggap menyetujui.

“Artinya siapa suksesor Pak Idham sepenuhnya ada di tangan presiden, karena memang regulasinya begitu. Gak perlu kita goreng kasus penangkapan Djoko Tjandra dengan suksesi Kapolri,” kata La Nyalla di sela reses sebagai senator Dapil Jatim di Surabaya, Minggu (2/8/2020).

Sebelumnya, maraknya pemberitaan seputar penangkapan Djoko S Tjandra yang diikuti dengan glorifikasi sejumlah pendapat, mengenai kepantasan sosok Kabareskrim Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo menjadi kandidat kuat pengganti Kapolri Jenderal Pol Idham Aziz.

“Saya tahu persis sikap Pak Sigit, saya yakin dia malah tidak nyaman disanjung-sanjung begitu, apalagi diidentikkan dengan suksesor Kapolri,” tandas La Nyalla.

Menurutnya, justru yang harus mendapat apresiasi adalah Kapolri yang dengan cepat menjalankan perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan membentuk tim dan kebetulan tim itu dipimpin Kabareskrim.

“Jadi aplausnya untuk Kapolri dan tim Mabes Polri. Bukan dipersonifikasi ke orang, itu kan kerja tim. Dan ingat, masih ada terpidana dan DPO lain yang berkeliaran entah di mana. Ini juga pekerjaan rumah semua instansi terkait,” urainya.

Hak Pribadi Senator

Soal adanya pernyataan dari senator DPD RI yang mendukung Kabareskrim menjadi kandidat kapolri, La Nyalla menyatakan itu hak senator untuk menyampaikan pendapat pribadi.

Sebab, di DPD ada 136 senator dari 34 provinsi di Indonesia yang punya hak dan dijamin untuk menyampaikan pendapat. Apalagi berkaitan dengan kepentingan daerahnya. “Tetapi itu belum tentu menjadi sikap lembaga,” tandasnya.

La Nyalla memahami Senator Alexander asal Bangka Belitung yang berpendapat seperti itu. Karena memang kinerja Bareskrim di bawah kepemimpinan Sigit mengakomodasi dan menindaklanjuti laporan seputar pertambangan Timah yang disampaikan DPD.

“Tetapi itu kan bagi senator asal Babel, kan belum tentu bagi senator dari provinsi lain. Jadi pendapat senator sah saja mewakili kepentingan daerahnya. Tetapi belum tentu pendapat lembaga,” ucapnya.

Sebelumnya diberitakan, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman, menilai sosok Listyo Sigit layak menjadi pengganti Kapolri Idham Aziz yang akan memasuki usia pensiun.

Pernyataan tersebut langsung ditanggapi politikus Partai Gerindra, Fadli Zon melalui akun Medsosnya. “O ingin jadi Kapolri?” tulisnya.

» Baca Berita Terkait La Nyalla, DPD RI