KPU Jatim Ajukan Rp 1,9 T untuk Pilgub 2024, Gerindra Bersuara!

INGATKAN KPU: Anwar Sadad, KPU Jatim jangan terkesan fait accompli soal anggaran Pilgub Jatim. | Foto: Barometerjatim.com/ROY HS
INGATKAN KPU: Anwar Sadad, KPU Jatim jangan terkesan fait accompli soal anggaran Pilgub Jatim. | Foto: Barometerjatim.com/ROY HS

SURABAYA, Barometerjatim.com – Wakil Ketua DPRD Jatim, Anwar Sadad menegaskan anggaran Pilgub Jatim 2024 sebesar Rp 1,9 triliun yang diajukan KPU Jatim ke Pemprov tidak masalah sepanjang memiliki payung hukum penganggaran.

Namun soal berapa kebutuhan pastinya, legislator yang juga ketua DPD Partai Gerindra Jatim itu mengaku tidak tahu karena belum ada pembicaraan dengan legislatif.

“Belum bisa dipastikan berapa kebutuhannya. KPU belum berbicara dengan DPRD Jatim,” kata Sadad, Jumat (29/10/2021).

Lagi pula, lanjut Sadad, anggaran Pilgub Jatim tidak mungkin bisa dirampungkan dalam satu tahun anggaran. Mau tidak mau harus multiyears. Karena itu, harus dibentuk dana cadangan dan dasar hukumnya adalah Peraturan Daerah (Perda).

“Nah, berapa target pembentukan dana cadangan seharusnya diperhitungkan sejak awal, sehingga bisa dialokasikan besarannya di setiap tahun anggaran,” kata Sadad.

Anggaran bisa diketahui berapa kebutuhannya, tandas Sadad, jika sudah diketahui desain Pemilunya. “Konsepnya kan begitu, money follow function. Dalam bahasa lain value for money,” jelasnya.

“Menurut saya, kebutuhan bisa dibicarakan dulu, jangan dananya dulu. Kalau begini, muncul kebutuhan dana sebelum ada pembicaraan dengan DPRD, kesannya kan seperti fait accompli,” tegas Sadad.

Politikus keluarga Ponpes Sidogiri, Pasuruan yang akrab disapa Gus Sadad itu juga mengingatkan, pada dasarnya Pemilu maupun Pilgub Jatim berkualitas itu bukan kebutuhan KPU saja. Tapi merupakan kebutuhan bersama, semua rakyat Jatim.

Jadi anggaran Rp 1,9 triliun yang diajukan KPU untuk Pilgub Jatim 2024 itu masuk akal atau tidak?

“Saya tidak mempersoalkan besarnya anggaran, demokrasi memang mahal. Demokrasi yang berkualitas adalah pijakan yang kokoh untuk menciptakan kesejahteraan rakyat,” katanya.

Demokrasi, terang Sadad, diwujudkan melalui Pemilu. Tapi karena Pemilu merupakan kebutuhan bersama, maka harus dibuka ruang publik agar semua pihak terlibat menyampaikan pikiran-pikiran. Baru kemudian dihitung kebutuhan dananya.

“Kita jangan mengesampingkan partisipasi publik. Kita ingat dalam Pemilu 2019 lalu sekelompok anak muda menginisiasi kawalpemilu.org, manfaatnya luar biasa,” ucapnya.

Terbesar untuk Petugas

HONOR TERBANYAK UNTUK PETUGAS: Miftahur Rozaq, kenaikan biaya terbanyak Pilgub Jatim 2024 untuk honor petugas ad hoc. | Foto: IST
HONOR TERBANYAK UNTUK PETUGAS: Miftahur Rozaq, kenaikan biaya terbanyak Pilgub Jatim 2024 untuk honor petugas ad hoc. | Foto: IST

Sebelumnya, KPU Jatim mengajukan anggaran untuk Pilgub Jatim 2024 ke Pemprov Rp 1.982.784.821.288. Bandingkan dengan Pilgub Jatim 2018, anggaran yang diterima yakni Rp 817.246.782.439. Usai hajatan, bahkan dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ada efisiensi Rp 147 miliar (18%) yang kemudian dikembalikan ke kas daerah (Kasda).

“Anggaran ini untuk kebutuhan KPU saja dan saat ini masih ditelaah lebih lanjut oleh tim anggaran Pemprov Jatim,” ujar Komisioner KPU Jatim Divisi Perencanaan dan Logistik, Miftahur Rozaq, Rabu (27/10/2021).

Tingginya kebutuhan dana Pilgub Jatim 2024, kata Rozaq, disebabkan banyak hal dengan kenaikan biaya terbanyak ada pada honor petugas ad hoc.

Rozaq merinci, jumlah petugas ad hoc untuk seluruh Jatim terdiri dari Panitia Pemilu Kecamatan (PPK) 666 orang, Panitia Pemungutan Suara (PPS) 8.497 orang, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) 71.430 orang, kemudian petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) 9 orang dikalikan 71.430 Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Nominal honor ini, kata Rozaq, mengacu pada standar satuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam hal ini surat edaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

“Jadi untuk honor-honor petugas Ini membutuhkan hampir 50 persen, dari total biaya yang kami ajukan atau lebih sekitar Rp 1 triliun sendiri,” ungkap mantan komisioner KPU Sampang, Madura tersebut.

Dia juga menjelaskan skenario anggaran Pilgub Jatim 2024 mengacu pada situasi masih dalam masa pandemi Covid-19. Sehingga, KPU pasti menyertakan beberapa kebutuhan perlengkapan kesehatan seperti Alat Pelindung Diri (APD), masker, hand sanitizer dan sebagainya.

» Baca Berita Terkait Pilgub Jatim