Hasil Seleksi 16 yang Dilantik 17, Khofifah: Bukan Penyusupan!

LANTIK PEJABAT: Khofifah lantik 17 pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Gedung Negara Grahadi, Surabaya. | Foto: Barometerjatim.com/IST
LANTIK PEJABAT: Khofifah lantik 17 pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Gedung Negara Grahadi, Surabaya. | Foto: Barometerjatim.com/IST

SURABAYA, Barometerjatim.com – Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa melantik 17 pejabat pimpinan tinggi pratama — kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hingga wakil direktur rumah sakit — di lingkup Pemprov Jatim di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Rabu (15/9/2021).

Khofifah menuturkan, sesungguhnya hasil open bidding (seleksi terbuka) ada 16 orang, tetapi yang mengikuti pelantikan sebanyak 17.

“Bukan ada penyusupan, karena Pak Budi Santoso kepala BPBD pada saat pelantikan yang lalu (28 Juli) beliau masih dalam posisi isolasi mandiri, sehingga pelantikan dilaksanakan hari ini. Kalau dihitung ini menjadi 17,” jelasnya.

Khofifah berharap, para pejabat yang akan menduduki jabatan kepala dinas di beberapa OPD yang sempat kosong dan diisi Pelaksana tugas (Plt) tersebut dapat melaksanakan tugas dan mandat dengan sebaik-baiknya.

“Karena ini adalah hasil proses open bidding, maka mereka dari eselon III menjadi eselon II. Ada yang IIA, ada yang IIB. Posisi sekarang adalah posisi sebagai policy maker (pembuat kebijakan). Tanggung jawabnya juga berbeda ketika di eselon III dan ketika di eselon II,” paparnya

Maka, sebelum Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMT) turun — kemungkinan tidak lebih dari tujuh hari — Khofifah ingin mereka mendapatkan wawasan yang lebih komprehensif, tentang tugas dan tanggung jawab ketika menjadi eselon II baik IIA maupun IIB.

“Tugas dan tanggung jawab itu beragam sumber institusinya. Maka, saya ingin dalam waktu 2-3 hari ke depan kurikulumnya sudah disiapkan,” ujarnya.

Pertama, terang Khofifah, soal hal-hal yang terkait dengan akuntabilitas baik kinerja maupun keuangan. Dalam proses ini nanti narasumbernya ada yang dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Semua akan memberikan referensi kepada kita semua untuk menjaga kehati-hatian tetapi tetap Cettar. Tetap cepat, efektif, efisien, transparan, tentu akuntabilitas harus dijaga dan responsif,” ujarnya.

Lalu kaitan dengan akuntabilitas kinerja, dibutuhkan referensi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagr), dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

“Yang tidak kalah pentingnya, karena eselon IIA maupun B ini adalah policy maker di bidangnya, maka kita membutuhkan format leadership yang bisa me-manage institusi masing-masing dengan perform sebagai seorang kepala OPD,” ujarnya.

Hal ini berbeda dengan pelantikan-pelantikan yang lalu karena lebih kepada rotasi atau mutasi alias mereka sudah pada posisi eselon II. Tapi yang sekarang ini baru bergerak menjadi komandan di masing-masing institusi.

Seleksi Dua Posisi Diundur

Terkait open bidding, semula Pemprov Jatim membuka lelang untuk 18 posisi jabatan pimpinan tinggi pratama. Namun dua posisi jabatan diundur pelelangannya karena minim peminat, yakni Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra serta Asisten II Ekonomi Pembangunan.

Dari data Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jatim, sejak proses seleksi dibuka awal Agustus, hanya satu orang yang melamar hingga diputuskan ditunda.

“Kami putuskan ditunda untuk dua posisi jabatan tersebut, atau menggunakan pola mutasi antarinstansi,” kata Kepala BKD Jatim, Indah Wahyuni, Kamis (2/9/2021) lalu.

Mengapa ditunda? Menurut Indah, sesuai aturan, minimal harus ada tiga pelamar yang lolos seleksi dan uji kompetensi untuk satu jabatan yang dilelang. Selanjutnya nama ketiga pelamar diserahkan kepada gubernur untuk dipilih.

  1. Erwin Astha Triyono – Kepala Dinas Kesehatan
  2. Indyah Aryani – Kepala Dinas Peternakan
  3. Muhammad Isa Anshori – Kepala Dinas PU Sumber Daya Air
  4. Eddy Tambeng Widjaja – Kepala PU Bina Marga
  5. Heru Wahono Santoso – Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
  6. Imam Hidayat – Kepala Bakorwil Jember
  7. Eddy Supriyanto – Kepala Bakorwil Madiun
  8. Budi Sarwoto – Kepala Bakorwil Malang
  9. Sigit Panoentoen – Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov Jatim
  10. Moh Ali Kuncoro – Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setdaprov Jatim
  11. Ramliyanto – Kepala Biro Organisasi Setdaprov Jatim
  12. Endy Alim Abdi Nusa – Kepala Biro Pengadaan/Jasa Setdaprov Jatim
  13. Iwan – Kepala Biro Perekonomian Sekdaprov Jatim
  14. Widodo Budi Prasetyo – Wakil Direktur Pelayanan Penunjang RSUD Dr Saiful Anwar
  15. Abdul Rohim – Wakil Direktur Penunjang Pendidikan dan Penelitian RSUD Dr Soedono Madiun
  16. Muhammad Rizal – Direktur RSUD Karsa Husada Batu
  17. Budi Santoso – Kepala Pelaksana BPBD

» Baca Berita Terkait Pemprov Jatim