DPD RI Harap KAHMI Tak Henti Kawal Perjalanan Demokrasi

PILKADA DI TENGAH PANDEMI: La Nyalla menjadi pembicara utama dalam seminar virtual yang digelar KAHMI. | Foto: IST
PILKADA DI TENGAH PANDEMI: La Nyalla menjadi pembicara utama dalam seminar virtual yang digelar KAHMI. | Foto: IST

JAKARTA, Barometerjatim.com – Ketua DPD RI, La Nyalla Mahmud Mattalitti berharap Majelis Nasional Korps Alumni Mahasiswa Islam Indonesia (MN KAHMI) tetap andil memikirkan dan melakukan refleksi atas perjalanan demokrasi di Indonesia.

Bukan hanya menyangkut Pilkada Serentak, 9 Desember nanti. Tetapi bagaimana wajah demokrasi Indonesia menjadi lebih baik dan sehat.

“Bagaimana proses pemilihan wakil rakyat di Senayan terus mengalami perbaikan,” kata La Nyalla saat menjadi pembicara utama dalam seminar virtual yang dihelat MN KAHMI bertema Jalan Selamat Pilkada Serentak di Masa Pandemi Covid-19, Rabu (7/10/2020) malam.

“Termasuk bagaimana proses lahirnya pemimpin nasional yang kita pilih. Apakah keputusan tentang parliamentary threshold dan presidential threshold yang tinggi menjadikan bangsa ini lebih baik? Atau sebaliknya?” tandasnya.

Selain La Nyalla, hadir sebagai pembicara dalam webinar yakni Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi, anggota DPR RI Zulfikar Arse, anggota Presidium MN KAHMI Prof Siti Zuhro, dan Ketua prodi Ilmu Politik UNAS Dr TB Massa Djafar.

Dari jajaran pengurus MN KAHMI hadir Koordinator Presidium MN KAHMI Sigit Pamungkas, Sekjen Manimbang Kahariyadi, serta Ketua Dewan Penasihat Akbar Tandjung.

Lanjut La Nyalla, ambang batas yang tinggi bagi partai politik kerap menghasilkan kasus terbuangnya suara sah rakyat. Begitu pula ambang batas yang tinggi dalam pencalonan presiden, menyebabkan masyarakat tidak punya banyak pilihan.

Bahkan menjadikan bangsa ini terpolarisasi. Padahal konstitusi menjamin hak warga negara untuk memilih dan dipilih.

“Memang Mahkamah Konstitusi (MK) telah menolak uji materi Pasal 222 UU No 7/2017 tentang Pemilu, tetapi bukan berarti hal ini sudah tidak bisa kita bicarakan lagi,” katanya.

“Koreksi atas demokrasi sangat wajar. Bukan sesuatu yang haram. Saya berharap KAHMI menjadi bagian dalam proses mengawal perjalanan demokrasi di negeri ini,” urai senator asal Jatim tersebut.

Jalan Selamat Pilkada

Terkait Pilkada serentak, La Nyalla mengungkap hasil sidang paripurna DPD RI  dimana DPD dapat memahami apa yang telah diputuskan KPU bersama pemerintah dan DPR RI.

Meskipun DPD RI juga menghargai sikap dan warning yang disampaikan oleh Komite I DPD RI, yang berpendapat bahwa Pilkada pada Desember sebaiknya ditunda dan diundur.

“Nah, malam ini KAHMI sebenarnya telah menggulirkan ide baru dengan pilihan kata: Jalan selamat Pilkada. Artinya bagaimana kita semua, terutama penyelenggara, dalam hal ini KPU RI, Bawaslu RI dan pemerintah, memastikan terwujudnya jalan selamat itu,” paparnya.

Sebab, lanjut La Nyalla, selain sebagai mekanisme politik, Pilkada Serentak Desember nanti juga menjadi salah satu instrumen penggerak perekonomian nasional. Hal ini juga penting, mengingat ada dana sekitar 14,7 trilun rupiah yang secara serentak bergulir ke daerah.

“Dana itu juga menggerakkan sebanyak 3,3 juta orang yang terlibat dalam pelaksanaan Pilkada yang digelar di sembilan provinsi dan 224 kabupaten serta 37 kota. Ini tentu dapat menjadi stimulan yang sangat menolong di tengah resesi ekonomi di Indonesia,” pungkasnya.

» Baca Berita Terkait Pilkada 2020