Sabtu, 03 Desember 2022
Barometer Jatim
Cloud Hosting Indonesia

Dikritik Tajam Tak Sukses Turunkan Kemiskinan di Jatim, Khofifah Buka Suara!

Berita Terkait

BUKA SUARA: Khofifah, paparkan penurunan kemiskinan di Jatim saat pelantikan IKA PMII jatim. | Foto: IST
BUKA SUARA: Khofifah, paparkan penurunan angka kemiskinan di Jatim saat pelantikan IKA PMII jatim. | Foto: IST
- Advertisement -

SURABAYA, Barometerjatim.com – Dikritik tajam tak sukses menurunkan kemiskinan di Jatim, Gubernur Khofifah Indar Parawansa buka suara. Menurutnya, dalam 10 tahun terakhir kemiskinan perdesaan di Jatim justru turunnya paling signifikan.

“Jadi, jikalau ada kemarin yang menyampaikan bahwa Jatim itu eh.. tidak sukses menurunkan kemiskinan, saya ingin menyampaikan dengan data,” katanya saat menghadiri pelantikan Ikatan Keluarga Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA PMII) Jatim 2022-2027 di Hotel Bumi Surabaya, Minggu (12/6/2022).

Pelantikan juga dihadiri Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Halim Iskandar serta sejumlah pejabat dan tokoh lainnya, termasuk Wakil Ketua DPRD Jatim dari Fraksi Partai Gerindra, Anwar Sadad.

Menurut Khofifah yang juga Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), tak hanya penurunan di desa, penurunan kemiskinan di Jatim bahkan menyumbang 30% penurunan kemiskinan di Indonesia.

“Saya ingin menyampaikan juga kepada kita semua dan termasuk pada 10 terakhir, kemiskinan di desa di Jatim turunnya paling signifikan. Jadi turun 1,37% di 2021 di bulan September,” tandas Khofifah.

Insyaallah pada akhir bulan ini akan ada rilis untuk penurunan kemiskinan pada semester September sampai dengan Maret 2022,” sambungnya.

Melihat data Badan Pusat Statistik (BPS) Jatim, angka kemiskinan perdesaan di Jatim per September 2021 sebesar 13,79% atau turun 1,37% dari September 2020 (y-on-y) sebesar 15,16%.

Sedangkan angka kemiskinan perkotaan 7,99% atau turun 0,38% dibanding tahun sebelumnya di periode yang sama. Dengan demikian, atau disparitas 5,80% antara kemiskinan perdesaan dan perkotaan untuk September 2021.

Lewat pemaparannya, Khofifah ingin menyampaikan bahwa tidak bisa berjuang tanpa diikuti dengan peningkatan kesejahtreraan.

Karena itu, dia mengajak IKA PMII yang ada di berbagai sektor untuk melakukan banyak penguatan pada dakwah bil maal ataupun jihad bil maal.

“Ini menjadi bagian yang sangat penting untuk kita create bersama. Tidak hanya di Jatim tapi menjadi pemetaan bersama, bahwa warga NU sebagian besar di desa dan harus bersama-sama didorong keluar dari kemiskinan,” katanya.

“Mereka harus terdidik, harus sehat, dan harus sejahtera. Saya rasa tiga hal itu yang mestinya kita bisa lakukan pemetaan bersama,” imbuh Khofifah.

Penduduk Miskin Masih 4,25 Juta

NGOPI: Anwar Sadad (tengah), dengarkan pemaparan Khofifah di acara IKA PMII Jatim sambil nikmati kopi. | Foto: Barometerjatim.com/ROY HS
NGOPI: Anwar Sadad (tengah), dengarkan pemaparan Khofifah di acara IKA PMII Jatim sambil nikmati kopi. | Foto: Barometerjatim.com/ROY HS

Sebelumnya, kritik disuarakan sejumlah pihak terkait kemiskinan di Jatim. Paling tajam dilontarkan Wakil Ketua DPRD Jatim, Anwar Sadad. Bahkan, saat genap tiga tahun Khofifah memimpin Jatim, Minggu, 13 Februari 2022, Sadad menyebut di Jatim masih banyak orang miskin.

Menurut legislator yang juga ketua DPD Partai Gerindra Jatim itu, kinerja Khofifah seharusnya lebih substantif, tidak hanya bertumpuh pada angka-angka statistik.

Sadad mencontohkan, BPS merilis angka kemiskinan di Jatim turun menjadi 4,25 juta orang (10,59%) pada September 2021 atau berkurang 313,13 ribu orang (0,81%) terhadap Maret 2021 sebanyak 4,57 juta orang (11,40%) dan turun 0,87% terhadap September 2020.

“Penurunan kita apresiasi. Tapi itu kan y-on-y. Artinya, coba bandingkan ketika pertama kali Bu Khofifah dilantik menjadi gubernur dengan sekarang tiga tahun kemudian. Membandingkan jangan q-to-q atau y-on-y, tapi waktu pertama dilantik itu berapa angka kemiskinannya,” paparnya.

Mengingat Khofifah dilantik pada 13 Februari 2019, menurut Sadad, waktu terdekat untuk mengukur kinerjanya ketika itu yakni September 2019. Ini karena data kemiskinan dirilis BPS pada Maret dan September.

“Di September 2019 angkanya di 4 juta lho,” sindir politikus keluarga Pondok Pesantren (Ponpes) Sidogori, Pasuruan yang akrab disapa Gus Sadad tersebut.

Kembali merujuk data BPS, angka kemiskinan Jatim pada September 2019 yakni 4,056 juta orang (10,20%) atau turun dari Maret 2019 sebanyak 4,11 juta orang (10,37%). Namun di era Gubernur Soekarwo, tren penurunan angka kemiskinan juga sudah terjadi sejak September 2015 dari 4,70 juta orang (12,28%) hingga 4,11 juta orang (10,37%) pada Maret 2019.

“Sekarang di September 2021, angkanya di bawah 4 juta atau di atas 4 juta? Kalau di bawah 4 juta berarti berhasil, tapi kalau angkanya masih di atas 4 juta (4,25 juta/10,59%)? Jadi kalau dibandingkan ketika pertama kali dilantik menjadi gubernur dan setelah tiga tahun, ya makin banyak dong orang miskinnya,” jlentreh Sadad.

ANGKA KEMISKINAN: Data BPS Jatim soal disparitas angka kemiskinan perkotaan dan perdesaan di Jatim. | Sumber Data: BPS
ANGKA KEMISKINAN: Data BPS Jatim soal disparitas angka kemiskinan perkotaan dan perdesaan di Jatim. | Sumber Data: BPS

» Baca berita terkait Kemiskinan. Baca juga tulisan terukur lainnya Rofiq Kurdi.

- Advertisement -
- Advertisement -

Berita Terkait

- Advertisement -

trendnews
Berita Trending Saat Ini

- Advertisement -

BERITA TERKINI

- Advertisement -