4,5 Juta Penduduk Jatim Masih Miskin, Emil Paparkan Solusi!

KEMISKINAN: Emil Dardak, tekankan penting dan signifikannya penurunan kemiskinan agro dan perdesaan. | Foto: Barometerjatim.com/IST
KEMISKINAN: Emil Dardak, tekankan penting dan signifikannya penurunan kemiskinan agro dan perdesaan. | Foto: Barometerjatim.com/IST

SURABAYA, Barometerjatim.com – Wakil Gubernur Jatim, Emil Elestianto Dardak menekankan betapa penting dan signifikannya penurunan kemiskinan agro dan perdesaan bagi upaya pengentasan kemiskinan di Jatim secara menyeluruh.

“Jika kita bisa menurunkan tingkat kemiskinan agro di Jatim bersama dengan angka kemiskinan di perdesaan secara umum, insyaallah target pengentasan kemiskinan kita bisa tercapai,” ucapnya saat membuka War Room Forum Pembangunan Daerah 2021 terkait Akselerasi Penurunan Tingkat Kemiskinan Jatim di Hotel Harris, Surabaya, Rabu (27/10/2021).

Turut hadir dalam acara tersebut yakni Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Jatim, Harmanta; Direktur The SMERU Research Institute, Widjajanti Isdjoso; Akademisi Universitas Trunojoyo Madura (UTM), Khoirul Rosyadi; Akademisi Universitas Airlangga (Unair) Ilmiawan Auwalin, serta perwakilan Bappeda dari 15 kabupaten kantong kemiskinan.

Penurunan kemiskinan agro dan perdesaan penting dilakukan, lanjut Emil, mengingat wilayah perdesaan menyumbang jumlah kemiskinan terbesar daerah dengan persentase 15,05% per Maret 2021. Ini menyebabkan, pengentasan kemiskinan harus difokuskan ke wilayah tersebut yang profesinya didominasi petani.

Berdasarkan data Bappeda Jatim per Maret 2021, jumlah penduduk miskin Jatim berjumlah 4.572.730 atau sekitar 11,40% dari total penduduk.

Ada 17 kabupaten/kota dengan persentase penduduk miskin di atas persentase Jatim, yakni Kediri, Madiun, Trenggalek, Nganjuk, Situbondo, Gresik, Bojonegoro, Lamongan, Bondowoso, Pacitan, Pamekasan, Ngawi, Tuban, Probolinggo, Sumenep, dan Bangkalan.

Sisanya, 21 kabupaten/kota berada di bawah persentase Jatim, yakni Mojokerto, Magetan, Malang, Kota Malang, Kota Madiun, Kota Surabaya, Sidoarjo, Kota Mojokerto, Kota Pasuruan, Tulungagung, Kota Probolinggo, Kota Kediri, Kota Blitar, Banyuwangi, Pasuruan, Blitar, Lumajang, Jombang, Ponorogo, dan Jember.

Meski demikian, beberapa daerah tetap dianggap memiliki jumlah kemiskinan tinggi karena jumlah penduduk yang banyak.

Terdapat 15 wilayah kantong kemiskinan yang rencananya akan dijadikan fokus pilot project pengentasan kemiskinan. Targetnya setiap kabupaten/kota menargetkan bisa menurunkan angka kemiskinan pada 2024.

Ke-15 wilayah tersebut yakni Pasuruan dengan target 7,8% tingkat kemiskinan pada 2024, Malang (8,3%), Sampang, Bangkalan dan Sumenep (17%), Bojonegoro (11%), Jember (8,8%), Kediri (8,9%), Probolinggo (16,21%), Bondowoso (12,2%), serta Pamekasan (10,9%). Sementara Tuban, Lamongan, Lumajang, dan Situbondo masih belum pasang target.

“Untuk itu, kita harus punya langkah konkret. Mengatasi kemiskinan tidak bisa dengan teori saja, tapi juga harus terjun langsung ke lapangan. Setelah forum diskusi ini, harus ada keputusan dan penindaklanjutan dari keputusan itu,” terang Emil.

Jangan Hanya Dinsos

PANGGILAN: Emil Dardak, Turunkan kemiskinan bukan karena ranking, tapi karena ini memang panggilan. | Foto: Barometerjatim.com/IST
PANGGILAN: Emil Dardak, Turunkan kemiskinan bukan karena ranking, tapi karena ini memang panggilan. | Foto: Barometerjatim.com/IST

Mantan Bupati Trenggalek itu menambahkan, salah satu masalah yang seringkali ditemui adalah penduduk miskin berusia lanjut. Lansia, katanya, merupakan tantangan karena mereka bergantung pada bantuan sosial.

“Padahal kita tidak bisa mengentaskan kemiskinan hanya dengan bansos saja, harus ada pemberdayaan dan edukasi. Tapi lansia ini kan tidak mungkin kita suruh ikut webinar ataupun seminar, seperti penduduk miskin yang masih terbilang muda. Jadi ini juga harus kita carikan solusinya,” katanya.

Lalu? Langkah pertama yang dapat dilakukan, jelas Emil, yakni verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan benar. Sehingga, sasaran masyarakat dapat dituju secara tepat dan memudahkan penyaluran bansos juga program pemberdayaan. Di samping itu, dia menyarankan riset mendalam agar diketahui kebutuhan masyarakat di lapangan seperti apa.

“Selain itu, karena kebanyakan penduduk miskin adalah petani, harusnya Dinas Pertanian juga bertanggung jawab menurunkan angka kemiskinan ini. Sebab selama ini semua tanggung jawab ada di Dinas Sosial saja, maka ini perlu diubah juga,” terangnya.

Wagub juga mengingatkan pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, serta perangkat daerah dari lini terbawah seperti lurah. Dia berharap agar seluruh program bisa berjalan sesuai rencana.

“Menurunkan kemiskinan ini bukan karena kita ingin ranking kita bagus, tapi karena ini memang panggilan kita. Jadi terus bersinergi, kita bagi nanti kontribusi apa yang harus diberikan dari masing-masing Pemkab, Pemkot, dan pemprov. Insyaallah, kita bisa mencapai target kalau semua pihak bekerja sama dan menjalankan program dengan serius,” tutupnya.

» Baca Berita Terkait Kemiskinan