Atasi Corona di Surabaya Raya, Pangdam: Jangan Pakai Drama
KOMITMEN TNI: Mayjen TNI Widodo Iryansyah, TNI komitmen dukung berantas Corona. | Foto: Barometerjatim.com/ROY HS SURABAYA, Barometerjatim.com Usai sudah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Surabaya Raya. Tiga kepala daerah, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, Plt Bupati Sidoarjo Nur Ahmad Syaifuddin dan Bupati Gresik Sambari Halim Radianto sepakat tidak memperpajang lagi setelah menuntaskan jilid ketiga. Sebelum keputusan diambil lewat rapat koordinasi di Gedung Negara Grahadi, Surabaya bersama Forkopimda Jatim, Senin (8/6/2020), Pangdam V Brawijaya, Mayjen TNI Widodo Iryansyah secara tegas meminta pemerintah daerah agar tak setengah-setengah dalam menangani pandemi Corona (Covid-19). "Jadi, saya minta untuk menyelesaikan masalah ini janganlah kita (hanya) memakai data, fakta atau drama dan sebagainya-lah. Mari kita riil di lapangan, TNI-Polri mendukung sepenuhnya," katanya. Sebab, tandas Pangdam, apapun namanya -- entah PSBB atau lainnya -- hal itu tidak ada artinya jika tidak ada niat, keinginan, dan ketulusan yang baik untuk menyelesaikan Covid-19. "Ya gini-gini terus saja. Sebenarnya PSBB I, II dan III ini kita sudah tahu permasalahannya itu apa sih, kok nggak bisa cepat tuntas penyebaran Covid-19 di Surabaya Raya ini," ujarnya. "Kita tahu, tapi kalau hanya TNI dan Polri yang menyelesaikan tanpa ada dukungan dari pemerintah daerah ya enggak bisa, yang punya aturan pemerintah daerah," sambungnya. Pangdam menegaskan, TNI-Polri sepenuhnya mendukung apa yang diputuskan oleh pemerintah daerah. "Tapi kalau pemerintah daerah nanti yang didukung setengah-setengah ya susah, sama saja," ucapnya. Komitmen TNI-Polri Bentuk dukungan TNI, beber Widodo, di antaranya diwujudkan dengan mendirikan rumah sakit darurat. "Saya lapor kepada Panglima TNI untuk minta dukungan 30 tenaga medis beserta alat kesehatan. Didukung dalam waktu tiga hari datang itu," katanya. "Dan Kodam Brawijaya sama Polda Jatim yang mengoperasionalkan rumah sakit lapangan atau rumah sakit darurat ini," imbuhnya. Menurut Widodo, rumah sakit darurat tersebut bentuk komitmen TNI dan Polri untuk membantu menyelesaikan masalah Covid-19. "Tapi kalau dukungan kita tidak direspons sama pimpinan daerah ya sama saja, seperti ini. Sementara masyarakat, kasihan masyarakat kini ini gitu loh," katanya. "Mungkin yang menengah ke atas masih punya tabungan dan sebagainya. Yang menengah ke bawah apalagi pekerja non formal. kasihan kalau enggak kerja, enggak makan." Karena itu, pinta Widodo, perlu dirumuskan ke depan soal aturan yang lebih tegas lagi. Misalnya Perwali dan Perbup lebih dipertajam lagi, dan TNI-Polri siap membantu sepenuhnya. Bahkan Panglima TNI, menurut Widodo, sudah menginstruksikan melalui surat telegram untuk melakukan operasi selama dua minggu, mulai 1 hingga 14 Juni, di tempat keramaian untuk mendisiplinkan masyarakat dalam pelaksanaan protokol kesehatan. "Dan ini sudah kita lakukan di mal, pasar modern, pasar tradisional, bandara, pelabuhan, stasiun. Kita lakukan sama Polri. Tapi kalau Pemda-nya setengah-setengah ya kita susah, mari kita sama-sama. Ini untuk kepentingan bersama," tegasnya. ยป Baca Berita Terkait Wabah Corona, PSBB
