Anjlok! Rancangan APBD Jatim 2021 Turun Rp 2,7 Triliun

NOTA KEUANGAN: Khofifah saat Rapat Paripurna di Gedung DPRD Jatim, Senin (16/11/2020). | Foto: Barometerjatim.com/ABDILLAH HR
NOTA KEUANGAN: Khofifah saat Rapat Paripurna di Gedung DPRD Jatim, Senin (16/11/2020). | Foto: Barometerjatim.com/ABDILLAH HR

SURABAYA, Barometerjatim.com – Situasi pandemi Covid-19, membuat Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Jatim 2021 diproyeksikan anjlok dibanding tahun sebelumnya.

Dalam penyerahan nota keuangan Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa pada rapat paripurna DPRD Jatim, Senin (16/11/2020) disebutkan RAPBD tahun depan di angka Rp 32,4 triliun.

Artinya, angka tersebut lebih rendah dari PAPBD Jatim 2020 yang ditetapkan Rp 33,8 triliun. Bahkan jauh di bawah APBD murni 2020 sebesar Rp 35,1 triliun atau turun Rp 2,7 triliun.

Terkait penurunan ini, Khofifah dalam nota keuangannya menjelaskan sejak awal 2020 hampir seluruh negara di dunia — termasuk Indonesia — terkena pandemi Covid-19.

“Sehingga belanja daerah tahun anggaran 2021 juga harus mempertimbangkan dan memperhatikan dampak serta pemulihan dari pandemi Covid-19, baik dari segi perekonomian, kesehatan, serta penyediaan jaring pengaman sosial,” ujarnya.

Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 64/2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2021, lanjut Khofifah, pembiayaan masih fokus pada penanganan dampak Covid-19.

Karena itu, diperlukan langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergi antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk percepatan penanganan Covid-19.

Sementara itu Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sekaligus Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Jatim, Heru Tjahjono menuturkan bahwa RAPBD Jatim terbagi dua.

Yakni pendapatan Rp 30,74 triliun dan pembiayaan sebesar Rp 32,4 triliun. “Sisanya nanti dari SiLPA (Sisa Lebih perhitungan Anggaran),” ujarnya.

Mantan kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Jatim itu menyebutkan, porsi anggaran terbesar ada di Dinas Pendidikan yang mencapai Rp 12,4 triliun. Jumlah ini lebih besar dari anggaran di APBD murni 2020 (Rp 7,6 triliun).

“Itu ada beberapa kebutuhan untuk BPOPP (Dana Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan), terus pembangunan sekolahan. BOS (bantuan operasional sekolah daerah) juga masuk,” katanya.

“Kemudian ada pembenahan lagi sekolahan-sekolah, seperti sarana dan prasarana seperti di Madiun, Malang, dan beberapa daerah lainnya,” sambung Heru.

Kesehatan Terbesar Kedua

RAPABD TURUN: Khofifah menyerahkan nota keuangan kepada pimpinan DPRD Jatim. | Foto: Barometerjatim.com/ABDILLAH HR
RAPABD TURUN: Khofifah menyerahkan nota keuangan kepada pimpinan DPRD Jatim. | Foto: Barometerjatim.com/ABDILLAH HR

Dikutip dari Nota Keuangan Gubernur, anggaran kesehatan menempati urutan kedua terbanyak dengan Rp 4,5 triliun. Anggaran ini diprioritaskan untuk Jatim Sehat, terutama penanganan Covid-19.

Diikuti pekerjaan umum dan penataan ruang ruang yang dialokasikan sebesar Rp 3,6 triliun. Anggaran itu dibagi untuk perbaikan fasilitas jalan dan jembatan, penanganan banjir di Dinas Pekerjaan Umum dan sumber daya air.

Serta di Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya untuk sistem penyediaan air minum, termasuk penataan dan rehabilitasi bangunan milik negara.

Sedangkan untuk Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dianggarkan Rp 87 miliar. Sekdaprov Jatim Heru menyebutkan, anggaran UMKM ini sebenarnya besar namun tersebar di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Jadi tidak hanya di Dinas Koperasi UMKM saja, tapi juga ada di dinas lain. Kalau dijumlah keseluruhannya lebih besar. Nanti kami masih akan rapat komisi lagi untuk mencocokkan. Karena seperti di perikanan ada UMKM, di Disperindag ada UMKM, trus di pertanian ada UMKM,” tandasnya.

» Baca Berita Terkait Khofifah, DPRD Jatim