Wapres Soroti Positivity Rate Jatim: Jauh dari Standar WHO!

DISOROT WAPRES: Positivity Rate Jatim 39,24 persen, jauh di atas standar WHO yang 5 persen | Foto: Akun Youtube Wapres RI
DISOROT WAPRES: Positivity Rate Jatim 39,24 persen, jauh di atas standar WHO yang 5 persen | Foto: Akun Youtube Wapres RI

SURABAYA, Barometerjatim.com – Tak hanya mempertanyakan vaksinasi yang masih rendah, Wakil Presiden RI, KH Ma’ruf Amin juga menyoroti positivity rate di Jawa Timur yang masih tinggi, jauh di atas standar 5 persen yang ditetapkan Badan Kesehatan Dunia (WHO/ World Health Organization).

“Jumlah testing di Jatim memang sudah di atas standar WHO. Tetapi positivity rate-nya di Jatim masih sangat jauh di atas standar WHO, yaitu 5 persen,” katanya saat memimpin rapat koordinasi (rakor) dengan Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, wakil kota/bupati, dan Satgas Covid-19 terkait perkembangan penanganan Corona dan perpanjangan PPKM Darurat di Jatim, Rabu (21/7/2021).

Rakor secara virtual tersebut juga dihadiri Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Ganip Warsito.

Positivity rate Provinsi Jatim masih berada pada angka 39,24 persen. Jadi jauh di atas WHO yang 5 persen,” tandas Wapres yang mantan Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) tersebut.

Diketahui, positivity rate merupakan perbandingan antara jumlah kasus positif Covid-19 dengan jumlah tes yang dilakukan.

Karena itu, Ma’ruf meminta gambaran yang utuh dari Jatim agar pemerintah pusat bisa membantu, termasuk penambahan jumlah testing maupun tracing, agar positivity rate dapat diturunkan.

Begitu pula dengan treatment, Ma’ruf minta Khofifah fokus pada ketersediaan tempat tidur atau BOR (Bed Occupancy Rate) di rumah sakit, obat, dan oksigen, agar jika ada kendala pemerintah pusat bisa membantu.

“Positivity rate Provinsi Jatim masih berada pada angka 39,24 persen. Jadi jauh di atas WHO yang 5 persen.”

Selain itu, Ma’ruf juga menyoroti pelaksanaan PPKM Darurat di Jatim. Dia menyatakan sangat mengerti kesulitan di Jatim dan semua pihak sudah bekerja keras. Selain itu, pandemi Covid-19 memang membutuhkan ekstra kerja keras dan kerja sama, bahu membahu antara pusat dan daerah.

Namun mencermati data Google Community Mobility Report hingga 16 Juli 2021, menurut Ma’ruf, penurunan mobilitas di pusat perbelanjaan dan rekreasi di Jatim belum seluruh atau sejauh di Provinsi DKI, bahkan masih di bawah Yogyakarta dan Bali.

“Penurunannya juga belum sejauh DKI, sehingga untuk Jatim diperlukan upaya tambahan agar pelaksanaan pembatasan lebih baik lagi, dan dukungan apa yang kira-kira dapat diberikan pemerintah pusat supaya lebih efektif,” katanya.

Sementara itu Khofifah menegaskan, pihaknya terus berupaya mencapai target dari pemerintah pusat, termasuk soal pelaksanaan vaksinasi Covid-19.

Gubernur yang Ketua Umum PP Muslimat NU tersebut juga menyampaikan terima kasih, karena Jatim mendapat tambahan kiriman 220.000 dosis vaksin.

“Ini memang yang sudah masuk pada dosis kedua, rata-rata bupati/wali kota minta ini urgen, urgen, urgen, seperti itu,” katanya.

“Memang, izin Pak Wapres, perlu ada sosialisasi kembali sesuai arahan Pak Presiden bahwa jangan menunggu dosis kedua, habiskan, habiskan,” imbuhnya.

Belakangan, Jatim menjadi sorotan karena kasus positif Covid-19 sangat melonjak. Begitu pula dengan angka kematian harian. Per Rabu (21/7/2021), dari tambahan kasus kematian harian nasional sebanyak 1.383, Jatim menyumbang terbanyak yakni 402.

Tak hanya kenaikan kasus kematian, dari 129 sebaran daerah yang masuk kategori zona merah atau wilayah dengan risiko tinggi penularan, Jatim juga tercatat sebagai daerah penyumbang zona merah terbanyak dengan 33 kabupaten/kota.

» Baca Berita Terkait PPKM Darurat